MAMUJU, Mekora.id – Sekitar 12 persen wilayah Sulawesi Barat masih belum terjangkau jaringan komunikasi atau berada dalam kategori blank spot. Pemerintah provinsi kini mendorong percepatan pembangunan infrastruktur digital agar masyarakat di kawasan pedalaman tidak terus tertinggal dalam akses informasi.
Persoalan tersebut menjadi salah satu perhatian Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian (KominfoSS) Sulbar menjelang peringatan Hari Jadi ke-22 Provinsi Sulbar, Selasa, (22/9/2026).
Kepala KominfoSS Sulbar Muhammad Ridwan Djafar mengatakan, pemerintah daerah terus membangun koordinasi dengan pemerintah pusat untuk mendorong penyelesaian wilayah yang belum terjangkau jaringan.
Salah satu upaya tersebut dilakukan melalui Forum Sosialisasi Layanan BLU BAKTI di Ruang Rapat BBLSDM Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi), Makassar.
Menurut Ridwan, pembangunan infrastruktur telekomunikasi membutuhkan dukungan pemerintah pusat karena kewenangan utamanya berada pada Kementerian Komdigi dan BAKTI.
Sementara pemerintah daerah bertugas mengawal pelaksanaan layanan agar jaringan yang dibangun benar-benar dapat dimanfaatkan masyarakat.
Langkah tersebut juga merupakan tindak lanjut arahan Gubernur Sulbar Suhardi Duka yang meminta koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah diperkuat untuk mengatasi kesenjangan akses komunikasi.
Selain berkoordinasi dengan pemerintah pusat, Pemprov Sulbar juga menjalin komunikasi dengan Telkomsel untuk mendorong pembangunan jaringan seluler yang sesuai dengan kondisi geografis wilayah pedalaman.
Ridwan mengatakan, teknologi yang digunakan perlu disesuaikan dengan karakteristik daerah agar jaringan dapat menjangkau kawasan yang selama ini sulit mendapatkan layanan komunikasi.
Di sisi lain, ia menilai perlu ada kejelasan pembagian peran antara BAKTI, pemerintah daerah, Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII), penyedia layanan internet (ISP), hingga badan usaha milik desa (BUMDes).
Pemetaan jaringan secara berkala juga dinilai penting untuk mengetahui wilayah yang belum terlayani sekaligus menentukan kebutuhan pembangunan infrastruktur berikutnya.
Ridwan turut mendorong percepatan penyediaan jaringan seluler dan fixed broadband berbasis fiber optik, khususnya di kantor pemerintahan, sekolah, dan puskesmas.
Ia juga mengingatkan penyedia jasa internet yang tergabung dalam APJII agar mematuhi ketentuan daerah terkait penggunaan Ruang Milik Jalan (Rumija).
Menurutnya, penataan infrastruktur jaringan diperlukan untuk mengatasi pemasangan kabel yang semrawut sekaligus mengoptimalkan potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Pemprov Sulbar berharap dukungan pemerintah pusat dapat mempercepat pemerataan jaringan sehingga masyarakat di wilayah pedalaman memperoleh akses komunikasi yang setara.
