MAMUJU, Mekora.id – Sejumlah mahasiswa yang tergabung dalam Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Mamuju menggelar aksi bisu di kawasan Arteri Mamuju, Minggu (15/11/2026).
Aksi yang berlangsung setelah kegiatan Car Free Day (CFD) itu membawa dua tuntutan utama yakni, penolakan terhadap Izin Usaha Pertambangan (IUP) eksplorasi Logam Tanah Jarang (LTJ) PT Perminas dan desakan agar penanganan kasus pelecehan seksual di Kabupaten Mamuju dituntaskan.
Berbeda dari demonstrasi pada umumnya, massa memilih menyampaikan aspirasi tanpa orasi. Mulut mereka dilakban, sementara sejumlah poster berisi tuntutan dibentangkan di tengah keramaian warga. Aksi dilanjutkan dengan berjalan kaki atau long march menyusuri kawasan Arteri.
Ketua DPC GMNI Mamuju, Dicky Wahyudi, mengatakan aksi tersebut sengaja mengangkat dua persoalan yang memiliki dampak langsung terhadap kehidupan masyarakat, yakni keberlanjutan lingkungan dan perlindungan terhadap korban kekerasan seksual.
GMNI Mamuju mendesak pemerintah mencabut IUP eksplorasi LTJ milik PT Perminas di Sulawesi Barat. Mereka menilai, setiap kebijakan yang berkaitan dengan pengelolaan sumber daya alam harus menempatkan keselamatan lingkungan dan kepentingan masyarakat sebagai pertimbangan utama.
“Kebijakan eksplorasi sumber daya alam harus didasarkan pada keterbukaan informasi, kajian lingkungan yang memadai, serta perlindungan terhadap masyarakat di sekitar wilayah kegiatan,” ujar Dicky.
Menurut GMNI, potensi kekayaan alam Sulawesi Barat tidak seharusnya menjadi alasan untuk mengabaikan hak masyarakat maupun keberlanjutan ekosistem.
“Karena itu, pemerintah harus membuka ruang informasi yang transparan sekaligus memastikan setiap tahapan perizinan dan rencana eksplorasi dapat dipertanggungjawabkan kepada publik,” ujar Dicky.
Soroti Maraknya Kekerasan Seksual
Selain persoalan tambang, GMNI Mamuju turut membawa isu penanganan kasus kekerasan seksual di Kabupaten Mamuju. Isu ini menjadi perhatian organisasi mahasiswa ber-asas marhaenisme itu, terutama melalui Bidang Sarinah yang menyoroti perlindungan terhadap perempuan.
Ketua Bidang Sarinah DPC GMNI Mamuju, Alni Gian Ibo, menyebut kondisi kekerasan seksual terhadap perempuan di Mamuju semakin memprihatinkan. Ia meminta pemerintah daerah dan aparat penegak hukum tidak menganggap persoalan tersebut sebagai perkara biasa.
“Kekerasan seksual terhadap perempuan harus menjadi perhatian serius pemerintah daerah dan aparat penegak hukum. Penanganannya tidak boleh dibiarkan berlarut-larut, sementara korban membutuhkan kepastian dan perlindungan,” ujar Alni.
Ia juga mendesak aparat penegak hukum dan pihak terkait menuntaskan penanganan perkara yang menjadi sorotan tersebut. Menurut Alni, proses penegakan hukum harus berjalan secara serius dan transparan dengan tetap menempatkan kepentingan korban sebagai prioritas.
Alni menilai, penanganan kekerasan seksual tidak cukup hanya berorientasi pada penyelesaian perkara. Perlindungan terhadap korban juga harus dijamin, mulai dari proses pelaporan, pendampingan, hingga pemulihan.
“Keamanan, privasi, pendampingan, serta pemenuhan hak-hak korban harus benar-benar diperhatikan. Jangan sampai korban justru kembali dirugikan ketika berupaya mendapatkan keadilan,” tegasnya.
Ajak Masyarakat Turut Mengawal
GMNI Mamuju juga mengajak masyarakat Sulawesi Barat tidak bersikap apatis terhadap dua persoalan yang diangkat dalam aksi tersebut.
Ketua GMNI Mamuju, Dicky Wahyudi menyebut penolakan terhadap eksplorasi LTJ maupun perjuangan memberikan perlindungan dan keadilan bagi korban kekerasan seksual tidak boleh hanya menjadi perhatian mahasiswa.
“Kami mengajak masyarakat Sulawesi Barat ikut mengawal kedua isu ini. Persoalan lingkungan dan kemanusiaan bukan hanya tanggung jawab mahasiswa, tetapi membutuhkan kepedulian dan keterlibatan semua pihak,” kata Dicky.
