JAKARTA, Mekora.id – Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Menko Kumham Imipas), Yusril Ihza Mahendra, menilai tidak ada lagi ruang upaya hukum yang dapat ditempuh Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka untuk mempersoalkan putusan terkait surat keterangan (suket) dan ijazah.
Menurut Yusril, persoalan tersebut telah melewati jalur peradilan dan menghasilkan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) serta Mahkamah Agung (MA) yang bersifat final.
Dengan demikian, upaya untuk mengubah atau membatalkan putusan melalui mekanisme hukum dinilai tidak lagi memiliki landasan.
“Ini sudah tidak bisa diapa-apakan lagi karena keputusan dari Mahkamah Konstitusi itu bersifat final and binding, tidak ada upaya hukum lagi. Keputusan Mahkamah Agung itu juga sudah final, oleh karena tidak ada pihak yang bisa mengajukan PK atas keputusan itu,” kata Yusril, Selasa (10/11/2026).
Yusril menjelaskan, dalam perkara yang bergulir di MA, pihak tergugat adalah Direktur Jenderal Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen).
Sementara Gibran tidak masuk sebagai pihak penggugat intervensi dalam perkara tersebut. Kondisi itu, menurut Yusril, membuat Gibran tidak memiliki kedudukan untuk mengajukan banding atas putusan yang telah dijatuhkan.
Ia juga memperkirakan Kemendikdasmen tidak akan mengajukan peninjauan kembali (PK). Kementerian tersebut justru dinilai akan melaksanakan putusan MA setelah menerima salinan resmi putusan.
Pelaksanaan putusan itu nantinya menjadi tahapan penting dalam penyelesaian perkara di tingkat administrasi pemerintahan.
Yusril menegaskan, persoalan tersebut tidak bisa diselesaikan hanya melalui perdebatan atau pembuktian yang bersifat personal di luar pengadilan.
Sebab, menurut dia, polemik mengenai suket dan ijazah Gibran bukan semata persoalan pribadi, melainkan persoalan hukum yang mekanisme penyelesaiannya harus melalui lembaga peradilan.
“Masalah ini bukan masalah pribadi, ini adalah masalah hukum. Dan masalah hukum itu harus diputuskan oleh pengadilan. Dalam hal ini Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung sudah membuat keputusan dan sudah bersifat final,” ujarnya.
