Breaking News
light_mode
Trending Tags
Beranda » HOME » ADVERTORIAL » Pembangunan Jalan Bonehau-Kalumpang, Gubernur Sulbar Siap Temui Menteri PUPR

Pembangunan Jalan Bonehau-Kalumpang, Gubernur Sulbar Siap Temui Menteri PUPR

  • account_circle mekora.id
  • calendar_month Kamis, 17 Apr 2025
  • comment 0 komentar
  • print Cetak

info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.

MAMUJU, Mekora.id – Gubernur Sulawesi Barat (Sulbar), Suhardi Duka (SDK), menegaskan komitmennya untuk mempercepat pembangunan jalan penghubung Bonehau-Kalumpang dengan menggandeng pemerintah pusat.

Komitmen ini disampaikan Gubernur SDK saat menghadiri Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Mamuju tahun 2026, pada Kamis, 17 April 2025.

Dalam kesempatan tersebut, Suhardi mengungkapkan bahwa dirinya telah merencanakan pertemuan dengan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), namun agenda tersebut sempat tertunda karena sang menteri sedang menjalankan ibadah umroh.

“Saya bilang, kalau Menteri PUPR sudah siap, saya akan datang. Bupati Mamuju juga bisa ikut untuk koordinasi,” ujar SDK.

Tak hanya itu, SDK juga menegaskan kesiapan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulbar dalam mendukung pembangunan di Kabupaten Mamuju, termasuk mengalokasikan anggaran sebesar Rp50 miliar pada tahun 2026. Namun, penempatan anggaran tersebut akan dibahas lebih lanjut bersama Pemerintah Kabupaten Mamuju.

Sementara itu, Bupati Mamuju, Sutinah Suhardi, menyambut baik langkah Gubernur SDK dan menyebutnya sebagai bentuk sinergi yang positif antara pemerintah provinsi dan kabupaten.

  • Penulis: mekora.id

Rekomendasi Untuk Anda

  • Usia Kerja

    Pemerintah Resmi Hapus Syarat Batas Usia di Lowongan Kerja

    • calendar_month Kamis, 29 Mei 2025
    • account_circle mekora.id
    • visibility 67
    • 0Komentar

    JAKARTA, Mekora.id – Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) resmi menghapus persyaratan batas usia dan ketentuan diskriminatif lainnya dalam proses rekrutmen kerja. Kebijakan ini tertuang dalam Surat Edaran (SE) Nomor M/6/HK.04/V/2025 tentang Larangan Diskriminasi dalam Rekrutmen Tenaga Kerja. Dalam SE tersebut, Kemnaker menegaskan bahwa pemberi kerja tidak diperbolehkan menetapkan syarat yang bersifat diskriminatif, seperti batas usia, penampilan fisik, […]

  • Rujab, Randis dan Fasilitas Lain Eks Ketua DPRD Mamuju Ditarik Usai Ketua Definitif Terpilih

    Rujab, Randis dan Fasilitas Lain Eks Ketua DPRD Mamuju Ditarik Usai Ketua Definitif Terpilih

    • calendar_month Senin, 18 Sep 2023
    • account_circle mekora.id
    • visibility 52
    • 2Komentar

    MAMUJU, mekora.id – Kendaraan Dinas (Randis), Rumah Jabatan (Rujab), dan fasilitas eks ketua DPRD Mamuju Azhar Anshari Habsi akan ditarik setelah penetapan Ketua Definitif. Hal tersebut disampaikan oleh Ketua Sementara DPRD Mamuju Syamsuddin Hatta usai Rapat Paripurna Pemberhentian eks Ketua DPRD Mamuju, Senin (18/09/2023). “Semua fasilitas yang melekat pada ketua sebelumnya akan ditarik bila Ketua […]

  • Sekprov Sulbar, Junda Maulana

    Sekprov Sulbar Tekankan Target MCSP 78 Persen, Dorong Tata Pemerintahan Lebih Akuntabel

    • calendar_month Kamis, 20 Nov 2025
    • account_circle mekora.id
    • visibility 30
    • 0Komentar

    MAMUJU, Mekora.id — Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar), Junda Maulana, menegaskan bahwa Rapat Monitoring dan Evaluasi (Monev) Program Monitoring Controlling Surveillance for Prevention (MCSP) Tahun 2025 harus mampu mendorong peningkatan sistem pemerintahan yang akuntabel dan mencapai target capaian MCSP sebesar 78 persen. Hal itu disampaikan dalam Rapat Monev MCSP yang digelar di Room Theater […]

  • Konflik Tambang di Karossa

    JATAM Desak Gubernur Sulbar Bertanggung Jawab atas Konflik Tambang Pasir di Karossa

    • calendar_month Senin, 28 Apr 2025
    • account_circle mekora.id
    • visibility 54
    • 0Komentar

    JAKARTA, Mekora.id — Jaringan Advokasi Tambang (JATAM) mendesak Gubernur Sulawesi Barat, Suhardi Duka, untuk bertanggung jawab atas pecahnya konflik horizontal terkait penolakan aktivitas tambang pasir di Karossa, Kabupaten Mamuju Tengah, pada Minggu, 27 April 2025 sore. Pernyataan tersebut disampaikan Juru Bicara JATAM, Alfarhat, dalam keterangan resminya pada Senin malam (28/4/2025). Menurut Alfarhat, ketidaktegasan Pemerintah Provinsi […]

  • Pelayanan RSUD Mamasa terhenti, Kantor Bupati disegel Mahasiswa

    Pelayanan RSUD Mamasa Terhenti, Mahasiswa Turun Jalan dan Segel Kantor Bupati

    • calendar_month Kamis, 19 Sep 2024
    • account_circle mekora.id
    • visibility 51
    • 2Komentar

    MAMASA, Mekora.id – Puluhan mahasiswa dari berbagai organisasi melakukan unjuk rasa dan menyegel Kantor Bupati Mamasa, Sulawesi Barat, pada Kamis (19/9/2024). Aksi tersebut merupakan respons terhadap terhentinya pelayanan di RSUD Kondosapata Kabupaten Mamasa akibat tunggakan klaim BPJS dan belum dibayarkannya insentif tenaga kesehatan oleh Pemerintah Daerah. Hal itu berdampak fatal dan berakibat pelayanan poli di […]

  • Rapat sistem merit di Sulbar

    Pemprov Sulbar Akan Percepat Penerapan Sistem Merit Diseluruh Instansi

    • calendar_month Selasa, 5 Mar 2024
    • account_circle mekora.id
    • visibility 28
    • 1Komentar

    MAMUJU, mekora.id – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulawesi Barat (Sulbar) berkomitmen melakukan percepatan penerapan sistem merit di seluruh instansi Pemerintah Provinsi Sulbar. Sistem merit adalah kebijakan dan manajemen Aparatur Sipil Negara (ASN) yang didasarkan pada kualifikasi, kompetensi, dan kinerja. Sistem ini juga merupakan bagian dari revolusi mental cetusan Presiden Jokowi. Hal itu sampaikan Sekprov Sulbar Muhammad […]

expand_less