MAMUJU, Mekora.id – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulawesi Barat (Sulbar) memaparkan capaian kinerja dan tindak lanjut evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dalam evaluasi tahun 2026 yang digelar secara daring, Rabu (15/7/2026).
Evaluasi tersebut dipusatkan di Ruang Rapat Sekretaris Daerah, Kantor Gubernur Sulbar. Kegiatan dihadiri Sekprov Sulbar Junda Maulana, Asisten Administrasi, Inspektur, Tim SAKIP Pemda, serta sejumlah kepala perangkat daerah.
Perangkat daerah yang menjadi sampel evaluasi berasal dari sejumlah urusan, antara lain kesehatan, sosial, perindustrian dan perdagangan, ketenagakerjaan, pendidikan, investasi, serta ketahanan pangan.
Dalam kegiatan itu, Junda Maulana memaparkan tindak lanjut Laporan Hasil Evaluasi (LHE) 2025 beserta dokumen pendukungnya. Ia juga menyampaikan hasil evaluasi internal, mekanisme pemantauan, capaian Indikator Kinerja Utama (IKU), serta indikator makro pembangunan daerah.
Indikator yang dipaparkan mencakup angka kemiskinan, pertumbuhan ekonomi, Indeks Pembangunan Manusia (IPM), tingkat pengangguran, dan pendapatan per kapita.
Junda sebelumnya meminta seluruh perangkat daerah mempersiapkan dokumen dan data sektoral untuk menghadapi evaluasi dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.
“Kita sepakati pada hari Rabu (15 Juli 2026) saat evaluasi kita menyiapkan data, baik itu data yang dikumpulkan oleh Tim SAKIP Pemda maupun data-data sektoral dari instansi yang menjadi sampel. Semoga proses ini bisa berjalan lancar, dan hari ini kita lakukan pendalaman,” kata Junda.
Sementara itu, Kepala Biro Organisasi Setda Sulbar Nur Rahmah Parampasi mengatakan pemerintah provinsi telah melakukan sejumlah perubahan dalam sistem pengukuran kinerja.
Perubahan tersebut mencakup penguatan kinerja organisasi dan individu, penerapan sistem penghargaan dan sanksi berdasarkan capaian kerja, serta pengukuran kinerja secara triwulanan.
Ia juga menyebut pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) kini dikaitkan dengan hasil kinerja aparatur.
“Sistem pemberian TPP saat ini berbasis hasil kinerja menjadi bentuk nyata penguatan implementasi SAKIP yang lebih akuntabel, terukur, serta memiliki konsekuensi nyata terhadap kinerja Aparatur Sipil Negara,” ujar Rahmah.
Ke depan, Biro Organisasi akan memperkuat digitalisasi pengukuran kinerja agar sistem penilaian lebih terintegrasi dan dapat mendukung tata kelola pemerintahan yang efektif.
