Pemkot Bontang Rumuskan Langkah Strategis Atasi DBD, Penyakit Menular, dan Limbah Medis
- account_circle zul
- calendar_month Selasa, 16 Sep 2025
- comment 0 komentar
- print Cetak
info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.
Mekora.id – Pemerintah Kota (Pemkot) Bontang bergerak cepat menanggapi isu-isu strategis di bidang kesehatan dan lingkungan. Rapat koordinasi yang dipimpin Wali Kota Bontang, Neni Moerniaeni, Selasa (16/9/2025) di Ruang Rapat Kantor Wali Kota, menghasilkan sejumlah kebijakan penting terkait penanggulangan Demam Berdarah Dengue (DBD), penyakit infeksi menular, serta pengelolaan limbah medis.
Rapat turut dihadiri Kepala Dinas Kesehatan, Kepala Dinas Pendidikan, Kepala Dinas Lingkungan Hidup, dan Direktur RSUD Taman Husada.
Dalam pemaparannya, Dinas Kesehatan menyebutkan kasus DBD saat ini belum memenuhi syarat Kejadian Luar Biasa (KLB). Namun, Wali Kota menegaskan agar semua pihak tetap waspada.
“Walaupun tidak berstatus KLB, kita tidak boleh lengah. Langkah antisipasi harus diperkuat untuk melindungi masyarakat,” ujar Neni.
Ia menekankan bahwa Pemkot segera menindaklanjuti dengan fogging di daerah kasus tertinggi. Selain itu, peran juru pemantau jentik (jumantik) akan diperkuat.
“Kita tidak hanya mengandalkan fogging, tapi juga pemberdayaan masyarakat melalui jumantik. Kesadaran warga untuk menjaga lingkungan harus menjadi gerakan bersama,” tambahnya.
Upaya edukasi juga masuk agenda prioritas. Pemkot akan menggencarkan program Puskesmas Goes To School.
“Anak-anak harus menjadi agen perubahan. Kalau mereka sadar pentingnya menjaga kebersihan, itu akan menular ke keluarga,” kata Neni.
Terkait penyakit menular lain, pemerintah menargetkan pemeriksaan dini kepada 5.573 orang dari kelompok rawan sepanjang 2025.
“Pemeriksaan dini ini krusial untuk deteksi, percepatan pengobatan, dan memutus mata rantai penyebaran penyakit,” tegas Wali Kota.
Sementara itu, menyangkut pengelolaan limbah medis, Wali Kota mengambil keputusan penting.
“Untuk sementara, insinerator di RSUD Taman Husada kita hentikan operasionalnya. Kita menunggu izin resmi dari Kementerian Lingkungan Hidup terkait pengelolaan limbah B3. Keselamatan lingkungan harus menjadi prioritas,” ujarnya.
Rapat ditutup dengan instruksi agar setiap dinas menyusun langkah teknis secara detail dalam sepekan ke depan, termasuk laporan berkala untuk memastikan kebijakan berjalan efektif.
- Penulis: zul
Saluran Whatsapp
Google News
