MAMUJU, Mekora.id – Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat mendapat alokasi 5.250 unit Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) senilai Rp100,5 miliar pada 2026. Bantuan tersebut akan disalurkan kepada masyarakat di enam kabupaten.
Jumlah ini meningkat hampir 40 kali lipat dibandingkan alokasi tahun sebelumnya yang hanya mencapai 130 unit. Secara persentase, kenaikannya sekitar 3.938 persen.
Kepastian alokasi tersebut diperoleh dalam rapat terbatas yang dipimpin Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) di Jakarta. Pertemuan itu membahas evaluasi sekaligus percepatan pelaksanaan Program Tiga Juta Rumah, salah satu agenda prioritas pemerintah pusat.
Gubernur Sulawesi Barat Suhardi Duka turut menghadiri rapat tersebut. Ia didampingi Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Sulbar, Kepala Dinas Perhubungan Sulbar, serta Direktur Utama Perseroda Sulawesi Barat Malaqbi.
Dalam arahannya, Menteri PKP menekankan pentingnya sinergi pemerintah pusat dan daerah untuk mempercepat penyediaan rumah layak huni. Pemerintah daerah juga didorong menyiapkan data, lahan, dan dukungan pelaksanaan agar program tepat sasaran.
Suhardi Duka menyampaikan apresiasi kepada Presiden Prabowo Subianto dan Menteri PKP atas peningkatan alokasi bantuan tersebut.
“Perubahan dan akselerasi Program Tiga Juta Rumah, khususnya BSPS, memberikan harapan baru bagi ribuan keluarga di Sulawesi Barat untuk memiliki rumah yang lebih layak huni,” kata Suhardi Duka, Rabu (1/7/2026).
Ia mengatakan, pemerintah provinsi akan berkoordinasi dengan pemerintah kabupaten untuk memastikan bantuan tersebut dapat direalisasikan secara tepat sasaran dan transparan.
“Ini bukan sekadar angka. Ini adalah harapan bagi ribuan keluarga. Pemerintah Provinsi akan bergerak cepat berkoordinasi dengan pemerintah kabupaten agar seluruh program dapat direalisasikan secara tepat sasaran, transparan, dan memberi manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat,” ujarnya.
Selain memperbaiki kualitas hunian, program BSPS diharapkan ikut menggerakkan perekonomian daerah melalui aktivitas sektor konstruksi dan membuka peluang kerja bagi masyarakat.
