Breaking News
light_mode
Trending Tags
Beranda » HOME » ADVERTORIAL » Bamus DPRD Sulbar Mulai Susun Rencana Kerja

Bamus DPRD Sulbar Mulai Susun Rencana Kerja

  • account_circle mekora.id
  • calendar_month Sabtu, 24 Feb 2024
  • comment 1 komentar
  • print Cetak

info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.

MAMUJU, mekora.id – Badan Musyawarah (Bamus) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sulbar menggelar rapat terkait penyusunan rencana kerja DPRD Sulbar.

Rapat dilaksanakan di Ruang Rapat Paripurna DPRD Provinsi Sulawesi Barat, Jl Abd Malik Pattana Endeng, Rangas, Simboro, Mamuju, Jumat (23/2/2024).

Rapat ini dipimpin oleh Wakil Ketua DPRD Abdul Rahim yang didampingi Kabag Fasilitasi Penganggaran dan Pengawasan Irma Trisnawati, Kabag Umum dan Keuangan, Stephanus Buntu Madika.

Turut hadir via zoom Anggota Bamus, Abidin Abdullah serta perancang Perundang-undangan, Biro Hukum, Biro Tapem, Biro Umum dan Biro Kesra, Kasubag dan Staf Persidangan.

Pada rapat tersebut, Abdul Rahim berharap dengan adanya kesepakatan rencana kerja (renja) ini dapat dijadikan pedoman sebagai acuan dalam melaksanakan tugas dan fungsi DPRD untuk 2 bulan kedepan.

Selanjutnya renja tersebut akan disampaikan ke pimpinan lain untuk memberikan apresiasi kepada Abidin atas pengabdian di Bamus.

 

  • Penulis: mekora.id

Rekomendasi Untuk Anda

  • Transmigrasi Sulbar

    32 Warga Transmigran Asal Yogyakarta Tiba di Sulbar

    • calendar_month Selasa, 31 Okt 2023
    • account_circle mekora.id
    • visibility 84
    • 2Komentar

    MAMUJU, mekora.id – Sebanyak 32 orang atau 10 KK warga Transmigran Penduduk Asal (TPA) Yogyakarta, tiba di Mamuju, Sulawesi Barat. Senin (31/10/2023). Mereka akan ditempatkan di UPT Salulisu, Kecamatan Tobadak, Kabupaten Mamuju Tengah, Sulawesi Barat. Ditjen Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi, Wibowo, mengatakan para transmigran ini telah mendapatkan pembekalan SDM selama enam hari di Yogyakarta. […]

  • Bura, Guru Kontrak di Mamuju

    Air Mata Guru Kontrak di Mamuju : 17 Tahun Mengabdi, Umur 50 Tahun Tak Kunjung Terakomodir PPPK

    • calendar_month Senin, 15 Sep 2025
    • account_circle mekora.id
    • visibility 143
    • 0Komentar

    MAMUJU, Mekora.id – Bura, seorang perempuan berusia 50 tahun mengabdi sebagai guru kontrak sejak 2008 di Sekolah Dasar (SD) Inpres Sangkurio, Kali Mamuju, Kelurahan Binanga, Kecamatan Mamuju, Kabupaten Mamuju, Sulawesi Barat. Ia datang bersama ratusan tenaga kontrak lainnya untuk mempertanyakan kejelasan nasib mereka ke Pemerintah Daerah. Pasalnya formasi PPPK tahun 2025 yang dibuka Pemerintah Kabupaten […]

  • Kades Sandapang

    Kasus Pencabulan Anak di Bawah Umur oleh Kades di Mamuju Dilimpahkan ke Kejaksaan

    • calendar_month Rabu, 31 Jan 2024
    • account_circle mekora.id
    • visibility 163
    • 1Komentar

    MAMUJU, mekora.id – Kasus dugaan pencabulan anak di bawah umur dengan tersangka Kepala Desa Sandapang, Kecamatan Kalumpang, Kabupaten Mamuju, berinisial Y (35), kini telah dilimpahkan di meja Kejaksaan Negeri Mamuju. Hal tersebut diungkap oleh Kasat Reskrim Polresta Mamuju, Kompol Jamaluddin saat dijumpai wartawan, Rabu (31/01/2024). “Berkas tersangka Y telah lengkap dan dinyatakan P21 dan telah […]

  • Ketua DPP GMNI Bidang Geopolitik, Andreas H. Silalahi,

    Belajar dari Venezuela, GMNI Minta Pemerintah Tolak Permintaan AS Akses Mineral Kritis Indonesia

    • calendar_month Jumat, 9 Jan 2026
    • account_circle mekora.id
    • visibility 589
    • 0Komentar

    JAKARTA, Mekora.id – Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) mendesak Pemerintah Republik Indonesia untuk mengkaji ulang bahkan menolak rencana penandatanganan Perjanjian Tarif Resiprokal (ART) dengan Amerika Serikat (AS) yang membuka akses terhadap mineral kritis Indonesia. Kesepakatan ART antara Indonesia dan AS direncanakan ditandatangani pada akhir Januari 2026 oleh Presiden RI Prabowo Subianto […]

  • Ketua DPP GMNI Risyad Fahlefi

    GMNI Minta Putusan MKD Jadi Pintu Ungkap Dalang Kerusuhan Agustus

    • calendar_month Sabtu, 8 Nov 2025
    • account_circle mekora.id
    • visibility 201
    • 0Komentar

    JAKARTA, Mekora.id — Dewan Pimpinan Pusat Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (DPP GMNI) menilai putusan Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR RI terhadap lima anggota DPR nonaktif yang dijatuhi sanksi etik, harus menjadi langkah awal untuk membuka secara terang benderang dalang di balik kerusuhan yang terjadi pada Agustus 2025 lalu. Ketua DPP GMNI, Muhammad Risyad Fahlefi, mengatakan […]

  • Kontroversi C-Pemberitahuan Sulbar

    Kontroversi C-Pemberitahuan, CRI Bakal Seret Komisioner KPU Kabupaten se Sulbar ke Meja DKPP

    • calendar_month Selasa, 10 Des 2024
    • account_circle mekora.id
    • visibility 154
    • 5Komentar

    MAMUJU, Mekora.id – Celebes Research Institute (CRI) Sulawesi Barat berencana melaporkan seluruh komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) di Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar) ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) RI. Langkah ini diambil menyusul dugaan manipulasi data C-Pemberitahuan (C6-KWK) dalam Pilkada Sulbar 2024. Divisi Data dan Advokasi CRI, Muh. Fajar, mengungkapkan temuan mereka berasal dari KPU […]

expand_less