JAKARTA, Mekora.id – Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Gerakan Pemuda Marhaenis (GPM) mengapresiasi Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset menjadi undang-undang dalam Rapat Paripurna DPR RI, Kamis (19/11/2026).

Namun, apresiasi tersebut disertai desakan agar DPR RI membuka dokumen pembahasan regulasi, mulai dari draf undang-undang, Daftar Inventarisasi Masalah (DIM), hingga naskah akademik kepada publik.

Wakil Ketua Bidang Politik dan Keamanan DPP GPM, Alexander Manurung, menilai pengesahan UU Perampasan Aset sebagai langkah penting dalam memperkuat pemberantasan korupsi dan pemulihan aset negara. Menurutnya, penegakan hukum tidak cukup hanya berorientasi pada penghukuman pelaku, tetapi juga harus memastikan aset hasil tindak pidana dapat ditelusuri dan dikembalikan sesuai ketentuan hukum.

“Pengesahan Undang-Undang Perampasan Aset merupakan langkah yang patut diapresiasi. Ini menunjukkan bahwa upaya memperkuat instrumen hukum pemberantasan korupsi terus berjalan. Namun, keberhasilan sebuah undang-undang tidak hanya diukur dari proses pengesahannya, melainkan juga dari kualitas substansi, transparansi pembentukannya, serta bagaimana undang-undang tersebut nantinya diterapkan,” ujar Alex.

Ia juga menilai Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad, memiliki peran dalam mendorong penyelesaian pembahasan RUU tersebut. Alex menyebut kemampuan Dasco menjalankan fungsi debottlenecking atau mengurai hambatan menjadi salah satu faktor penting agar agenda legislasi yang lama dinantikan publik dapat bergerak menuju pengambilan keputusan.

Menurut DPP GPM, Dasco dinilai mampu membangun komunikasi lintas fraksi dan menjembatani perbedaan pandangan di parlemen. Kemampuan tersebut, kata Alex, dibutuhkan dalam pembahasan regulasi strategis agar proses politik tidak terjebak dalam kebuntuan.

Meski demikian, Alex mengingatkan pengesahan undang-undang belum mengakhiri kebutuhan publik untuk mengawasi proses legislasi. Ia menyoroti dokumen pembentukan UU Perampasan Aset yang menurutnya belum dapat diakses secara lengkap melalui situs Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) DPR RI.

Dokumen yang dimaksud meliputi draf undang-undang, DIM, dan naskah akademik. Bagi Alex, dokumen tersebut penting agar masyarakat dapat mengetahui substansi yang disepakati, perubahan selama pembahasan, serta argumentasi yang mendasari keputusan DPR dan pemerintah.

“Jangan sampai publik hanya mengetahui hasil akhirnya, sementara dokumen yang menjelaskan proses, argumentasi, dan substansi pembahasannya justru tidak dapat diakses. Transparansi bukan sekadar formalitas, tetapi merupakan bentuk penghormatan DPR terhadap hak masyarakat untuk mengetahui dan mengawasi proses pembentukan undang-undang,” tegas Alex.

Ia mengatakan keterbukaan dokumen akan memberi kesempatan kepada masyarakat, akademisi, mahasiswa, praktisi hukum, dan organisasi masyarakat sipil untuk mengkaji regulasi tersebut secara objektif. Dengan begitu, potensi persoalan dalam penerapannya dapat diidentifikasi sejak awal.

Alex pun meminta DPR RI segera memublikasikan seluruh dokumen pembahasan melalui kanal resmi yang mudah diakses. Menurutnya, keterbukaan justru akan memperkuat legitimasi parlemen sebagai lembaga yang bekerja atas mandat rakyat.

Ia juga mengingatkan bahwa pengaturan perampasan aset berkaitan langsung dengan perlindungan hak warga negara, kepastian hukum, dan prinsip keadilan. Karena itu, penerapannya harus dilakukan secara hati-hati agar kewenangan yang diberikan tidak membuka ruang bagi penyalahgunaan.

Dalam konteks tersebut, Alex menilai Sufmi Dasco Ahmad masih dibutuhkan di DPR RI untuk mengawal tahapan lanjutan setelah pengesahan. Ia berharap pengalaman dan kemampuan komunikasi politik Dasco dapat membantu memastikan regulasi berjalan efektif sekaligus tetap memperhatikan perlindungan hukum bagi masyarakat.

“Pak Sufmi Dasco Ahmad masih dibutuhkan di DPR RI. Peran beliau bukan hanya mendorong sebuah regulasi sampai disahkan, tetapi juga memastikan regulasi tersebut memiliki kualitas, dapat dijalankan secara efektif, dan tidak meninggalkan persoalan yang berpotensi merugikan masyarakat. Proses legislasi tidak boleh berhenti di ruang paripurna, karena pekerjaan sesungguhnya justru dimulai ketika undang-undang itu diterapkan,” tambahnya.

DPP GPM berharap pengesahan UU Perampasan Aset menjadi langkah nyata dalam memperkuat pemberantasan korupsi, bukan sekadar capaian politik atau formalitas legislasi. DPR juga diminta tetap membuka ruang partisipasi publik dan menjaga komitmen terhadap transparansi serta akuntabilitas.

Alex menegaskan, apresiasi dan kritik terhadap lembaga negara dapat berjalan beriringan. Dukungan terhadap pengesahan undang-undang, menurutnya, harus tetap disertai dorongan agar proses pembentukan dan penerapannya dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.

“DPP GPM mengapresiasi pengesahan UU Perampasan Aset, tetapi kami juga meminta DPR RI untuk membuka draft, DIM, dan naskah akademiknya. Publik perlu melihat, mempelajari, dan mengawal regulasi ini. Kami ingin undang-undang yang kuat dalam memberantas korupsi, tetapi juga kuat dalam menjamin keadilan, kepastian hukum, dan transparansi. Di situlah kualitas demokrasi dan tanggung jawab parlemen diuji,” tutup Alex Manurung.