AIM-PAS Janji Mudahkan Perizinan Jika Terpilih di Pilgub Sulbar
- account_circle mekora.id
- calendar_month Rabu, 13 Nov 2024
- comment 1 komentar
- print Cetak
Paslon nomor urut 1, AIM PAS di debat kedua Pilkada Sulbar janji kemudahan izin usaha.
info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.
MAMUJU, Mekora.id – Pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Barat nomor urut 1, Andi Ibrahim Masdar dan Asnuddin Sokong (AIM-PAS), berjanji akan mempermudah proses perizinan jika terpilih dalam Pilkada Sulbar 2024. Janji tersebut disampaikan dalam debat kedua Pilkada Sulbar di Mamuju pada Rabu malam, 13 November 2024.
Andi Ibrahim Masdar (AIM) menekankan pentingnya memberikan pelayanan yang tidak berbelit-belit. Ia mencontohkan pengalamannya sebagai Bupati Polewali Mandar, di mana ia membuka layanan perizinan di tempat terbuka agar lebih mudah di akses masyarakat.
“Saya berkantor di Taman Hormonis, taman yang saya buat agar masyarakat bisa datang dengan mudah, tanpa pengawalan Satpol PP. Semua orang bisa bertemu dengan saya, bahkan di jalan,” jelas AIM.
AIM juga merencanakan pembangunan pusat pelayanan terpadu di semua kabupaten di Sulawesi Barat untuk mendekatkan layanan publik kepada masyarakat.
“Kami akan membangun kantor pelayanan publik di Mamuju, Pasangkayu, Mamasa, dan lainnya agar masyarakat tidak perlu jauh-jauh datang. Jika perlu, kami akan mengantar izin langsung ke rumahnya, sehingga masyarakat bisa merasakan kemudahan berusaha,” ujar AIM.
Sementara itu, calon Wakil Gubernur Asnuddin Sokong, menambahkan pelayanan publik harus di tingkatkan dari segi profesionalisme, akuntabilitas, dan transparansi, terutama dalam sektor birokrasi. Menurutnya, hal ini penting agar seluruh lapisan masyarakat, dari pelaku UMKM hingga pengusaha besar, bisa merasakan kemudahan dalam mengurus perizinan.
“Kita akan meningkatkan profesionalisme, akuntabilitas, dan transparansi. Ini penting, karena kurangnya keterbukaan sering kali membuat proses birokrasi menjadi panjang dan berbelit-belit,” jelas Asnuddin.
Ia menekankan bahwa pemerintah harus menghindari aturan yang berlebihan dan tidak relevan dalam pelayanan publik
“Kita ingin pelayanan yang benar-benar bisa di pertanggungjawabkan, tanpa aturan yang aneh-aneh, agar semua pelaku usaha, baik UMKM maupun skala besar, dapat menikmati layanan yang baik,” pungkas Asnuddin.
- Penulis: mekora.id
Saluran Whatsapp
Google News
