MAMUJU, Mekora.id – Gubernur Sulawesi Barat (Sulbar), Suhardi Duka, menetapkan Upah Minimum Provinsi (UMP) Sulbar tahun 2027 sebesar Rp3.502.290,36 atau naik Rp186.353,54 dari Rp3.315.934,82 pada tahun 2026.

Penetapan tersebut tertuang dalam Keputusan Gubernur Sulawesi Barat Nomor 814 Tahun 2026 tentang Penetapan Upah Minimum Provinsi dan Upah Minimum Sektoral Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2027.

Dalam keputusan yang ditetapkan di Mamuju pada 19 November 2026 itu, pemerintah provinsi juga menetapkan Upah Minimum Sektoral Provinsi (UMSP) sebesar Rp3.511.126,98.

UMSP tersebut berlaku untuk dua sektor, yakni perkebunan buah kelapa sawit dan industri minyak mentah kelapa sawit.

Besaran UMP dan UMSP tersebut merupakan upah bulanan terendah bagi pekerja atau buruh dengan masa kerja kurang dari satu tahun pada perusahaan yang bersangkutan. Ketentuannya mencakup upah tanpa tunjangan atau upah pokok dan tunjangan tetap.

Sementara pekerja dengan masa kerja lebih dari satu tahun berpedoman pada struktur dan skala upah yang ditetapkan perusahaan.

Keputusan tersebut berlaku untuk wilayah Sulawesi Barat, dengan pengecualian usaha mikro, usaha kecil, serta kabupaten yang telah memiliki Upah Minimum Kabupaten (UMK).

Khusus usaha mikro dan kecil, besaran upah ditentukan berdasarkan kesepakatan antara pengusaha dan pekerja. Namun, upah yang disepakati paling sedikit 50 persen dari rata-rata konsumsi masyarakat di Sulbar dan 25 persen di atas garis kemiskinan tingkat provinsi.

Pengawasan terhadap pelaksanaan ketentuan upah minimum tersebut menjadi kewenangan Pegawai Pengawas Ketenagakerjaan.

Dalam diktum kesembilan, keputusan yang ditandatangani Gubernur Suhardi Duka itu dinyatakan mulai berlaku pada 1 Januari 2027.

Penetapan UMP dan UMSP Sulbar 2027 tersebut didasarkan pada hasil rapat Dewan Pengupahan Provinsi Sulawesi Barat pada 18 November 2026 serta data kebutuhan hidup layak, kondisi ekonomi, dan ketenagakerjaan dari Kementerian Ketenagakerjaan.

Sumber: Salinan Keputusan Gubernur Sulawesi Barat Nomor 814 Tahun 2026.