MAMUJU, Mekora.id – PT Pertambangan Mineral Nasional (Perminas) menargetkan produksi awal logam tanah jarang (LTJ) di Kabupaten Mamuju, Sulawesi Barat, mencapai 1.800 ton per tahun. Produksi tersebut diperkirakan dimulai setelah perusahaan menyelesaikan tahapan eksplorasi dan persiapan pengelolaan tambang.
Director of Technology and Business Development Perminas, La Ode Tarfin Jaya, mengatakan kapasitas produksi awal itu diperkirakan mencapai 150 ton per bulan. Menurut dia, jumlah tersebut relatif kecil karena perusahaan hanya mengambil unsur mineral tanah jarang dari material yang ditambang.
“Awal produksi tambang LTJ di Blok Takandeang dan Blok Botteng rencananya akan menghasilkan LTJ sekitar 1.800 ton per tahun. Jadi sangat kecil, Pak. Kami hanya mengambil sari-sarinya saja,” kata La Ode Tarfin Jaya saat ditemui wartawan di Mamuju, Jumat (20/11/2026) sore.
Dalam pengelolaannya, Perminas berencana menggunakan metode heap leaching atau pelindian tumpukan. Metode ini dilakukan dengan menggali dan menumpuk material, kemudian memisahkan unsur mineral yang dibutuhkan melalui proses pelindian. Sisa material selanjutnya dikembalikan ke lokasi penggalian.
Tarfin mengibaratkan proses tersebut seperti memeras santan. Perusahaan mengambil unsur mineral yang menjadi target, sementara material sisanya dikembalikan ke tempat semula.
Penjelasan tersebut disampaikan di tengah munculnya penolakan terhadap rencana pertambangan LTJ di Mamuju. Kekhawatiran masyarakat berkaitan dengan potensi kerusakan lingkungan dan kemungkinan terganggunya ruang hidup warga di sekitar wilayah tambang.
“Kami ini modelnya heap leaching, saya ibaratkan seperti memeras santan, kami ambil santannya, kemudian ampasnya kami kembalikan. Jadi kami gali di dekat itu kami tumpuk materialnya lalu kami leaching kemudian kami tampung sari-sarinya, ya itu LTJ itu. Karena LTJ kan hitungnya ppm, kecil sekali. Kemudian sesudah kita peras ampasnya kita kembalikan lagi di mana material itu kita gali,” tuturnya.
Menurut Tarfin, pertambangan LTJ di Mamuju tidak sama dengan pertambangan batu bara dan nikel. Tarfin menyebut perbedaan metode pengolahan menjadi salah satu alasan perusahaan mengklaim aktivitas tersebut memiliki karakteristik berbeda.
“Jangan dibayangkan tambang LTJ ini sama dengan tambang batu bara dan nikel, kalau batu bara kan diambil maka yang banyak itu adalah galian-galian besar. Kalau kami ini cuma mengambil sari-sarinya saja,” jelasnya.
Eksplorasi Berlanjut ke 630 Titik Pengeboran
Sebelum memasuki tahap produksi, Perminas berencana melanjutkan eksplorasi tahap kedua pada Desember 2026. Perusahaan menargetkan pengeboran di 630 titik baru yang tersebar di Blok Botteng dan Blok Takandeang, dengan cakupan rencana eksplorasi awal sekitar 200 hektare.
Data Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mencatat, anak usaha Danantara tersebut memiliki wilayah konsesi seluas 7.352 hektare di Kabupaten Mamuju. Luasan itu terbagi dalam Blok Takandeang seluas 3.740 hektare dan Blok Botteng seluas 3.612 hektare.
Namun, rencana eksplorasi mengalami penyesuaian setelah perusahaan menemukan sekitar 58 hektare lahan yang masuk dalam wilayah hak pengelolaan (HPL) transmigrasi. Untuk menghindari potensi konflik lahan dan persoalan hukum, Perminas memutuskan menggeser lokasi kegiatan tersebut.
“Jadi kami mencoba untuk comply dengan masalah hukum. Jadi yang 100 hektare masuk 58 kita geser. Dan tidak bisa kami lakukan di 2026,” kata La Ode Tarfin.
Ia menjelaskan, sekitar 58 persen dari total wilayah izin Perminas disebut berada dalam kawasan hutan produksi terbatas (HPT), sedangkan lebih dari 3.400 hektare masuk wilayah HPL transmigrasi.
Penyesuaian lokasi tersebut juga berdampak pada sejumlah area yang sebelumnya dinilai memiliki potensi mineral menjanjikan berdasarkan hasil prospeksi.
“Padahal dari sisi potensi itu yang sangat menjanjikan. Karena dari hasil prospeksi sebelumnya. Itu terpaksa kami geser,” ujarnya.
Relokasi Warga Pilihan Terakhir
Selain status lahan, keberadaan permukiman juga menjadi pertimbangan perusahaan dalam menentukan lokasi kegiatan. Tarfin mengatakan, Perminas berupaya menjauhkan lokasi eksplorasi dari permukiman untuk menghindari kemungkinan relokasi warga.
Menurut dia, pemindahan masyarakat tidak hanya menyangkut tempat tinggal, tetapi juga keberlangsungan kehidupan sosial dan budaya setempat.
“Proses relokasi warga tidak akan mudah karena dalam melakukan relokasi maka bukan hanya warga saja yang akan dipindahkan, namun budaya lokal juga harus dipindahkan,” katanya.
Ia menegaskan, relokasi akan menjadi pilihan terakhir apabila tidak ada alternatif lain. Karena itu, perusahaan memilih menggeser lokasi eksplorasi dibandingkan memindahkan masyarakat.
“Proses eksplorasi yang berlangsung saat ini seharusnya di dekat permukiman warga, namun karena pihak kami menghindari relokasi makanya yang dilakukan pemindahan lokasi eksplorasi yang agak jauh dari permukiman warga,” jelasnya.