DPRD Sulbar Setujui Perubahan Perda Perusda Sebuku Energi Malaqbi
- account_circle mekora.id
- calendar_month Senin, 26 Jan 2026
- comment 0 komentar
- print Cetak
Paripruna pengesahan Perda Perusda Energi Malaqbi.
info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.
MAMUJU, Mekora.id – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sulawesi Barat (Sulbar) bersama Pemprov Sulbar menyepakati Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang perubahan atas Perda Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Sebuku Energi Malaqbi menjadi peraturan daerah.
Persetujuan tersebut ditetapkan dalam rapat paripurna DPRD Sulbar yang digelar pada Senin (26/1/2026). Rapat paripurna dihadiri Sekretaris Daerah Sulbar, Junda Maulana, yang mewakili Gubernur Sulbar Suhardi Duka.
Perumda Sebuku Energi Malaqbi merupakan badan usaha milik daerah (BUMD) yang menerima Participating Interest (PI) dari pengelolaan hulu minyak dan gas di Blok Sebuku. Perubahan regulasi ini dinilai penting untuk memperkuat landasan hukum dan tata kelola perusahaan ke depan.
Mewakili Pemerintah Provinsi Sulbar, Junda Maulana menyampaikan apresiasi kepada DPRD Sulbar atas selesainya pembahasan Ranperda tersebut yang telah melalui berbagai tahapan sesuai mekanisme perundang-undangan.
“Atas nama Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat, saya menyampaikan terima kasih kepada pimpinan dan seluruh anggota DPRD, terutama panitia kerja, yang telah memberikan perhatian serius sehingga pembahasan peraturan daerah ini dapat diselesaikan sesuai harapan kita bersama,” ujar Junda.
Dalam rapat paripurna itu, sejumlah anggota DPRD Sulbar turut menyampaikan catatan dan harapan agar pengelolaan Perusda ke depan lebih profesional serta tidak berhadapan dengan persoalan hukum.
Menanggapi hal tersebut, Junda menegaskan bahwa pengawasan terhadap Perusda akan diperkuat agar badan usaha daerah tersebut benar-benar berjalan dan memberikan kontribusi bagi daerah.
“Ke depan pengawasan harus kita tingkatkan. Perusda ini harus berjalan dan tentu diharapkan bisa menghasilkan,” jelasnya.
Selain aspek pengawasan, DPRD Sulbar juga menaruh perhatian pada kualitas sumber daya manusia. Seleksi pengelola Perusda diminta dilakukan secara ketat agar tata kelola perusahaan berjalan optimal.
“SDM pengelola Perusda itu harus diseleksi dengan baik,” tegas Junda.
DPRD juga meminta agar jajaran direksi Perusda diberi ruang untuk melakukan audiensi sebagai bagian dari fungsi pengawasan legislatif. Menurut Junda, permintaan tersebut merupakan hal yang wajar dan dimungkinkan secara kelembagaan.
“Permintaan agar jajaran direksi beraudiensi dengan DPRD itu sah-sah saja. DPRD memiliki fungsi pengawasan dan itu bisa dilakukan,” katanya.
Junda memastikan seluruh masukan yang disampaikan DPRD Sulbar akan ditindaklanjuti dan dilaporkan kepada Gubernur Sulbar.
“Ini menjadi perhatian serius eksekutif dan akan saya laporkan kepada Pak Gubernur. Insyaallah akan ditindaklanjuti sesuai harapan bersama,” pungkasnya.
- Penulis: mekora.id
Saluran Whatsapp
Google News
