GMNI Polman Tagih Janji 100 Hari Kerja Bupati-Wakil Bupati Assami
- account_circle mekora.id
- calendar_month Rabu, 21 Mei 2025
- comment 0 komentar
- print Cetak
Ketua Cabang GMNI Polewali Mandar, Andi Baraq, berorasi. (Dok. Istimewa)
info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.
POLMAN, Mekora.id – Menjelang genapnya 100 hari masa kerja pasangan Bupati dan Wakil Bupati Polewali Mandar (Polman), Samsul Mahmud dan Hj. Andi Nursami Masdar (Assami), Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Cabang Polman menyuarakan kritik terhadap lambannya realisasi program prioritas yang dijanjikan sejak awal kepemimpinan.
Ketua Cabang GMNI Polman, Andi Baraq, menyampaikan bahwa belum terlihat kemajuan signifikan terkait tiga isu utama yang menjadi fokus kampanye pasangan Assami, yakni penanganan sampah, banjir, dan ketersediaan air bersih.
“Persoalan sampah masih menjadi masalah yang sangat nyata. Sampai sekarang Polewali Mandar belum memiliki Tempat Pembuangan Akhir (TPA) yang layak. Padahal ini langkah awal dan strategis untuk menyelesaikan polemik sampah,” ujar Andi Baraq saat ditemui pada Senin (20/5/2025).
GMNI juga menyoroti persoalan banjir yang dinilai belum tertangani serius. Genangan air, kata Andi, masih sering terjadi bahkan di kawasan strategis seperti sekitar Kantor Bupati Polman, meski hujan turun dengan intensitas ringan.
Selain masalah infrastruktur dan lingkungan, GMNI juga mempertanyakan tindak lanjut terhadap maraknya ritel modern yang dinilai belum diawasi secara ketat. GMNI mendesak agar Pemkab Polman segera mengevaluasi perizinan ritel yang berpotensi merugikan pelaku usaha lokal.
“Kami menagih janji Bupati dan Ketua DPRD Polman soal penertiban ritel modern. Jangan sampai ada ritel yang beroperasi dengan izin yang kadaluarsa atau bahkan tanpa izin sama sekali,” tegasnya.
GMNI Polman menyatakan komitmennya untuk terus menjalankan fungsi kontrol sosial terhadap jalannya pemerintahan, terutama dalam mengawal janji politik 100 hari kerja.
“Kami tidak ingin janji ini berhenti sebagai pencitraan semata. Pemerintah harus sadar bahwa masyarakat menunggu bukti, bukan sekadar ucapan,” pungkas Andi Baraq.
- Penulis: mekora.id
Saluran Whatsapp
Google News
