JAKARTA, Mekora.id – Dewan Pimpinan Pusat Gerakan Pemuda Marhaenis (DPP GPM) menilai Sufmi Dasco Ahmad masih lebih dibutuhkan Presiden Prabowo Subianto untuk memperkuat komunikasi politik di parlemen daripada mengisi posisi Wakil Presiden.

Pandangan tersebut disampaikan Wakil Ketua Bidang Politik DPP GPM, Alexander Manurung, merespons dinamika politik nasional dan berbagai spekulasi mengenai sosok yang akan mendampingi Prabowo hingga akhir masa jabatan 2029.

Alexander berpandangan, posisi Dasco sebagai Wakil Ketua DPR RI memiliki nilai strategis bagi keberlangsungan pemerintahan. Pengalaman dan perannya dalam menjembatani kepentingan pemerintah dengan parlemen dinilai menjadi salah satu faktor penting dalam menjaga stabilitas politik.

“Kami berpandangan bahwa Pak Sufmi Dasco Ahmad justru lebih dibutuhkan Presiden Prabowo di parlemen. Ada peran strategis yang selama ini dijalankan beliau dalam membangun komunikasi politik, menjembatani kepentingan pemerintah dengan DPR, serta menjaga agar agenda pemerintahan tetap berjalan dengan baik,” ujar Alexander.

Menurutnya, tantangan pemerintahan Prabowo hingga 2029 tidak hanya terletak pada pelaksanaan program di lingkungan eksekutif. Dukungan politik dan kelancaran komunikasi dengan DPR juga menentukan proses pembahasan serta pelaksanaan kebijakan pemerintah.

Dalam konteks itu, Dasco dinilai memiliki posisi penting melalui pengalamannya membangun koordinasi lintas fraksi dan mempertemukan berbagai kepentingan politik di parlemen.

Alexander juga menyoroti kemampuan Dasco dalam melakukan *debottlenecking* atau membuka kebuntuan komunikasi dan koordinasi politik. Kemampuan tersebut dianggap penting agar proses pengambilan keputusan di DPR tidak berlarut-larut.

“Kalau kita melihat dinamika politik hari ini, Pak Prabowo masih membutuhkan figur seperti Pak Dasco di DPR. Pemerintah membutuhkan orang yang mampu memastikan komunikasi politik tetap terjaga, hubungan antara pemerintah dan parlemen berjalan baik, serta kebijakan strategis tidak terhambat oleh persoalan koordinasi politik,” tegasnya.

Alexander menilai, memindahkan Dasco dari parlemen ke lingkungan eksekutif berpotensi membuat pemerintah kehilangan salah satu figur yang selama ini berperan dalam menjaga hubungan politik antara pemerintah dan DPR.

Ia menegaskan, pandangan tersebut bukan bentuk keraguan terhadap kapasitas Dasco untuk menduduki jabatan Wakil Presiden. Sebaliknya, DPP GPM menilai pengalaman politik Dasco justru masih sangat diperlukan untuk menjalankan fungsi strategisnya di lembaga legislatif.

RUU Perampasan Aset Menunggu

Selain mempertimbangkan stabilitas komunikasi politik, Alexander juga menyinggung sejumlah pekerjaan rumah di DPR yang menurutnya masih perlu dituntaskan Dasco. Salah satunya berkaitan dengan komitmen pembahasan Undang-Undang Perampasan Aset.

“Kami tidak sedang mempersoalkan kapasitas Pak Dasco. Justru sebaliknya, kami melihat beliau memiliki kapasitas dan pengalaman politik yang sangat dibutuhkan di DPR RI. Jangan sampai karena kebutuhan mengisi satu jabatan, pemerintah justru kehilangan kekuatan strategis dalam menjaga stabilitas politik di parlemen, apalagi kita ketahui bersama bahwa Pak Dasco masih memiliki PR banyak yang belum terselesaikan di DPR, salah satunya adalah janji beliau terkait Undang-Undang Perampasan Aset,” lanjut Alexander.

Atas dasar itu, DPP GPM berpandangan bahwa Presiden Prabowo perlu mempertimbangkan calon pengganti Wakil Presiden berdasarkan kebutuhan pemerintahan secara menyeluruh. Pengisian jabatan tersebut, menurut mereka, tidak semestinya mengabaikan peran figur-figur yang sudah memiliki tanggung jawab strategis di lembaga negara.

DPP GPM juga berharap proses pengisian jabatan Wakil Presiden berlangsung sesuai konstitusi, demokratis, dan mengutamakan kepentingan bangsa dan negara.

“Pada akhirnya, yang harus menjadi prioritas bukan sekadar pembagian posisi politik, melainkan bagaimana pemerintahan Prabowo dapat bekerja secara efektif, menjaga stabilitas nasional, dan memastikan seluruh agenda pembangunan berjalan sampai akhir masa jabatan 2029,” tutup Alexander.

Bagi DPP GPM, mempertahankan Dasco di DPR merupakan salah satu pertimbangan politik yang perlu diperhitungkan dalam menjaga kesinambungan komunikasi antara pemerintah dan parlemen selama pemerintahan Prabowo berlangsung.