MAMUJU, Mekora.id – Eksplorasi logam tanah jarang (LTJ) Rare Earth Elements (REE) di Kabupaten Mamuju, Sulawesi Barat, memasuki fase kedua. Setelah menyelesaikan pengeboran di 72 titik pada tahap awal, PT Perusahaan Mineral Nasional (Perminas) bersiap menambah 630 titik pengeboran di Blok Takandeang dan Botteng.
Rencana lanjutan eksplorasi tersebut dibahas dalam rapat yang dipimpin Gubernur Sulbar Suhardi Duka (SDK) bersama Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), Badan Industri Mineral (BIM), dan jajaran PT Perminas di Kantor Gubernur Sulbar, Kamis (19/11/2026).
Rapat itu turut dihadiri Wakil Ketua DPRD Sulbar Suraidah Suhardi, Bupati Mamuju Sutinah Suhardi, serta sejumlah kepala organisasi perangkat daerah (OPD) lingkup Pemprov Sulbar.
Dalam pertemuan tersebut, pemerintah daerah meminta penjelasan mengenai perkembangan eksplorasi, potensi sumber daya, hingga rencana pengembangan LTJ di Desa Takandeang, Kecamatan Tapalang, dan Desa Botteng, Kecamatan Simboro.
Suhardi Duka mengatakan LTJ memiliki prospek strategis karena menjadi salah satu material penting bagi pengembangan industri masa depan. Potensinya dinilai dapat memberikan manfaat ekonomi jangka panjang bagi Indonesia, termasuk Sulawesi Barat.
“Kita memiliki satu kesimpulan bahwa RRE (Rare Earth Elements atau logam tanah jarang) ini pengolahannya adalah masa depan. Masa depan Indonesia dan juga menjadi potensi yang sangat besar untuk anak cucu kita,” kata Suhardi Duka usai rapat.
Meski demikian, ia mengingatkan agar pengembangan sumber daya tersebut tidak hanya berorientasi pada nilai ekonomi. Perlindungan lingkungan dan kesejahteraan masyarakat, menurutnya, harus menjadi bagian penting dalam setiap tahapan kegiatan.
“Walaupun tetap juga kita berharap bahwa persoalan mitigasi lingkungan dan penekanan terhadap kesejahteraan masyarakat menjadi hal yang sangat penting. Itu yang menjadi kesimpulan tadi,” ujarnya.
SDK juga menyebut potensi ekonomi LTJ cukup besar. Namun, Indonesia masih menghadapi pekerjaan penting dalam penguasaan teknologi pengolahan agar tidak terus bergantung pada kemampuan negara lain.
Terkait kemungkinan penerimaan daerah melalui Dana Bagi Hasil (DBH), SDK mengatakan belum ada angka yang dapat dipastikan. Pasalnya, kegiatan masih berada pada tahap eksplorasi dan belum memasuki fase produksi.
Hasil eksplorasi ditargetkan mulai diketahui sekitar Agustus 2027, setelah seluruh rangkaian pengeboran mencapai target 702 titik. Saat ini, pengeboran baru dilakukan pada 72 titik sehingga potensi mineral yang dapat dihitung belum bisa disimpulkan.
“Pada prinsipnya, LTJ itu kesejahteraan. Bukan untuk menyengsarakan masyarakat,” tegasnya saat menjawab pertanyaan wartawan mengenai dampak pengembangan LTJ bagi warga.
Perminas Siapkan 630 Titik Pengeboran Tambahan
Direktur Teknologi dan Pengembangan Bisnis PT Perminas, La Ode Tarfin Jaya, menjelaskan fase pertama eksplorasi telah rampung pada 29 Oktober 2026. Sebanyak 72 titik pengeboran terbagi merata di dua wilayah, masing-masing 36 titik di Botteng dan 36 titik di Takandeang.
Pada fase kedua, perusahaan akan menambah 630 titik pengeboran sehingga total target eksplorasi mencapai 702 titik. Kegiatan tersebut direncanakan dimulai pada Desember 2026 dengan cakupan areal sekitar 180 hektare.
“Alhamdulillah sudah selesai per 29 Oktober. Nanti kemudian kita akan melangkah ke fase 2. Totalnya 702 titik, jadi kurang 630 titik lagi. Di areal 180 hektare. Dimulai di bulan Desember,” jelas La Ode.
Ia mengatakan hasil pengeboran tahap pertama saat ini masih berupa sampel inti bor atau *drill core*. Sampel tersebut akan diuji di laboratorium nasional bersertifikat untuk mengetahui kadar dan kandungan mineral sebelum disusun menjadi laporan eksplorasi.
Pengeboran yang dilakukan sejauh ini mencapai kedalaman sekitar 45 meter. La Ode menegaskan kegiatan eksplorasi Perminas hanya berlangsung di wilayah yang masuk dalam izin perusahaan, yakni Takandeang dan Botteng.
Selain memetakan potensi mineral, kegiatan tersebut mulai melibatkan masyarakat setempat. Pada fase pertama, sebanyak 99 warga lokal tercatat telah bekerja dalam berbagai kegiatan operasional.
Memasuki fase kedua, perusahaan kembali membuka kesempatan bagi warga, termasuk sekitar 30 orang yang mulai dilibatkan dalam kegiatan pengeboran menggunakan metode *hand auger*.
Warga yang belum memiliki keterampilan khusus akan diberikan pelatihan agar dapat terlibat dalam pekerjaan pengeboran.
“Untuk kegiatan drilling, itu melibatkan masyarakat Botteng dan Takandeang. Yang nggak punya skill, kita latih untuk mereka menggunakan handauger. Untuk terlibat di dalam pemboran,” katanya.
La Ode mengatakan keterlibatan masyarakat tidak hanya terbatas pada pekerjaan teknis di lapangan. Aktivitas eksplorasi juga membuka peluang ekonomi melalui jasa katering dan berbagai kebutuhan pendukung operasional perusahaan.
Jika hasil eksplorasi menunjukkan kandungan mineral yang memenuhi aspek keekonomian dan kegiatan berlanjut ke tahap berikutnya, peluang penyerapan tenaga kerja diperkirakan semakin terbuka. Perminas juga telah melibatkan sejumlah tenaga profesional asal Sulbar, termasuk geolog dan tenaga teknik pertambangan.
Klaim Pengelolaan Lingkungan dan Kompensasi Lahan
Mengenai potensi dampak lingkungan, La Ode menyebut kegiatan eksplorasi memiliki cakupan pekerjaan yang terbatas karena pengeboran dilakukan pada titik-titik tertentu.
Ia mengatakan perusahaan telah menyusun dokumen Upaya Pengelolaan Lingkungan dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UKL-UPL) yang memperoleh persetujuan Dinas Lingkungan Hidup. Perusahaan juga berkewajiban melakukan reklamasi setelah pengeboran selesai.
“Sesudah dilakukan pengeboran, kemudian kami tutup, kami reklamasi, kami tanamkan kembali dengan tanaman yang memang diminta oleh pemilik lahan. Kemudian kami pindah lagi ke titik berikutnya,” jelasnya.
Untuk penggunaan lahan masyarakat, perusahaan menerapkan skema kompensasi berdasarkan kesepakatan dengan pemilik lahan. Kompensasi tersebut mencakup tapak pengeboran, akses jalan masuk, serta tanaman yang terdampak kegiatan.
La Ode menegaskan lahan yang digunakan untuk eksplorasi tetap menjadi milik masyarakat. Setelah pengeboran selesai, perusahaan akan melakukan reklamasi dan penanaman kembali sesuai kesepakatan dengan pemilik lahan.
Ia menyebut kompensasi untuk kegiatan fase pertama telah dipenuhi pada area sekitar 20 hektare. Pembayaran kompensasi untuk kegiatan berikutnya akan dilanjutkan sesuai kebutuhan penggunaan lahan.
Penguasaan Teknologi Masih Menjadi Tantangan
Di luar persoalan lingkungan dan keterlibatan masyarakat, penguasaan teknologi pengolahan menjadi tantangan lain dalam pengembangan LTJ di Mamuju.
La Ode mengatakan Perminas sedang membangun kemampuan teknologi nasional melalui kerja sama dengan Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), Badan Industri Mineral (BIM), serta sejumlah perguruan tinggi, termasuk Universitas Sulawesi Barat.
Menurutnya, akses terhadap teknologi dan lisensi dari China masih menjadi kendala. Ia menyebut sejak Oktober 2025, China belum membuka akses lisensi teknologi, tenaga ahli, maupun peralatan pengolahan yang dibutuhkan.
Karena itu, pengembangan kemampuan dalam negeri menjadi salah satu fokus agar Indonesia dapat menguasai proses pengolahan LTJ secara mandiri.
La Ode juga menyebut pengembangan LTJ di Mamuju merupakan bagian dari program nasional untuk mendukung kebutuhan industri, termasuk industri kendaraan nasional. Salah satu produk turunannya, yakni magnet permanen, berpotensi dipasok dari Mamuju apabila pengembangan sumber daya tersebut berhasil dilanjutkan.
Meski demikian, ia menegaskan kelanjutan kegiatan tetap bergantung pada hasil eksplorasi, terutama kepastian kandungan mineral dan kelayakan ekonominya.
“Kami butuhkan sebenarnya dukungan masyarakat, dukungan tokoh pemuda. Ayo sama-sama. Karena kalau ini lanjut, maka penyerapan tenaga kerja akan lebih banyak lagi,” pungkasnya.