MAMUJU, Mekora.id – Aksi unjuk rasa yang digelar mahasiswa Cipayung Plus Sulawesi Barat (Sulbar) di depan Kantor DPRD Sulawesi Barat berujung ricuh, Selasa (23/6/2026).

Kericuhan terjadi setelah massa aksi yang telah menunggu lebih dari satu jam tidak kunjung ditemui pimpinan DPRD Sulbar untuk berdialog. Kekecewaan mahasiswa memuncak hingga terjadi aksi saling dorong antara massa dan aparat kepolisian yang melakukan pengamanan.

Sebelumnya, aksi berlangsung tertib dengan penyampaian orasi dan tuntutan yang ditujukan kepada pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Namun situasi mulai memanas ketika mahasiswa mendesak agar pimpinan DPRD Sulbar hadir menerima aspirasi mereka secara langsung.

Setelah sekitar satu setengah jam menunggu tanpa kepastian, massa mencoba mendekati pintu masuk gedung DPRD. Aparat kepolisian yang berjaga kemudian berupaya menghalau massa sehingga terjadi aksi saling dorong.

Dalam insiden tersebut, seorang kader Badan Koordinasi Himpunan Mahasiswa Islam (Badko HMI) Sulawesi Barat, Aco Riswan, mengalami luka dan harus dilarikan ke rumah sakit untuk mendapatkan perawatan medis.

Mahasiswa menyebut Aco Riswan terkena pukulan saat kericuhan berlangsung. Akibat kejadian itu, korban mengalami pendarahan pada bagian hidung sebelum akhirnya dievakuasi ke rumah sakit.

Hingga pukul 18.23 Wita, massa aksi masih bertahan di depan Kantor DPRD Sulbar. Mereka tetap mendesak pimpinan DPRD Sulbar menemui mahasiswa dan mendengarkan tuntutan yang disampaikan.

Dalam aksi tersebut, mahasiswa menyoroti sejumlah kebijakan pemerintah yang dinilai tidak berpihak kepada rakyat. Massa mendesak evaluasi terhadap Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan program Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) yang menurut mereka perlu diaudit dan ditinjau kembali pelaksanaannya.

Berikut 18 Tuntutan Cipayung Plus Sulbar

Nasional

  1. Menolak perluasan kewenangan Polri yang dinilai mengancam supremasi sipil dan demokrasi.
  2. Mendesak TNI kembali fokus pada fungsi pertahanan negara dan tidak masuk ke ranah sipil.
  3. Menolak sentralisasi kekuasaan serta mendorong terwujudnya otonomi daerah yang lebih bermakna.
  4. Melakukan evaluasi menyeluruh terhadap tata kelola Program Makan Bergizi Gratis (MBG), termasuk transparansi anggaran, distribusi, dan dampaknya.
  5. Mengaudit dan mengevaluasi secara total program KDKMP agar dapat dipertanggungjawabkan secara terbuka kepada publik.
  6. Menurunkan harga bahan bakar minyak (BBM) yang dinilai membebani masyarakat, khususnya nelayan dan petani.
  7. Memulihkan stabilitas nilai tukar rupiah yang berdampak terhadap harga kebutuhan pokok.
  8. Mengesahkan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset untuk memperkuat pemberantasan korupsi.
  9. Menjalankan amanat Pasal 33 UUD 1945 dengan memastikan pengelolaan sumber daya alam dilakukan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.

Lokal

  1. Menolak rencana penambangan Logam Tanah Jarang (LTJ) di Kabupaten Mamuju yang dinilai mengancam ruang hidup masyarakat.
  2. Menolak pembangunan batalion militer di Sulawesi Barat dan meminta anggaran negara diprioritaskan untuk pelayanan dasar.
  3. Mendorong penguatan sektor pertanian dan kelautan sebagai penopang utama ekonomi masyarakat Sulbar.
  4. Memastikan penetapan kawasan hutan lindung memiliki kepastian hukum yang jelas serta tetap memperhatikan hak-hak masyarakat.
  5. Meningkatkan akses dan kualitas pendidikan bagi anak tidak sekolah (ATS) dan anak putus sekolah (APS) di Sulawesi Barat.
  6. Mempercepat penanganan dan penurunan angka stunting melalui program yang tepat sasaran dan berbasis kebutuhan masyarakat.
  7. Mengevaluasi pemberlakuan Undang-Undang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (HKPD), khususnya terkait batasan belanja pegawai yang berdampak terhadap PPPK.
  8. Mewujudkan ruang aman bagi perempuan di Sulawesi Barat.
  9. Membebaskan tahanan politik di Kabupaten Majene.