Breaking News
light_mode
Trending Tags
Beranda » NEWS » Siltap Kades di Mamasa Tertunggak 9 Bulan, Pemkab Diminta Tanggung Jawab

Siltap Kades di Mamasa Tertunggak 9 Bulan, Pemkab Diminta Tanggung Jawab

  • account_circle mekora.id
  • calendar_month Rabu, 15 Apr 2026
  • comment 0 komentar
  • print Cetak

info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.

MAMASA, Mekora.id – Sejumlah kepala desa (Kades) di Kabupaten Mamasa mengeluhkan pembayaran penghasilan tetap (siltap) yang belum sepenuhnya ditunaikan oleh pemerintah daerah. Hingga April 2026, Siltap yang dibayarkan baru mencakup tiga bulan, yakni Januari hingga Maret tahun berjalan.

Dengan kondisi tersebut, pemerintah daerah masih memiliki tunggakan selama sembilan bulan kepada para kepala desa. Rinciannya, dua bulan berasal dari tahun 2023 dan tujuh bulan dari tahun 2024.

Salah seorang kepala desa yang enggan disebutkan namanya menyebut, keterlambatan pembayaran tersebut menjadi beban yang terus berlarut.

“Pemerintahan sebelumnya lancar. Tapi yang sembilan bulan ini belum dibayar sampai sekarang,” ujarnya, Selasa (14/4/2026).

Soroti Tanggung Jawab Pemda

Ia menilai tunggakan tersebut merupakan kewajiban pemerintah daerah yang seharusnya segera diselesaikan. Namun, menurutnya, hingga kini belum ada kejelasan terkait pelunasan.

“Seolah-olah cuci tangan. Padahal itu utang pemerintah daerah kepada kami,” katanya.

Selain itu, ia juga menyoroti mekanisme pencairan siltap yang dikaitkan dengan realisasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Menurutnya, syarat tersebut justru menyulitkan dan tidak relevan.

“PBB dijadikan syarat, padahal menurut kami tidak ada hubungannya dengan pembayaran siltap,” ujarnya.

Baru Dibayar Tiga Bulan

Berdasarkan informasi yang dihimpun, Pemerintah Kabupaten Mamasa baru membayarkan siltap untuk periode Januari hingga Maret 2026.

Sementara sisa tunggakan dari tahun-tahun sebelumnya masih belum terealisasi.

Para kepala desa berharap pemerintah daerah segera memberikan kepastian terkait pelunasan siltap, mengingat penghasilan tersebut menjadi penopang utama dalam menjalankan roda pemerintahan desa.

Hingga berita ini diturunkan, belum ada keterangan resmi dari pihak Pemerintah Kabupaten Mamasa terkait penyelesaian tunggakan tersebut.

  • Penulis: mekora.id

Rekomendasi Untuk Anda

  • Ilustrasi Industri Film Indonesia

    Industri Film Indonesia Pasca-Pandemi: Antara Prestasi Gemilang dan Tantangan Berkelanjutan

    • calendar_month Rabu, 7 Jan 2026
    • account_circle mekora.id
    • visibility 381
    • 0Komentar

    Artikel Opini Oleh : Fajar Shodiq Nurjati (2025) Tahun 2024 menjadi penanda sejarah bagi industri perfilman Indonesia. Untuk pertama kalinya sejak 1926, film nasional berhasil melampaui jumlah penonton film impor dengan pencapaian mencapai 60 juta penonton (Mahendra, 2024). Lembaga Sensor Film (LSF) mencatat bahwa jumlah film layar lebar nasional yang masuk ke lembaga sensor juga […]

  • Penipuan Doxing Mamuju

    Modus Ajak Sertifikasi Profesi, Warga Mamuju Diduga Jadi Korban Penipuan dan Doxing

    • calendar_month Jumat, 6 Mar 2026
    • account_circle mekora.id
    • visibility 302
    • 0Komentar

    MAMUJU, Mekora.id – Dugaan penipuan digital dengan modus ajakan mengikuti sertifikasi profesi dilaporkan meresahkan warga di Mamuju, Sulawesi Barat. Salah satu korban, Rahmat Barak (27), mengaku data pribadinya diduga disalahgunakan hingga memicu praktik doxing. Rahmat mengatakan, sekitar tiga bulan lalu ia diminta menyerahkan sejumlah dokumen pribadi oleh seseorang yang menawarkan program sertifikasi keahlian. Dokumen yang […]

  • Parpol Pendukung Sutinah Suhardi

    Usung Sutinah di Pilkada Mamuju, 3 Parpol Ini Nyatakan Siap Buka Pendaftaran Cawabup

    • calendar_month Jumat, 8 Mar 2024
    • account_circle mekora.id
    • visibility 224
    • 0Komentar

    MAMUJU, mekora.id – Tiga partai politik yang sebelumnya telah mendeklarasikan dukungan pada Sutinah Suhardi, untuk maju kembali dalam Pilkada Mamuju 2024, menyatakan siap membuka pendaftaran calon wakil pendamping Bupati petahana itu. Pernyataan itu disampaikan dalam konferensi pers di Mamuju, Kamis (07/03/2024) sore. Tiga Partai itu yakni, Demokrat, Partai Bulan Bintang (PBB), dan Partai Persatuan Pembangunan […]

  • Dr. Muhammad Idris DP

    Pensiun, Sekprov Sulbar Muhammad Idris Pamit dan Kembali ke LAN

    • calendar_month Jumat, 15 Nov 2024
    • account_circle mekora.id
    • visibility 345
    • 1Komentar

    MAMUJU, Mekora.id – Masa jabatan Sekretaris Provinsi (Sekprov) Sulawesi Barat (Sulbar), Dr. Muhammad Idris DP resmi berakhir. Terhitung sejak tanggal 15 November 2024. Pengumuman itu dirilis resmi oleh Pemprov Sulbar, Jumat, (15/11/2024). Dalam rilis resminya, Muhammad Idris mengucapkan terima kasih telah diberikan kesempatan selama lima tahun untuk menjabat eselon 1 di Pemprov Sulbar. “Terimakasih mohon […]

  • Pelayaran Polman ke Malaysia

    Pelayaran Perdana Dari Polman ke Malaysia Resmi Dimulai

    • calendar_month Selasa, 19 Des 2023
    • account_circle mekora.id
    • visibility 356
    • 1Komentar

    POLMAN, mekora.id – Pelayaran perdana dari Pelabuhan Tanjung Silopo, Polewali Mandar (Polman) menuju Lahad Datu, Malaysia resmi dibuka, Senin (18/12/2023). Pelayaran perdana yang menghubungkan Sulawesi Barat (Sulbar)-Malaysia ini dilepas langsung oleh Penjabat (Pj) Gubernur Sulbar, Zudan Arif Fakrulloh dan Bupati Polman, Andi Ibrahim Masdar. Selain melayani angkutan penumpang, Pelabuhan ini nantinya juga akan membuka akses perdagangan […]

  • Wali Kota Neni Tinjau Kelurahan Satimpo dalam Penilaian Lomba Epdeskel Regional 2025

    Wali Kota Neni Tinjau Kelurahan Satimpo dalam Penilaian Lomba Epdeskel Regional 2025

    • calendar_month Sabtu, 19 Jul 2025
    • account_circle zul
    • visibility 162
    • 0Komentar

    Mekora.id – Wali Kota Bontang, Neni Moerniaeni, melakukan kunjungan ke Kelurahan Satimpo dalam rangka mengikuti Lomba Evaluasi Perkembangan Desa dan Kelurahan (Epdeskel) Tingkat Regional Wilayah III Tahun 2025, Sabtu (19/7/2025). Lomba yang digelar Kementerian Dalam Negeri ini bertujuan mengevaluasi perkembangan serta inovasi di tingkat kelurahan, sekaligus mendorong peningkatan kualitas pelayanan publik di berbagai sektor. “Lomba ini […]

expand_less