MAMUJU, Mekora.id – Ketergantungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar) terhadap dana transfer pemerintah pusat masih mencapai 72 persen. Sementara kemandirian fiskal daerah baru berada di kisaran 27,2 persen.
Kondisi tersebut menjadi salah satu sorotan Sekretaris Daerah Sulbar Junda Maulana saat membuka Focus Group Discussion (FGD) bertema “Akselerasi Pendapatan Asli Daerah dan Disiplin Anggaran Menuju Sulbar Mandiri” di Kantor Perwakilan BPKP Sulbar, Senin (6/7/2026).
Junda menyebut APBD Sulawesi Barat pada 2026 tercatat sekitar Rp1,8 triliun. Dari jumlah tersebut, Pendapatan Asli Daerah (PAD) berada di kisaran Rp580 miliar per tahun.
Menurutnya, penguatan PAD menjadi pekerjaan penting bagi pemerintah provinsi maupun kabupaten agar daerah tidak terus bergantung pada transfer pusat.
“Tema ini sangat menarik, yaitu berkaitan dengan bagaimana pengelolaan fiskal kita di daerah, utamanya dalam rangka meningkatkan Pendapatan Asli Daerah kita, baik di tingkat kabupaten maupun di tingkat provinsi Sulbar,” kata Junda.
Ia menjelaskan, sebagian besar PAD Sulbar masih bersumber dari sektor pajak yang ketentuannya ditetapkan pemerintah pusat. Di antaranya Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, Pajak Air Permukaan, dan Pajak Rokok.
Padahal, menurut Junda, Sulawesi Barat memiliki potensi sumber daya yang dapat dikembangkan untuk memperkuat pendapatan daerah. Potensi itu antara lain wilayah laut sekitar 22.000 kilometer persegi dan garis pantai sepanjang 670 kilometer yang dapat mendukung pengembangan perikanan dan budidaya.
Dalam forum yang dihadiri kepala badan pendapatan daerah, Bappeda, dan BPKPD tingkat provinsi serta kabupaten tersebut, Junda juga memaparkan sejumlah tantangan pembangunan Sulbar.
Dari sisi infrastruktur, jalan provinsi dengan kategori mantap baru mencapai 49 persen. Konektivitas antarkabupaten juga masih menjadi persoalan, termasuk keterbatasan akses transportasi udara dan laut ke sejumlah wilayah di luar Makassar.
Pada sektor kesejahteraan, angka kemiskinan Sulbar masih berada di 10,1 persen. Pemerintah menargetkan angka tersebut turun menjadi 5–6 persen pada 2030 melalui RPJMD.
Sementara itu, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Sulbar berada di angka 71, masih di bawah capaian nasional yang mencapai 75. Junda juga menyoroti lebih dari 35.000 anak tidak sekolah dan angka stunting yang disebut masih sekitar 35 persen.
Pemerintah provinsi turut menargetkan pertumbuhan ekonomi hingga 8 persen, sejalan dengan target nasional.
Junda berharap FGD tersebut menghasilkan langkah konkret untuk memperbaiki pengelolaan fiskal dan meningkatkan pendapatan daerah.
“Yang paling penting adalah bagaimana anggaran yang terbatas ini bisa digunakan secara efektif dan efisien, sehingga manfaatnya benar-benar dirasakan oleh masyarakat,” ujarnya.
