OC Kaligis Klaim Penangkapan WNA Korsel di Sulbar Tidak Sesuai Prosedur
- account_circle mekora.id
- calendar_month Kamis, 5 Sep 2024
- comment 0 komentar
- print Cetak
OC Kaligis, Kuasa Hukum WNA Korsel beri keterngan via telepon. Kamis. 5/9/2024.
info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.
Mamuju, Mekora.id – O.C Kaligis, pengacara dari YKY (72), seorang Warga Negara Asing (WNA) asal Korea Selatan (Korsel), menentang keras penangkapan kliennya oleh tim Penegakan Hukum (Gakkum) Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) Sulawesi Barat (Sulbar).
Menurut O.C Kaligis, penangkapan WNA Korsel YKY tidak sesuai dengan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) karena dilakukan tanpa menunjukkan surat tugas atau surat perintah yang sah.
“Kami keberatan karena petugas datang tanpa memperlihatkan surat perintah atau surat penugasan. Setelah kami protes, baru dikeluarkan surat perintah tertanggal 17 Agustus. Penangkapan yang dilakukan pada 16 Agustus tersebut kami anggap sebagai penculikan dan kejahatan jabatan,” ujar O.C Kaligis melalui sambungan telepon, Kamis, (5/9/2024).
Selain itu, O.C Kaligis menyoroti prosedur penyitaan barang bukti yang dianggap tidak sesuai. Ia menyatakan bahwa surat penyitaan baru dikeluarkan seminggu setelah alat berat milik YKY disita oleh petugas.
“Alat berat langsung disita, padahal surat penyitaannya baru diterbitkan seminggu kemudian. Pasal 129 KUHAP menyatakan bahwa penyitaan barang bukti harus dilakukan dengan surat resmi yang ditandatangani, namun ini tidak dilakukan. Ada kesewenang-wenangan yang terjadi di Mamuju oleh Gakkum,” tegasnya.
O.C Kaligis juga membantah tuduhan bahwa kliennya terlibat dalam aktivitas penambangan ilegal. Ia menegaskan bahwa dokumen yang dimiliki kliennya menunjukkan bahwa lokasi penambangan bukan berada di kawasan hutan lindung.
“Kalau klien kami salah, mengapa tetangganya yang melakukan hal serupa tidak ditangkap? Kami tidak melakukan penambangan liar; ada sertifikat, surat keterangan sewa, dan surat dari departemen kehutanan yang menyatakan bahwa lokasi tersebut bukan hutan lindung. Jadi, salah kami di mana?” ujarnya.
Kaligis mengaku akan mengambil langkah hukum atas tindakan yang ia sebut sebagai “kejahatan jabatan” oleh Gakkum KLHK.
“Setelah saya laporkan kejadian ini kepada Inspektur Jenderal Ibu Lasmi Wijayanti, mereka langsung ke Mamuju untuk memberikan keterangan pers seolah-olah tindakan mereka benar. Kedutaan Besar Korea Selatan juga sudah turun tangan. Saat ini, saya akan melaporkan lebih dulu soal kejahatan jabatan yang dilakukan,” pungkas O.C Kaligis.
- Penulis: mekora.id
Saluran Whatsapp
Google News
