JAKARTA, Mekora.id – PT Permodalan Nasional Madani (PNM) berkomitmen menuntaskan persoalan dugaan pembiayaan bermasalah yang terjadi di Unit PNM Mekaar Wonomulyo, Kabupaten Polewali Mandar (Polman), Sulawesi Barat.
Komitmen tersebut disampaikan manajemen PNM saat menerima pengurus Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Badko Sulawesi Barat dalam pertemuan di Jakarta, Rabu (12/8/2026).
Pertemuan itu membahas dugaan pencatutan data warga dalam proses pembiayaan di Unit PNM Mekaar Wonomulyo. HMI Badko Sulbar mengapresiasi respons PNM yang dinilai menunjukkan keseriusan dalam menindaklanjuti persoalan tersebut.
Ketua HMI Badko Sulbar, Kidu Ridwan, mengatakan pertemuan dengan jajaran PNM Pusat menjadi langkah penting agar persoalan di tingkat daerah mendapat perhatian langsung dari manajemen perusahaan.
Menurut Ridwan, PNM telah menyatakan komitmen untuk menyelesaikan berbagai persoalan operasional yang terjadi di Kabupaten Polman, khususnya yang berkaitan dengan Unit Wonomulyo.
“Komitmennya, seluruh persoalan yang terjadi yang menyangkut PNM di Polman akan segera diselesaikan,” kata Ridwan saat dikonfirmasi, Kamis (13/8/2026).
Ia menilai setiap persoalan yang muncul harus diselesaikan secara objektif berdasarkan hasil pemeriksaan. Langkah tersebut penting agar persoalan tidak berkembang menjadi konflik berkepanjangan antara masyarakat dan perusahaan.
Selain itu, PNM Unit Wonomulyo disebut akan menyiapkan pos pengaduan masyarakat. Fasilitas tersebut diharapkan menjadi ruang bagi warga untuk menyampaikan laporan atau pengaduan terkait persoalan pembiayaan yang mereka alami.
Dengan adanya pos pengaduan, setiap laporan masyarakat diharapkan dapat diterima dan ditindaklanjuti secara langsung oleh pihak PNM.
HMI Badko Sulbar menilai komitmen tersebut menjadi langkah positif dalam penyelesaian persoalan yang terjadi di Wonomulyo.
Ridwan berharap proses pemeriksaan dan penyelesaian kasus dilakukan secara transparan serta memberikan kepastian kepada masyarakat yang merasa dirugikan.
“Yang terpenting persoalan ini diselesaikan secara objektif dan masyarakat mendapatkan kepastian,” ujarnya.
