Breaking News
light_mode
Trending Tags
Beranda » HOME » ADVERTORIAL » Wakil Ketua DPRD Sulbar Abdul Halim Serahkan Bantuan Untuk Komunitas Kesenian di Polman

Wakil Ketua DPRD Sulbar Abdul Halim Serahkan Bantuan Untuk Komunitas Kesenian di Polman

  • account_circle mekora.id
  • calendar_month Jumat, 7 Feb 2025
  • comment 0 komentar
  • print Cetak

info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.

POLMAN, Mekora.id – Wakil Ketua DPRD Sulawesi Barat (Sulbar), Abdul Halim, menyerahkan bantuan alat kesenian untuk sejumlah komunitas di Desa Ugi Baru, Kecamatan Mapilli, Kabupaten Polewali Mandar (Polman), pada Kamis, (6/2/2025).

Penyerahan alat kesenian itu kata Abdul Halim, diharapkan mampu mengembangkan seni budaya di Desa Ugi Baru yang saat ini masih lekat dengan masyarakat.

“Bantuan ini diharapkan menjadi pengembangan kreativitas sekaligus pengembangan budaya untuk masyarakat sekitar yang masih sangat kental dengan budaya lokal,” ungkap Politikus PDI Perjuangan, Abdul Halim.

Sebelum menyerahkan bantuan kesenian, Abdul Halim lebih dahulu melakukan Hearing Dialog sebagai kegiatan rutin DPRD untuk menyerap aspirasi masyarakat.

Abdul Halim, mengatakan kegiatan Hearing Dialog ini dilakukan untuk menyerap aspirasi masyarakat, khusus daerah pemilihan yang menjadi konstituennya yang masih lekat dengan budaya lokal.

 

“Saya rasa ini salah satu waktu yang sangat tepat, dimana interaksi antar masyarakat bisa kita dengar terkait apa saja yang menjadi keluhannya. Terutama di wilayah ini masih lekat dengan kebudayaan,” ungkapnya.

Hering Dialog tersebut, dilaksanakan oleh Politikus PDI Perjuangan ini di dua tempat berbeda di Desa Ugi Baru, Kecamatan Mapilli, Kabupaten Polewali Mandar, Sulawesi Barat.

Ia berharap dengan Hering Dialog ini, masyarakat dapat menyalurkan aspirasinya. Terutama terkait hal yang menjadi prioritas untuk kebutuhan publik. Ia juga mengaku akan bekerja maksimal demi menyalurkan aspirasi masyarakat.

“Tentu ini menjadi hal istimewa, terkhusus bagaimana mendengarkan keluhan masyarakat yang selama ini masih perlu dibenahi. Dengan ini kita lebih kompleks mendengar apa saja yang menjadi kebutuhan masyarakat,” ungkap Abdul Halim.

  • Penulis: mekora.id

Rekomendasi Untuk Anda

  • Sekretariat DPRD Sulbar ke Kemenkumham

    Sekretariat DPRD Sulbar ke Kanwil Kemenkumham Bahas Ranperda Perikanan dan Kelautan

    • calendar_month Jumat, 14 Feb 2025
    • account_circle mekora.id
    • visibility 118
    • 0Komentar

    MAMUJU, Mekora.id – Kepala Bagian Persidangan Sekretariat DPRD Provinsi Sulawesi Barat, Dr. Musra Awaluddin, bersama pejabat fungsional Sekretariat DPRD menghadiri rapat pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Provinsi Sulawesi Barat tentang Pengelolaan Sumber Daya Perikanan dan Kelautan. Rapat ini dilaksanakan di Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) Sulawesi Barat, Kamis […]

  • Sarinah GMNI Mamuju

    Marak Kekerasan Seksual, Sarinah GMNI Mamuju Tuntut Perlindungan Perempuan Dikuatkan

    • calendar_month Rabu, 4 Des 2024
    • account_circle mekora.id
    • visibility 250
    • 0Komentar

    MAMUJU, Mekora.id – Puluhan Perempuan dari Sarinah Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Cabang Mamuju, menggelar aksi unjuk rasa di Kantor Gubernur Sulawesi Barat (Sulbar), di Jl. A. Malik Pattana Endeng, Mamuju, pada, (04/12/2024). Puluhan Mahasiswa tersebut membentangkan spanduk yang bertuliskan “Sarinah Bersuara, Sulbar Darurat Kekerasan Seksual” dengan menggunakan komando sambil melantunkan orasi di depan Pintu […]

  • Sekretariat Panwaslu Mamasa di JL. Ahmad Yani, Kelurahan Mamasa.

    Dana Pilkada Tak Kunjung Cair, Sekretariat Panwaslu Mamasa Terancam Disegel Pemilik

    • calendar_month Rabu, 31 Jul 2024
    • account_circle mekora.id
    • visibility 116
    • 0Komentar

    MAMUJU, mekora.id – Nasib buruk sedang dialami oleh Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum (Panwaslu) Kecamatan Mamasa. Mereka terancam tidak berkantor dan bekerja maksimal, lantaran sewa Sekretariat dan peralatan kantor telah jatuh tempo akhir Akhir Juli 2024 ini. Ketua Panwaslu Kecamatan Mamasa, Indra Sakti mengatakan, belum terbayarnya sewa kantor dan peralatan mereka. Tidak hanya itu, bahkan […]

  • Perselingkuhan Kepela Seksi Dinas Pendidikan Sulbar

    Breaking News : Perselingkuhan Oknum Kepala Seksi dan Honorer Dinas Pendidikan Sulbar Terungkap, Digerebek di BTN

    • calendar_month Selasa, 23 Jul 2024
    • account_circle mekora.id
    • visibility 167
    • 3Komentar

    MAMUJU, mekora.id – Seorang lelaki berinisial S yang diduga selaku Kepala Seksi di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Sulawesi Barat, di laporkan atas dugaan perselingkuhan dengan seorang perempuan tenaga honorer berinisial NV(28) ke Polresta Mamuju, pada, Selasa, (23/7/2024) sore. Menurut penuturan dari orang tua NF, keduanya ditangkap basah saat sedang bersama di sebuah rumah BTN […]

  • Komisioner KPU Sulbar

    Berikut Jadwal Pemeriksaan Kesehatan Untuk Paslon di Pilkada Sulbar 2024

    • calendar_month Jumat, 30 Agt 2024
    • account_circle mekora.id
    • visibility 180
    • 2Komentar

    Mamuju, Mekora.id – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar) menutup pendaftaran calon gubernur dan wakil gubernur di Sulawesi Barat, pukul 00.00 WITA, Jumat, (30/8/2024) dini hari. Ketua KPU Sulbar, Said Usman Umar, dalam konferensi pers mengatakan, selama dibuka sejak 27 hingga 29 Agustus 2024, sebanyak empat pasangan calon mendaftar untuk maju di Pilkada […]

  • Pj Gubernur tanggapi Pelantikan Gubernur terpilih Sulbar

    Pj Gubernur Sulbar Sambut Hangat Pelantikan Gubernur Terpilih 6 Februari Mendatang

    • calendar_month Kamis, 23 Jan 2025
    • account_circle mekora.id
    • visibility 140
    • 1Komentar

    MAMUJU, Mekora.id – Penjabat (Pj) Gubernur Sulawesi Barat (Sulbar), Bahtiar Baharuddin, menyambut baik keputusan pemerintah pusat dan DPR terkait pelantikan Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih pada Pilkada Serentak 2024. Sesuai kesepakatan, pelantikan bagi kepala daerah yang tidak memiliki sengketa hasil pemilihan di Mahkamah Konstitusi (MK) dijadwalkan pada 6 Februari 2025. Menurut Bahtiar, keputusan Mendagri dan […]

expand_less