Breaking News
light_mode
Trending Tags
Beranda » DAERAH » Lintas Daerah » Cipayung Plus Makassar Desak Kapolrestabes dan Kapolsek Panakkukang Dicopot Usai Insiden Bertrand Eka

Cipayung Plus Makassar Desak Kapolrestabes dan Kapolsek Panakkukang Dicopot Usai Insiden Bertrand Eka

  • account_circle mekora.id
  • calendar_month Minggu, 8 Mar 2026
  • comment 0 komentar
  • print Cetak

info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.

MAKASSAR, Mekora.id – Aliansi Organisasi Mahasiswa Cipayung Plus Kota Makassar mendesak Kapolrestabes Makassar dan Kapolsek Panakkukang untuk bertanggung jawab atas peristiwa penembakan terhadap Bertrand Eka Prasetyo Radiman. Desakan tersebut muncul setelah rentetan peristiwa kekerasan yang diduga melibatkan aparat kepolisian.

Cipayung Plus menilai insiden tersebut tidak dapat lagi disederhanakan sebagai tindakan “oknum” semata. Mereka memandang peristiwa tersebut sebagai persoalan sistemik dalam penegakan hukum yang dinilai semakin menjauh dari nilai kemanusiaan dan keadilan.

Aliansi mahasiswa itu juga menilai situasi penegakan hukum di Sulawesi Selatan, khususnya di Kota Makassar, sedang mengalami krisis legitimasi. Penembakan terhadap Bertrand disebut menjadi bukti bahwa kekuatan aparat sering kali justru diarahkan kepada masyarakat sipil.

“Gerakan ini tidak akan berhenti pada satu aksi saja. Kami akan mengawal kasus ini sampai tuntas. Jika keadilan tidak ditegakkan, maka gelombang perlawanan mahasiswa akan semakin besar. Jalanan Makassar akan terus menjadi ruang perjuangan sampai kebenaran ditegakkan,” ujar Jenderal Lapangan Cipayung Plus Kota Makassar, Hariandi, dalam keterangannya beberapa waktu lalu.

Cipayung Plus Makassar menegaskan bahwa jika tuntutan mereka diabaikan, maka aksi mahasiswa akan terus meluas. Mereka menyatakan tidak akan membiarkan peristiwa kekerasan terhadap warga sipil berlalu tanpa adanya proses hukum yang adil.

“Kami akan terus mengawal kasus ini hingga kebenaran benar-benar menemukan jalannya,” tambah Hariandi.

Menurut mereka, peristiwa kekerasan tersebut tidak hanya melukai keluarga korban, tetapi juga melukai rasa keadilan publik. Negara dinilai tidak boleh membiarkan aparat yang seharusnya melindungi masyarakat justru berubah menjadi alat kekerasan terhadap rakyat.

Dalam pernyataan sikapnya, Cipayung Plus Kota Makassar menyampaikan sejumlah tuntutan kepada aparat kepolisian.

Pertama, mereka mendesak pencopotan Kapolrestabes Makassar dan Kapolsek Panakkukang. Menurut mereka, pimpinan kepolisian di wilayah tersebut dianggap gagal melakukan pengawasan internal dan tidak mampu menjaga profesionalitas aparat di bawah komandonya.

Kedua, mereka menuntut transparansi penuh dalam proses hukum yang melibatkan Iptu Dr. Nasrullah. Mahasiswa menegaskan bahwa hukum tidak boleh tajam ke bawah namun tumpul ke atas, termasuk terhadap sesama aparat.

Ketiga, mereka meminta seluruh pelaku penembakan dan kekerasan terhadap warga sipil segera ditangkap dan diadili sesuai dengan hukum yang berlaku. Mereka menolak segala bentuk penyelesaian tertutup atau hanya berupa sanksi etik ringan.

Keempat, Cipayung Plus juga mendesak pembebasan sejumlah aktivis yang disebut ditahan di Polda Sulawesi Selatan. Mereka menilai aktivitas menyampaikan kritik merupakan bagian dari demokrasi dan tidak dapat dikriminalisasi.

Kelima, mereka menuntut penghentian segala bentuk intimidasi terhadap jurnalis. Menurut mereka, kebebasan pers merupakan salah satu pilar utama demokrasi yang harus dilindungi.

Aliansi mahasiswa tersebut menegaskan akan terus mengawal perkembangan kasus penembakan tersebut hingga ada kejelasan dan penegakan hukum yang dianggap adil.

  • Penulis: mekora.id

Rekomendasi Untuk Anda

  • Warga Karossa Hadang Kapal Penyedot Pasir

    Warga Karossa Hadang Kapal Tambang Pasir, Desak Perusahaan Angkat Kaki

    • calendar_month Kamis, 27 Feb 2025
    • account_circle mekora.id
    • visibility 277
    • 4Komentar

    MAMUJU, Mekora.id – Puluhan Warga Desa Karossa, Kabupaten Mamuju Tengah, Sulawesi Barat, menghadang kapal tambang pasir milik PT. Sumber Alam Rezeki yang hendak masuk di wilayah itu. Para warga menggunakan perahu tradisional mengepung dan meminta kapal perusahaan tambang pasir segera keluar dari muara sungai karossa. Koordinator Lapangan, Anshar, meminta pihak perusahaan PT Sumber Alam Rezeki […]

  • Aliansi Pemuda Kalukku Geruduk Kantor Bupati Mamuju, Tuntut Janji Bantuan Korban Banjir

    Aliansi Pemuda Kalukku Geruduk Kantor Bupati Mamuju, Tuntut Janji Bantuan Korban Banjir

    • calendar_month Minggu, 27 Agt 2023
    • account_circle mekora.id
    • visibility 128
    • 0Komentar

    MAMUJU, mekora.id – Aliansi Pemuda Kalukku berunjukrasa di depan Kantor Bupati Mamuju, Rabu (16/08/2023). Mereka menuntut rehabilitasi sawah yang terdampak bencana banjir bandang di Kecamatan Kalukku pada Oktober 2022 lalu. Menurut Koordinator Aksi Ariandi alias Dalle, kerusakan sawah para petani yang terdampak banjir bandang mengakibatkan mereka tidak lagi bisa mencari nafkah. Padahal, hasil tanam padi […]

  • M. Khalil Qibran (Galih)

    Setelah Dilantik Jadi Anggota DPRD Sulbar, Galih : Kritik Saya Jika Salah, Dukung Saya Jika Benar

    • calendar_month Jumat, 27 Sep 2024
    • account_circle mekora.id
    • visibility 275
    • 0Komentar

    MAMUJU, Mekora.id – Setelah dilantik Anggota DPRD Sulawesi Barat dari Daerah Pemilihan (Dapil) 5 Kabupaten Mamuju, M. Khalil Qibran, menyatakan siap langsung bekerja dan turun lapangan untuk mendengar keluhan masyarakat. Kata Politikus muda yang akrab disapa Galih itu, hal ini dilakukan agar aspirasi masyarakat benar-benar bisa diserap. “Setelah pelantikan ini saya harus banyak turun ke […]

  • KPID Sulbar

    Tak Dianggarkan di APBD Perubahan, Seleksi Lanjutan KPID Sulbar 2025 Ditiadakan, Peserta : Kami di Prank

    • calendar_month Kamis, 14 Agt 2025
    • account_circle mekora.id
    • visibility 226
    • 0Komentar

    MAMUJU, Mekora.id – Lanjutan tahapan seleksi Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Sulawesi Barat (Sulbar) tahun 2025 terpaksa ditiadakan. Penundaan terjadi lantaran usulan anggaran pada APBD Perubahan belum disetujui Pemerintah Provinsi Sulbar. Wakil Ketua DPRD Sulawesi Barat, Munandar Wijaya, saat dikonfirmasi membenarkan hal itu. Ia menyebut anggaran untuk seleksi lanjutan komisioner KPID Sulbar baru tersedia di […]

  • Zudan Arif Fakrulloh

    Masa Jabatan Hampir Selesai, Zudan Pilih Idul Fitri 2024 di Sulbar

    • calendar_month Jumat, 5 Apr 2024
    • account_circle mekora.id
    • visibility 116
    • 0Komentar

    MAMUJU, mekora.id – Pemprov Sulawesi Barat (Sulbar) mengadakan buka puasa dan silaturahmi bersama para kepala OPD dan insan pers se-Sulawesi Barat, di Halaman Masjid Baitul Anwar, pada Kamis (04/04/2024). Momen itu juga jadi penanda kurang lebih 11 bulan, Zudan Arif Fakrulloh sebagai Penjabat (Pj) Gubernur Sulbar dan akan berakhir pada 12 Mei 2024 mendatang. Setelah […]

  • AIM Daftar Nasdem

    Mantap Maju Pilgub Sulbar, AIM Lamar Partai Nasdem

    • calendar_month Senin, 6 Mei 2024
    • account_circle mekora.id
    • visibility 152
    • 0Komentar

    MAMUJU, mekora.id –Andi Ibrahim Masdar (AIM), Bupati Polewali Mandar (Polman) dua periode (2014-2024) mendaftar ke Partai Nasdem, Senin (6/5/2024). AIM itu dikawal sejumlah rombongan yang diterima langsung oleh Sekretaris DPW Nasdem Sulbar, Abdul Rahim, di Kantornya, di Jl. Abd Pattana Endeng, Mamuju. \“Alhamdulillah hari saya mendaftar di partai nasdem dan langsung melengkapi berkas yang diminta,” […]

expand_less