Teken MoU Dengan BPS, Gubernur Sulbar Pastikan Semua Kebijakan Berbasis Data
- account_circle mekora.id
- calendar_month 55 menit yang lalu
- comment 0 komentar
- print Cetak
BPS dan Gubernur Sulbar Teken MoU.
info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.
JAKARTA, Mekora.id – Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar) menegaskan komitmennya memperkuat pembangunan berbasis data melalui penandatanganan kerja sama dengan Badan Pusat Statistik (BPS), Senin (13/4).
Kesepakatan yang berlangsung di Kantor Pusat BPS RI ini mencakup penyediaan, pemanfaatan, dan pengembangan data statistik untuk mendukung perencanaan pembangunan daerah yang lebih presisi.
Penandatanganan tersebut dihadiri langsung Kepala BPS RI, Amalia Adininggar Widyasanti, serta Gubernur Sulawesi Barat, Suhardi Duka, yang didampingi Sekretaris Daerah, Junda Maulana, dan jajaran OPD.
Data Jadi Fondasi Kebijakan
Gubernur Suhardi Duka menegaskan, penggunaan data resmi menjadi kunci dalam memastikan kebijakan tepat sasaran dan berdampak langsung bagi masyarakat.
“Kita tidak bisa lagi mengambil keputusan berdasarkan asumsi. Semua harus berbasis data yang benar,” ujarnya.
Ia mengungkapkan, meski pertumbuhan ekonomi Sulawesi Barat pada 2025 berada di atas rata-rata nasional, persoalan kemiskinan masih menjadi tantangan dengan angka sekitar 10,18 persen.
Tim “Pasti Padu” dan Validasi Data
Untuk meningkatkan akurasi, Pemprov Sulbar membentuk tim “Pasti Padu” yang bertugas melakukan verifikasi data hingga tingkat individu (by name by address). Langkah ini diharapkan mampu memastikan program bantuan sosial lebih tepat sasaran melalui sinkronisasi dengan data BPS.
Dorong Hilirisasi Kakao
Selain penguatan data, Pemprov Sulbar juga menargetkan peningkatan nilai tambah ekonomi melalui sektor industri pengolahan. Saat ini kontribusinya sekitar 15,8 persen dan ditargetkan naik menjadi 30–35 persen pada periode 2029–2035.
Salah satu fokus utama adalah hilirisasi komoditas unggulan seperti kakao, guna meningkatkan nilai jual dan kesejahteraan petani.
“Jika kakao diolah, nilainya bisa berlipat. Ini yang ingin kita dorong agar manfaatnya dirasakan langsung oleh masyarakat,” kata Suhardi.
Sinergi Pusat dan Daerah
Pihak BPS menyatakan dukungan penuh terhadap kerja sama ini, khususnya dalam penyediaan data yang akurat dan terpercaya untuk perencanaan pembangunan.
Melalui kesepakatan tersebut, Pemprov Sulbar dan BPS berkomitmen memperkuat sinergi dalam menghadirkan kebijakan yang lebih tepat sasaran, inklusif, dan berkelanjutan—menjadikan data sebagai fondasi utama pembangunan daerah ke depan.
- Penulis: mekora.id
Saluran Whatsapp
Google News
Saat ini belum ada komentar