MAMUJU, Mekora.id – Gubernur Sulawesi Barat (Sulbar) Suhardi Duka melantik 72 pejabat di lingkungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat, terdiri atas sembilan pejabat administrator dan 63 pejabat fungsional ahli madya.

Pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan berlangsung di Ballroom Andi Depu, Kantor Gubernur Sulbar, Rabu (28/10/2026).

Suhardi Duka mengatakan, pelantikan tersebut merupakan bagian dari penyegaran organisasi sekaligus pengisian sejumlah jabatan yang kosong karena pejabat sebelumnya memasuki masa pensiun.

Ia memastikan seluruh pejabat yang dilantik telah melalui mekanisme kepegawaian dan mengantongi persetujuan teknis (Pertek) dari Badan Kepegawaian Negara (BKN).

“Semua yang kita lantik hari ini sudah melalui mekanisme dari BKN. Perteknya ada baru kita lantik, jadi insyaallah tidak ada lagi masalah,” kata Suhardi Duka.

Menurutnya, mutasi, rotasi, dan promosi merupakan bagian dari dinamika organisasi pemerintahan. Penataan jabatan diperlukan agar kapasitas pejabat sesuai dengan kebutuhan dan beban kerja masing-masing organisasi perangkat daerah.

SDK juga memberi sinyal akan mengevaluasi seluruh jabatan di lingkungan Pemprov Sulbar pada Januari mendatang, termasuk pejabat eselon II.

“Januari insyaallah kita pecah ulang. Kita akan evaluasi semua jabatan, termasuk eselon II. Yang kinerjanya rendah, dari kapasitas besar mungkin kita kasih kapasitas lebih kecil,” ujarnya.

Di hadapan pejabat yang baru dilantik, SDK mengingatkan bahwa jabatan merupakan amanah yang tidak melekat selamanya. Karena itu, setiap pejabat harus menunjukkan kinerja dan tanggung jawab selama menjalankan tugas.

Ia kemudian menyampaikan empat prinsip kepemimpinan yang harus dijalankan, yakni memberikan arahan, melakukan monitoring dan pengawasan, membimbing bawahan, serta mendelegasikan pekerjaan kepada orang yang tepat.

Menurut SDK, seorang pemimpin harus memahami tujuan dan beban kerja jabatannya sebelum memberikan arahan kepada bawahan. Pemimpin juga perlu memantau pekerjaan, membimbing pegawai yang belum mampu, dan tidak menangani seluruh pekerjaan seorang diri.

Pada kesempatan itu, SDK juga mengingatkan para ASN agar tidak terjerat pinjaman online (pinjol) maupun rentenir.

Ia bahkan mengancam akan mencopot pejabat yang terlibat pinjaman tersebut, baik pejabat eselon II, eselon III, maupun pejabat fungsional.

“Pinjol itu gampang, tapi nagihnya sangat berat. Jadi jangan coba-coba melakukan itu. Kalau ada pejabat, baik eselon II, eselon III, maupun fungsional, terikat pinjol, kita akan lepas jabatannya,” tegasnya.