MAKASSAR, Mekora.id – Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Pusat Gerakan Pemuda Marhaenis (DPP GPM), Putra Naibaho, mendorong gerakan Marhaenis tidak berhenti pada penguatan ideologi dan konsolidasi organisasi. Menurutnya, Marhaenisme harus diterjemahkan menjadi kerja nyata yang menjawab persoalan masyarakat, terutama kaum kecil di daerah.
Gagasan itu disampaikan Putra saat menghadiri Dialog Front Marhaenis Sulawesi Selatan bertema “Tantangan dan Strategi Memenangkan Kaum Marhaen” di Makassar, Jumat, (13/11/2026).
Dalam forum tersebut, ia mengajak kader GPM, Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI), dan seluruh elemen Marhaenis untuk menjadikan ideologi sebagai pijakan dalam membaca serta menyelesaikan persoalan rakyat di lingkungan masing-masing.
Putra mengingatkan agar kader tidak terlalu larut mengikuti dinamika isu nasional hingga kehilangan kepekaan terhadap persoalan yang terjadi di daerah.
“Jangan sampai kita terlalu sibuk mengikuti dan merespons isu-isu nasional, tetapi justru kehilangan kepekaan terhadap persoalan sosial yang terjadi di sekitar kita. Kader Marhaenis harus hadir dan mengambil bagian dalam menyelesaikan persoalan rakyat di daerahnya. Kita harus mampu membaca kebutuhan masyarakat, mengorganisasi kekuatan, dan menghadirkan solusi yang nyata,” ujar Putra.
Ia juga menekankan pentingnya membangun organisasi yang memiliki program berkelanjutan. Menurutnya, gerakan Marhaenis tidak boleh hanya aktif selama satu periode kepengurusan, lalu kehilangan arah ketika terjadi pergantian kepemimpinan.
“Organisasi Marhaenis jangan hanya dibangun untuk kepentingan eksistensi satu periode kepengurusan. Kita harus membangun program, kaderisasi, dan gerakan yang dapat diteruskan oleh generasi berikutnya. Organ-organ Marhaenis sejatinya dibentuk untuk mengawal perjalanan bangsa dan negara ini secara berkelanjutan, selama Republik Indonesia masih berdiri,” lanjutnya.
Persatuan, Bukan Konflik Antarkader
Selain penguatan program dan kaderisasi, Putra menyoroti persoalan persatuan di antara organisasi dan kader Marhaenis. Ia menilai konflik internal, perbedaan pandangan, dan persoalan antarkelompok kerap menghabiskan energi yang semestinya diarahkan untuk memperjuangkan kepentingan rakyat.
Baginya, perbedaan organisasi maupun pilihan jalan perjuangan tidak seharusnya menjadi alasan untuk membangun sekat di antara sesama kader.
“Kalau kita ingin memiliki musuh dalam perjuangan ini, maka musuh kita adalah kapitalisme yang menindas, kolonialisme, dan imperialisme. Musuh kita bukan sesama organisasi Marhaenis, bukan sesama kader GPM, bukan kader GMNI, dan bukan pula mereka yang belajar serta memperjuangkan Marhaenisme melalui wadah organisasi lainnya,” tegasnya.
Putra mengajak seluruh elemen Marhaenis berhenti mewariskan konflik antargenerasi dan mulai membangun tradisi perjuangan bersama. Persatuan, kata dia, bukan berarti menghapus perbedaan, melainkan menyatukan arah perjuangan untuk kepentingan kaum Marhaen.
“Jangan sampai kita lebih sibuk membangun tembok-tembok silaturahmi daripada membangun kekuatan perjuangan. Mari kita rajut kembali persatuan, saling mendukung, saling menguatkan, dan memberikan ruang bagi setiap organisasi serta kader Marhaenis untuk berkontribusi. Sebab, tidak mungkin kita berbicara tentang kemenangan kaum Marhaen apabila kita sendiri tidak mampu membangun persatuan di antara sesama pejuang Marhaenis,” tambahnya.
Pertanian sebagai Kerja Nyata Membela Rakyat
Putra juga menawarkan sektor pertanian sebagai salah satu ruang perjuangan konkret bagi kader Marhaenis. Ia menyinggung persoalan yang dihadapi petani di Kabupaten Jeneponto, Bantaeng, dan sejumlah wilayah lain di Sulawesi Selatan, mulai dari distribusi pupuk hingga keterbatasan sarana produksi dan alat pertanian.
Sebagai salah satu referensi, ia mengangkat praktik program Pemerintah Kabupaten Mamasa berupa distribusi pupuk gratis kepada kelompok tani serta peminjaman alat-alat pertanian tanpa biaya bagi petani.
Gagasan tersebut, menurut Putra, dapat dipelajari dan dikembangkan sebagai model pembinaan petani yang lebih terorganisasi, transparan, serta sesuai kebutuhan masyarakat.
Ia menyebut gagasan itu merupakan bagian dari komitmennya setelah berdiskusi dengan Bupati Mamasa. Praktik tersebut diharapkan dapat menjadi percontohan yang dikembangkan kader-kader Marhaenis di berbagai daerah.
“Ketika kita berbicara tentang memenangkan kaum Marhaen, maka kita harus berani masuk ke sektor-sektor kehidupan rakyat. Salah satunya adalah pertanian. Kita tidak cukup hanya berbicara tentang nasib petani, tetapi harus mampu menawarkan solusi. Bagaimana pupuk bisa terdistribusi secara transparan, bagaimana petani mendapatkan akses terhadap alat pertanian, dan bagaimana kelompok tani mendapatkan pembinaan yang berkelanjutan,” ungkapnya.
Ia berharap kader Marhaenis dapat mengambil peran sebagai penggerak sekaligus penghubung antara kebutuhan masyarakat, kelompok tani, dan pemerintah daerah. Dengan begitu, gerakan Marhaenis tidak hanya hadir sebagai kekuatan ideologis dan politik, tetapi juga mampu melahirkan program yang dirasakan langsung manfaatnya oleh masyarakat.
Marhaenisme Harus Dirasakan Rakyat
Menutup penyampaiannya, Putra menegaskan bahwa kemenangan kaum Marhaen tidak cukup diperjuangkan melalui slogan, perdebatan ideologi, maupun kegiatan seremonial organisasi. Perjuangan itu membutuhkan kerja panjang melalui pengorganisasian rakyat, penguatan kader, persatuan, dan program yang menyentuh kebutuhan masyarakat.
Ia mengingatkan bahwa ukuran keberhasilan gerakan Marhaenis bukan semata-mata besarnya organisasi atau jumlah kader, melainkan sejauh mana keberadaannya memberi manfaat bagi rakyat.
“Ukuran keberhasilan gerakan Marhaenis bukan hanya seberapa besar organisasi kita, seberapa sering kita mengadakan kegiatan, atau seberapa banyak kader yang kita miliki. Tetapi sejauh mana keberadaan kita dapat dirasakan manfaatnya oleh rakyat. Kalau petani masih kesulitan mendapatkan pupuk, kalau masyarakat masih menghadapi persoalan sosial tanpa pendampingan, maka di situlah pekerjaan rumah kader Marhaenis masih sangat besar,” tutup Putra.
Dialog Front Marhaenis Sulawesi Selatan tersebut menjadi ruang pertukaran gagasan mengenai arah dan strategi gerakan ke depan, termasuk upaya memperkuat persatuan serta memperluas kerja-kerja kerakyatan di berbagai sektor.
