Tanggapi Deklarasi Cawapres Gibran di Sulbar, PDIP Sebut Soal Konsekuensi
- account_circle mekora.id
- calendar_month Minggu, 15 Okt 2023
- comment 1 komentar
- print Cetak
Sekretaris DPD PDI Perjuangan Sulawesi Barat, Charles Wiseman kepada wartawan. (Dok. Istimewa)
info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.
MAMUJU, mekora.id – Deklarasi Cawapres Gibran Rakabuming Raka muncul di sejumlah daerah, salah satunya di Mamuju, Sulawesi Barat.
Sejumlah orang muncul dan menyebut diri “Kawan Gibran” Sulawesi Barat. Mereka menyatakan dukungan dan deklarasi di Lapangan Ahmad Kirang Mamuju, Sabtu (14/10/2023).
“Sudah banyak sejarah yang mencatat peran penting pemuda dalam sejarah Indonesia, olehnya itu kami mendukung dan mendeklarasikan Gibran Rakabuming Raka sebagai Cawapres 2024. Dia perwakilan pemuda,” kata Koordinator Kawan Gibran Iswan.
Dalam deklarasi di Mamuju itu, mereka ikut membubuhkan tanda tangan diatas spanduk dengan bertulis “Gibran For Cawapres 2024”.
Deklarasi itu, bertentangan dengan sikap politik PDI Perjuangan yang sedang gencar-gencarnya melakukan konsolidasi untuk pemenangan Capres Ganjar Pranowo yang telah dideklarasikan.
Gibran menjadi anggota partai pemenang Pemilu 2019 itu sejak menjabat Walikota Solo.
Menanggapi hal tersebut, PDI Perjuangan Sulawesi Barat, menyatakan jika soal keinginan maju sebagai bakal Cawapres merupakan hak Gibran.
Meski begitu, Sekretaris PDI Perjuangan Sulbar, Charles Wesiman, menggaris bawahi apabila langkah yang diambil putra sulung Presiden Jokowi itu bertentangan dengan arah Partai, ada konsekuensi yang menanti.
“Sebagai kader partai semua harus tunduk pada keputusan partai. Soal Gibran didukung Cawapres, itu hak dia dan tentu sudah tahu konsekuensinya,” kata Charles melalui pesan WhatsApp, Sabtu (14/10/2023) malam.
Soal kemungkinan Gibran bakal di pasangkan dengan Ganjar Pranowo, Charles mengatakan, jika semua kemungkinan terbuka. Tetapi kata Charles, kewenangan tersebut melalui putusan oleh Ketua Umum PDI Perjuangan, Megawati Soekarnoputri.
“Tergantung Ibu Ketua Umum (Megawati), karena kongres menugaskan Ketua Umum untuk memikirkan hal dimaksud,” tutupnya.
- Penulis: mekora.id
Saluran Whatsapp
Google News
