Breaking News
light_mode
Trending Tags
Beranda » HOME » ADVERTORIAL » Pemprov Sulbar Janji Pendataan Bantuan Sosial Tetap Sasaran

Pemprov Sulbar Janji Pendataan Bantuan Sosial Tetap Sasaran

  • account_circle mekora.id
  • calendar_month Jumat, 1 Mei 2026
  • comment 0 komentar
  • print Cetak

info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.

MAMUJU, Mekora.id Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar) melalui Dinas Sosial P3APMD terus memastikan program bantuan sosial tepat sasaran. Salah satunya melalui verifikasi langsung calon penerima Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Program Pemberdayaan Sosial Ekonomi (PPSE) di Kabupaten Mamuju.

Verifikasi tersebut dilakukan Sekretaris Dinas Sosial P3APMD Sulbar, Aditya, dengan mengunjungi langsung rumah-rumah warga, Rabu (29/4/2026). Kegiatan ini menjadi bagian dari dukungan terhadap visi dan misi Gubernur Sulawesi Barat, Suhardi Duka, dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Dalam pelaksanaannya, Aditya didampingi Koordinator PKH Provinsi Sulawesi Barat serta Koordinator Kabupaten PKH Mamuju. Tim melakukan pengecekan langsung terhadap keluarga penerima Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT).

Selain mencocokkan data administrasi, tim juga menilai kondisi sosial dan ekonomi warga secara langsung di lapangan.

“Kami ingin memastikan bahwa setiap bantuan yang diberikan melalui program PPSE ini benar-benar tepat sasaran. Karena itu, kami turun langsung untuk melihat kondisi sebenarnya dan mencocokkannya dengan data yang ada,” kata Aditya.

Menurutnya, metode kunjungan dari rumah ke rumah dinilai lebih efektif dalam menggambarkan kondisi riil masyarakat dibanding hanya mengandalkan data administratif.

“Dengan mendatangi langsung rumah warga, kami bisa mendapatkan gambaran yang lebih utuh, baik dari sisi data maupun kondisi nyata yang mereka hadapi sehari-hari,” ujarnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Sosial P3APMD Sulawesi Barat, Darmawati, menegaskan bahwa verifikasi lapangan merupakan bagian penting dalam menjaga kualitas penyaluran bantuan sosial.

Ia mengatakan, pemerintah berkomitmen memastikan seluruh program bantuan, termasuk PPSE, benar-benar diterima oleh masyarakat yang berhak.

“Verifikasi ini penting untuk menjaga transparansi, akuntabilitas, dan memastikan bantuan benar-benar sampai kepada yang membutuhkan,” tegas Darmawati.

Melalui langkah tersebut, Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat berharap Program Pemberdayaan Sosial Ekonomi dapat berjalan lebih efektif dan memberikan dampak nyata bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat, khususnya di Kabupaten Mamuju.

  • Penulis: mekora.id

Komentar (0)

Saat ini belum ada komentar

Silahkan tulis komentar Anda

Rekomendasi Untuk Anda

  • Demo GMNI Polman

    Lamban Tangani Persoalan Krusial, GMNI Polman Demo : Pemkab AFK!

    • calendar_month Jumat, 7 Mar 2025
    • account_circle mekora.id
    • visibility 157
    • 6Komentar

    POLMAN, Mekora.id – Diniliai lelet dan terksesan tak serius menangani berbagai persoalan krusial pemerintahan, GMNI Cabang Polewali Mandar (Polman) unjuk rasa dengan mengusung tema “Polman AFK” di Kantor Bupati Polman, Kamis, 6 Maret 2025. Koordinator aksi, Bung Bolang, menjelaskan bahwa “Polman AFK” diambil dari istilah dalam game online, yang berarti Away From Keyboard atau tidak […]

  • BWS V Sulawesi

    BWS V Sulawesi Ralat Pernyataannya : Izin Tambang Pasir di Sungai Kalukku Sudah Terbit

    • calendar_month Rabu, 21 Mei 2025
    • account_circle mekora.id
    • visibility 309
    • 0Komentar

    MAMUJU, Mekora.id – Kepala Pelaksana Teknis Balai Wilayah Sungai (BWS) V Sulawesi, Amiruddin, menyampaikan klarifikasi dan permintaan maaf terkait pernyataannya yang sebelumnya menyebut bahwa PT Jaya Pasir Andalan tidak memiliki izin untuk menambang pasir di Muara Sungai Kalukku, Kabupaten Mamuju. Klarifikasi tersebut disampaikan Amiruddin melalui video berdurasi 1 menit 23 detik yang dirilis pada Rabu […]

  • Dampak Bencana Banjir Sumatera

    JATAM : Pencabutan Izin di Sumatera Tebang Pilih, Bukti Negara Lindungi Korporasi

    • calendar_month Kamis, 22 Jan 2026
    • account_circle mekora.id
    • visibility 650
    • 0Komentar

    JAKARTA, Mekora.id – Jaringan Advokasi Tambang (JATAM) mengkritik langkah Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH) yang mencabut izin 28 perusahaan di Sumatera. JATAM menilai kebijakan tersebut tidak menyentuh akar persoalan kerusakan lingkungan dan bencana ekologis yang menelan ribuan korban jiwa. Pada 20 Januari 2025, Satgas PKH mengumumkan pencabutan 22 Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH) […]

  • Gaza

    Pemerintah Minta WNI Tinggalkan Israel dan Palestina

    • calendar_month Selasa, 10 Okt 2023
    • account_circle mekora.id
    • visibility 176
    • 1Komentar

    JAKARTA, mekora.id – Kementerian Luar Negeri, pada Selasa (10/10/2023) pagi meminta seluruh warga negara Indonesia (WNI) yang berada di wilayah Palestina dan Israel untuk segera meninggalkan kedua negara tersebut. “Menimbang situasi keamanan terakhir dan demi keselamatan para WNI, pemerintah Indonesia menghimbau agar WNI yang berada di wilayah Palestina, maupun Israel, segera meninggalkan wilayah tersebut” demikian […]

  • KPU Sulbar minta maaf

    KPU Sulbar Minta Maaf ke Publik Buntut Sorotan di Debat Perdana

    • calendar_month Minggu, 3 Nov 2024
    • account_circle mekora.id
    • visibility 173
    • 1Komentar

    MAMUJU, Mekora.id – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar) meminta maaf ke publik, terkait pelaksanaan debat perdana di Polewali Mandar (Polman) yang tuai banyak sorotan. Hal itu diungkapkan Ketua KPU Sulbar, Said Usman Umar, saat melakukan jumpa pers di Mamuju, Sabtu, (2/11/2024) malam. “Kami menyampaikan permohonan maaf atas penyelenggaraan debat perdana yang menerima […]

  • Dua Warga Jadi Korban, GMNI Desak Polda Sulbar Tak Pangku Tangan Hadapi Tambang Ilegal

    Dua Warga Jadi Korban, GMNI Desak Polda Sulbar Tak Pangku Tangan Hadapi Tambang Ilegal

    • calendar_month Jumat, 20 Feb 2026
    • account_circle mekora.id
    • visibility 394
    • 0Komentar

    MAMUJU, Mekora.id – Insiden tragis runtuhnya lubang galian di lokasi tambang emas ilegal di Desa Limbong, Kecamatan Kalumpang, Kabupaten Mamuju, memicu respon dari publik. Dewan Pimpinan Pusat Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (DPP GMNI) mengatakan, tewasnya dua warga lokal itu diakibatkan kelalaian aparat kepolisian dalam melakukan pengawasan. Padahal menurut Ketua Bidang Lingkungan Hidup DPP GMNI, Adam […]

expand_less