Breaking News
light_mode
Trending Tags
Beranda » DAERAH » GMNI Polman Dukung Upaya Kejari Usut Dugaan Korupsi di Sekretariat Daerah

GMNI Polman Dukung Upaya Kejari Usut Dugaan Korupsi di Sekretariat Daerah

  • account_circle mekora.id
  • calendar_month Rabu, 19 Mar 2025
  • comment 0 komentar
  • print Cetak

info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.

POLMAN, Mekora.id – Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Cabang Polewali Mandar (Polman) mengapresiasi langkah Kejaksaan Negeri (Kejari) untuk menyelidiki dugaan tindak pidana korupsi di Bagian Umum Sekretariat Daerah (Setda) Polman tahun anggaran 2025.

Ketua GMNI Cabang Polman, Andi Baraq, menegaskan pihaknya mendukung penuh Kejari Polman dalam mengusut kasus ini.

“Kami mengapresiasi langkah yang diambil Kejari Polewali Mandar. Respons cepat ini menunjukkan keseriusan dalam menindak dugaan tindak pidana korupsi pada UP 2025 di Bagian Umum Setda Polman,” ujar Andi Baraq.

Penyelidikan ini dimulai dengan terbitnya Surat Perintah Tugas Kepala Kejari Polman Nomor B-984/P.6.12/Fd.1/03/2025, yang memerintahkan pemeriksaan terhadap Plt Kabag Umum. Dalam pemanggilan tersebut, Plt Kabag Umum diminta membawa seluruh dokumen terkait untuk memperkuat proses penyelidikan.

“Ini menjadi angin segar bagi penegakan hukum di Polman. Kami berharap pemanggilan Plt Kabag Umum dapat mengungkap fakta yang beredar di publik. Namun, kami juga menegaskan agar Kejari tetap profesional, teliti, dan bertindak tegas jika ditemukan bukti pelanggaran,” tambahnya.

Selain itu, GMNI Polman juga mendesak Kejari untuk segera memanggil sejumlah pejabat yang dinilai memiliki keterkaitan langsung dengan pengelolaan UP di Bagian Umum Setda Polman. Mereka di antaranya adalah Penjabat (Pj) Bupati Polman periode Januari–Maret 2025, Pj Sekda, Bendahara Setda, serta Bendahara Pembantu Bagian Umum.

“Kami berharap Kejari segera memanggil Pj Bupati Polman, Pj Sekda, Bendahara Setda, dan Bendahara Pembantu Bagian Umum, karena mereka memiliki peran dalam pengelolaan UP. GMNI Polman akan terus mengawal kasus ini hingga tuntas,” tegas Andi Baraq.

GMNI Polman berkomitmen untuk memastikan proses hukum berjalan transparan dan adil demi terwujudnya pemerintahan yang bersih di Polewali Mandar.

  • Penulis: mekora.id

Rekomendasi Untuk Anda

  • Rapat Pansus Ranperda Ekonomi Kreatif DPRD Sulbar

    DPRD Sulbar Rapat Finalisasi Ranperda Ekonomi Kreatif

    • calendar_month Rabu, 12 Jun 2024
    • account_circle mekora.id
    • visibility 126
    • 1Komentar

    MAMUJU, mekora.id – Rapat tersebut dipimpin oleh Ketua Pansus, H. Sudirman, didampingi oleh Anggota Pansus, Yulianti, dan Wakil Ketua III DPRD Sulbar, Abdul Rahim. Turut hadir Kepala Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sulbar, Darmawati bersama para stafnya dan Perwakilan dari Biro Hukum Sulbar, Rabu, (12/6/2024). Rapat tersebut membahas berbagai aspek terkait pengembangan ekosistem ekonomi kreatif […]

  • nflasi Mamuju 2026

    Inflasi Mamuju Sentuh 6,94 Persen Awal 2026, GMNI Desak Pemkab Jalankan Kebijakan Pro-Rakyat

    • calendar_month Kamis, 5 Feb 2026
    • account_circle mekora.id
    • visibility 291
    • 0Komentar

    MAMUJU, Mekora.id – Data inflasi yang dirilis Badan Pusat Statistik (BPS) di awal tahun 2026, menjadi pukulan telak bagi kelompok Rumah Tangga, Nelayan, hingga UMKM. Lonjakan harga jadi tidak terkendali utamanya ikan. Hal itu jadi sorotan tajam dari Ketua Cabang Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Mamuju, Dicky Wahyudi. Menurutnya melambungnya harga ikan menunjukkan ada yang […]

  • Konferda dan Konferca PDIP di Sulbar

    Dirombak, Ini Struktur Baru DPD dan DPC PDI Perjuangan di Sulbar

    • calendar_month Kamis, 13 Nov 2025
    • account_circle mekora.id
    • visibility 277
    • 0Komentar

    PASANGKAYU, Mekora.id — Usai terpilih kembali sebagai Ketua DPD PDI Perjuangan Sulawesi Barat (Sulbar) periode 2025–2030, Agus Ambo Djiwa mulai melakukan restrukturisasi besar-besaran terhadap susunan pengurus partai di tingkat provinsi dan kabupaten. Langkah ini dilakukan atas persetujuan langsung DPP PDI Perjuangan. “Kami melakukan restrukturisasi pengurus PDIP Sulbar tentu atas izin dan persetujuan DPP. Beberapa ketua DPC juga […]

  • Sekretaris DPRD Sulbar

    Sekretariat DPRD Sulbar Rapat Koordinasi Pasca Putusan MA Terkait Pencabutan Perpres 53 Tahun 2023

    • calendar_month Selasa, 20 Agt 2024
    • account_circle mekora.id
    • visibility 127
    • 0Komentar

    MAMUJU, Mekora.id – Pasca putusan Mahkamah Agung (MA) yang mencabut Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 53 Tahun 2023 tentang Standar Harga Satuan Regional, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sulawesi Barat segera menggelar rapat koordinasi untuk menyikapi dampak dari putusan tersebut. Selasa, (20/8/2024) Rapat ini dihadiri oleh perwakilan dari Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP), Badan Pemeriksa […]

  • Gubernur Sulbar SDK

    Kejar Produksi Pangan, SDK Sebut Naikkan Indeks Pertanaman Lebih Efektif dari Cetak Sawah Baru

    • calendar_month Rabu, 7 Jan 2026
    • account_circle mekora.id
    • visibility 165
    • 0Komentar

    MAMUJU, Mekora.id – Gubernur Sulawesi Barat (Sulbar), Suhardi Duka (SDK), menegaskan peningkatan Indeks Pertanaman (IP) menjadi kunci utama untuk mendongkrak produksi pangan daerah, ketimbang hanya mengandalkan pencetakan sawah baru. Hal itu disampaikan Suhardi Duka saat mengikuti Panen Raya Padi dan Pengumuman Swasembada Pangan Nasional bersama Presiden RI Prabowo Subianto secara daring, dari Kompleks UPTD Dinas […]

  • Gubernur dan Wakil Gubernur Sulbar

    Setelah Dilantik , Gubernur Sulbar Suhardi Duka Target Turunkan Kemiskinan

    • calendar_month Jumat, 21 Feb 2025
    • account_circle mekora.id
    • visibility 125
    • 0Komentar

    JAKARTA, Mekora.id – Pasca dilantik, Gubernur Sulawesi Barat (Sulbar), Suhardi Duka bersama Wakil Gubernur Sulbar Mayjen (Purn) Salim S Mengga menargetkan penurunan kemiskinan di wilayahnya. Hal itu ia sampaikan setelah acara pelantikan di Istana Merdeka, Kamis, (20/2/2025). “Sebagai Gubernur itu memang tidak mudah, karena hanya 38 seluruh Indonesia dan juga selain tidak mudah memang tanggungjawabnya […]

expand_less