MAMUJU, Mekora.id – Prevalensi stunting di Sulawesi Barat (Sulbar) tercatat 27,25 persen berdasarkan data Aplikasi Elektronik Pencatatan dan Pelaporan Gizi Berbasis Masyarakat (e-PPGBM) yang diperbarui per 19 Agustus 2026.
Dari 73.470 balita yang telah diukur, sebanyak 20.023 balita masuk kategori stunting.
Data tersebut mencatat cakupan pengukuran mencapai 69,08 persen dari total sasaran 106.355 balita.
Kabupaten Majene menjadi daerah dengan prevalensi tertinggi, yakni 32,02 persen. Disusul Mamasa 29,77 persen, Mamuju 29,49 persen, Polewali Mandar 27,35 persen, dan Pasangkayu 22,90 persen.
Sementara Mamuju Tengah mencatat prevalensi terendah, yakni 18,84 persen. Adapun cakupan pengukuran tertinggi tercatat di Pasangkayu sebesar 76,68 persen.
Kepala Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Sulbar, dr. Nursyamsi Rahim, mengatakan data tersebut menjadi bahan evaluasi untuk menentukan intervensi penanganan stunting di setiap kabupaten.
Menurutnya, pengukuran pertumbuhan balita perlu terus diperluas agar anak yang mengalami masalah pertumbuhan dapat segera memperoleh penanganan.
“Data ini menjadi dasar bagi kita untuk melihat kondisi riil di lapangan sekaligus menentukan langkah intervensi yang lebih tepat sasaran. Penanganan stunting membutuhkan kerja bersama dan tidak dapat dilakukan oleh sektor kesehatan saja,” ujar Nursyamsi.
Ia menyebut pemerintah provinsi terus mendorong penguatan intervensi spesifik dan sensitif, pemantauan pertumbuhan balita, peningkatan kualitas gizi, serta penguatan peran Posyandu dan keluarga.
Nursyamsi juga mengingatkan pentingnya keterlibatan pemerintah kabupaten dan lintas sektor agar penanganan stunting tidak hanya bertumpu pada fasilitas kesehatan.
“Kita ingin setiap kabupaten bergerak berdasarkan data, sehingga intervensi yang dilakukan benar-benar menyasar anak dan keluarga yang membutuhkan,” tegasnya.
Sebagai pembanding, prevalensi stunting Sulbar berdasarkan hasil Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) 2024 tercatat 35,4 persen. Namun, angka tersebut berasal dari metode dan sumber pengukuran berbeda dengan data e-PPGBM 2026.
Karena itu, kedua angka tersebut perlu dibaca sesuai sumber datanya masing-masing dan tidak langsung dianggap sebagai perbandingan tren yang setara.
