MAMUJU, Mekora.id – Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar) menggelar Rapat Kerja Pimpinan Semester I Tahun 2026 di Ballroom Kantor Gubernur Sulbar, Jumat (19/6/2026).

Rapat tersebut menjadi forum monitoring dan evaluasi pelaksanaan Program Strategis Nasional (PSN) sekaligus program prioritas daerah di Sulawesi Barat.

Kegiatan dihadiri unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), pimpinan organisasi perangkat daerah (OPD), para bupati, wakil bupati, serta sekretaris daerah se-Sulawesi Barat.

Dalam forum tersebut, masing-masing kepala daerah memaparkan perkembangan pelaksanaan program strategis nasional dan program prioritas di wilayahnya.

SDK Soroti Persoalan Data

Gubernur Sulawesi Barat Suhardi Duka (SDK) menyoroti persoalan data yang dinilai masih menjadi tantangan mendasar dalam pelaksanaan berbagai program pemerintah.

Menurutnya, persoalan data hampir ditemukan dalam sejumlah program strategis, mulai dari penanganan kemiskinan, Sekolah Rakyat, Makan Bergizi Gratis (MBG), Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), Koperasi Desa Merah Putih (KDMP), rumah tidak layak huni (RTLH), stunting, anak tidak sekolah (ATS), hingga perizinan.

“Data menjadi isu paling mendasar. Hampir semua program strategis, baik itu kemiskinan, sekolah rakyat, MBG, JKN, KDMP, RTLH, stunting, ATS hingga perizinan mengalami masalah yang berulang. Data tidak mutakhir. Olehnya itu memang data BPS sangat kita perlukan,” ujar Suhardi Duka.

Di sisi lain, SDK menyebut kinerja makro ekonomi Sulawesi Barat menunjukkan tren positif meski belum mencapai target pertumbuhan yang ditetapkan pemerintah daerah.

“Untuk triwulan pertama kita tumbuh 5,33 persen sedangkan target kita di angka 6 persen,” katanya.

MBG dan Rantai Pasok Lokal

Dalam pelaksanaan PSN, Suhardi mengatakan sejumlah program telah berjalan, meski sebagian masih berada dalam tahap administrasi maupun pembangunan fisik.

Untuk program MBG, sebanyak 169 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) telah terbentuk dari target 189 unit.

Namun, masih terdapat sejumlah persoalan yang perlu dievaluasi, termasuk SPPG yang belum beroperasi optimal serta keterlibatan pemasok bahan baku lokal dalam rantai pasok program tersebut.

“Mungkin juga kita akan memberikan evaluasi bahwa untuk 3T tidak usah dibuat SPPG, langsung saja ke sekolah,” jelasnya.

Menurut SDK, peningkatan kebutuhan pangan akibat program MBG seharusnya dapat memberikan dampak ekonomi yang lebih besar kepada masyarakat lokal.

Namun, sebagian kebutuhan bahan baku masih didatangkan dari luar daerah sehingga manfaat ekonomi program tersebut belum sepenuhnya dirasakan pelaku usaha di Sulbar.

Hilirisasi Komoditas Masih Lemah

SDK juga menyoroti sektor hilirisasi yang dinilai masih membutuhkan perhatian serius.

Menurutnya, produk turunan kelapa sawit di Sulbar masih terbatas. Sementara komoditas unggulan seperti kakao dan kopi sebagian besar masih dipasarkan dalam bentuk bahan mentah.

Ia menilai kondisi tersebut menjadi pekerjaan rumah pemerintah untuk membangun rantai nilai ekonomi yang lebih kuat sehingga komoditas lokal tidak hanya menghasilkan pendapatan dari penjualan bahan mentah.

Sejumlah persoalan lain turut muncul dalam paparan pemerintah kabupaten, di antaranya masalah data, ketersediaan lahan, kapasitas sumber daya manusia, kemampuan fiskal, sarana dan prasarana, serta koordinasi lintas sektor.

SDK Minta Koordinasi Diperkuat

Sebagai tindak lanjut rapat, Gubernur meminta seluruh jajaran pemerintah daerah mendukung pelaksanaan Program Strategis Nasional.

Ia juga menekankan pentingnya penguatan koordinasi antarinstansi agar berbagai program dapat berjalan lebih efektif dan tidak berjalan sendiri-sendiri.

“Kita sepakat untuk menyukseskan program strategis nasional, semua ya. Kita juga sepakat pemerintah daerah merasakan bahwa kurangnya koordinasi pejabat lintas sektor,” kata SDK.

Di sektor ketahanan pangan, Pemprov Sulbar menyebut produksi beras dan jagung menunjukkan perkembangan yang baik.

Sementara untuk program MBG, pemerintah akan melakukan evaluasi secara menyeluruh untuk meningkatkan pelaksanaannya.

SDK juga meminta pembentukan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) dilakukan secara selektif dengan mempertimbangkan potensi ekonomi masing-masing desa.

Menurutnya, KDMP harus dibangun berdasarkan potensi dan kebutuhan desa agar usaha koperasi dapat berjalan berkelanjutan.

Selain itu, kebutuhan pembangunan rumah sehat dan layak huni masih menjadi perhatian karena jumlahnya dinilai masih kurang di seluruh kabupaten di Sulawesi Barat.

Sandeq Silumba 2026 Tak Digelar Pemprov

Dalam kesempatan tersebut, SDK juga menyampaikan bahwa kegiatan budaya dan maritim Sandeq Silumba tahun 2026 belum dapat dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat.

Keterbatasan anggaran menjadi alasan Pemprov Sulbar tidak menggelar kegiatan tersebut tahun ini.

Pelaksanaan Sandeq Silumba 2026 selanjutnya diserahkan kepada Pemerintah Kabupaten Majene dan Kabupaten Polewali Mandar untuk digelar dalam skala lokal.