Kemensos Setujui Bantuan Rp2,4 Miliar untuk 487 KK di Sulbar
- account_circle mekora.id
- calendar_month 1 menit yang lalu
- comment 0 komentar
- print Cetak
Audiens Wamensos dan Gubernur Sulbar
info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.
MAMUJU, Mekora.id – Kementerian Sosial (Kemensos) Republik Indonesia menyetujui usulan Pemprov Sulbar terkait bantuan senilai Rp2,7 miliar bagi 487 kepala keluarga (KK) miskin. Bantuan tersebut akan disalurkan dalam skema Rp5 juta per KK sebagai upaya percepatan penanganan kemiskinan di daerah.
Bantuan itu disepakati usai audiensi antara Wakil Menteri Sosial RI, Agus Jabo Priyono, dan Gubernur Sulbar, Suhardi Duka, di Kantor Kemensos RI, Jakarta, Senin (13/4).
Pertemuan tersebut membahas penguatan intervensi sosial untuk mengatasi kemiskinan dan kerentanan yang masih dihadapi sebagian masyarakat Sulawesi Barat.
Tiga Agenda Prioritas
Dalam audiensi itu, Pemprov Sulbar mengajukan tiga agenda utama, yakni penambahan kuota Penerima Bantuan Iuran (PBI) BPJS Kesehatan, penguatan bantuan sosial berbasis keluarga, serta bantuan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) bagi masyarakat miskin ekstrem.
Kemensos merespons dengan menyetujui tambahan bantuan bagi 487 KK. Rinciannya meliputi 116 orang tua siswa di sekolah rintisan Kalukku, Mamuju, 71 orang tua siswa di Polewali Mandar, serta 300 KK dari kategori miskin ekstrem.
Dorong Kemandirian Ekonomi
Gubernur Suhardi Duka menegaskan bantuan tersebut dirancang sebagai stimulus awal untuk mendorong kemandirian ekonomi masyarakat.
“Bantuan Rp5 juta per KK ini harus menjadi titik awal perubahan. Kami ingin penerima bisa bangkit dan bertahap keluar dari kemiskinan,” ujarnya.
Ia menambahkan, apabila usaha penerima berkembang, pemerintah daerah akan mendorong peningkatan bantuan hingga Rp50 juta dengan target perluasan penerima mencapai 1.000 KK pada tahun berikutnya.
Pendekatan Terpadu
Wakil Menteri Sosial menekankan pentingnya pendekatan pemberdayaan agar bantuan tidak hanya bersifat konsumtif, tetapi mampu meningkatkan kesejahteraan secara berkelanjutan.
Pemprov Sulbar juga mengintegrasikan program ini melalui skema “PastiPadu” yang mengedepankan validasi data berbasis individu serta intervensi lintas sektor.
Audiensi tersebut turut dihadiri Sekretaris Daerah Sulbar, Junda Maulana, bersama sejumlah pimpinan OPD.
Melalui kolaborasi pusat dan daerah, pemerintah berharap kebijakan penanganan kemiskinan dapat berjalan lebih efektif, tepat sasaran, dan memberikan dampak nyata bagi masyarakat Sulawesi Barat.
- Penulis: mekora.id
Saluran Whatsapp
Google News
Saat ini belum ada komentar