Breaking News
light_mode
Trending Tags
Beranda » NEWS » Siltap Kades di Mamasa Tertunggak 9 Bulan, Pemkab Diminta Tanggung Jawab

Siltap Kades di Mamasa Tertunggak 9 Bulan, Pemkab Diminta Tanggung Jawab

  • account_circle mekora.id
  • calendar_month Rabu, 15 Apr 2026
  • comment 0 komentar
  • print Cetak

info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.

MAMASA, Mekora.id – Sejumlah kepala desa (Kades) di Kabupaten Mamasa mengeluhkan pembayaran penghasilan tetap (siltap) yang belum sepenuhnya ditunaikan oleh pemerintah daerah. Hingga April 2026, Siltap yang dibayarkan baru mencakup tiga bulan, yakni Januari hingga Maret tahun berjalan.

Dengan kondisi tersebut, pemerintah daerah masih memiliki tunggakan selama sembilan bulan kepada para kepala desa. Rinciannya, dua bulan berasal dari tahun 2023 dan tujuh bulan dari tahun 2024.

Salah seorang kepala desa yang enggan disebutkan namanya menyebut, keterlambatan pembayaran tersebut menjadi beban yang terus berlarut.

“Pemerintahan sebelumnya lancar. Tapi yang sembilan bulan ini belum dibayar sampai sekarang,” ujarnya, Selasa (14/4/2026).

Soroti Tanggung Jawab Pemda

Ia menilai tunggakan tersebut merupakan kewajiban pemerintah daerah yang seharusnya segera diselesaikan. Namun, menurutnya, hingga kini belum ada kejelasan terkait pelunasan.

“Seolah-olah cuci tangan. Padahal itu utang pemerintah daerah kepada kami,” katanya.

Selain itu, ia juga menyoroti mekanisme pencairan siltap yang dikaitkan dengan realisasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Menurutnya, syarat tersebut justru menyulitkan dan tidak relevan.

“PBB dijadikan syarat, padahal menurut kami tidak ada hubungannya dengan pembayaran siltap,” ujarnya.

Baru Dibayar Tiga Bulan

Berdasarkan informasi yang dihimpun, Pemerintah Kabupaten Mamasa baru membayarkan siltap untuk periode Januari hingga Maret 2026.

Sementara sisa tunggakan dari tahun-tahun sebelumnya masih belum terealisasi.

Para kepala desa berharap pemerintah daerah segera memberikan kepastian terkait pelunasan siltap, mengingat penghasilan tersebut menjadi penopang utama dalam menjalankan roda pemerintahan desa.

Hingga berita ini diturunkan, belum ada keterangan resmi dari pihak Pemerintah Kabupaten Mamasa terkait penyelesaian tunggakan tersebut.

  • Penulis: mekora.id

Komentar (0)

Saat ini belum ada komentar

Silahkan tulis komentar Anda

Rekomendasi Untuk Anda

  • Rotasi Pejabat Sulbar

    Pemprov Sulbar Bakal Rotasi Pejabat Desember Ini, Timsel Mulai Tahap Seleksi

    • calendar_month Rabu, 6 Des 2023
    • account_circle mekora.id
    • visibility 134
    • 0Komentar

    MAMUJU, mekora.id  – Pemprov Sulbar akan melakukan rotasi sejumlah pejabat di Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Hal tersebut disampaikan oleh Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Barat, Muhammad Idris saat membuka uji kompetensi (JPT) Pratama di Mamuju, Senin (4/11/2023). Idris mengatakan, saat ini Penjabat (Pj) Gubernur Sulbar telah memiliki kewenangan melakukan pergeseran pejabat, dengan memegang rekomendasi Kemendagri dan […]

  • Reses M Khalil Qibran di Bonda

    M. Khalil Qibran Disambut Antusias di Bonda, Warga Keluhkan Jalan Rusak dan Minim Fasilitas Kesehatan

    • calendar_month Rabu, 11 Jun 2025
    • account_circle mekora.id
    • visibility 140
    • 0Komentar

    MAMUJU, Mekora.id — Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sulawesi Barat, M. Khalil Qibran, S.H., mengawali agenda reses tahap kedua (II) masa persidangan ketiga (III) tahun 2025 dengan kunjungan kerja ke Desa Bonda, Kecamatan Papalang, Kabupaten Mamuju, pada Senin, 25 Mei 2025. Kunjungan tersebut merupakan bagian dari upaya legislatif dalam menjaring dan menyerap aspirasi […]

  • Demo Mahasiswa Unimaju berlanjut

    Tak Puas Jawaban Kampus, Mahasiswa Unimaju Ancam Terus Berunjuk Rasa

    • calendar_month Kamis, 23 Jan 2025
    • account_circle mekora.id
    • visibility 185
    • 0Komentar

    MAMUJU, Mekora.id – Mahasiwa Universitas Muhammadiyah Mamuju (Unimaju), kembali melanjutakan aksi unjuk rasa untuk menolak kebijaka biaya studi banding yang dinilai mahal. Aksi itu dilakukan di Pelataran Kampus II Unimaju di Jl. Baharuddin Lopa, Mamuju, Rabu, (22/1/2025). Menurut Koordinator Aksi, Abdiel, kebijakan kampus yang semenah-menah dengan menerapkan studi banding keluar pulau memaksa mereka harus membayar […]

  • Gabah hilang di Kalukku

    Nasib Malang Petani Penggarap Sawah di Kalukku, 23 Karung Gabah Bagiannya di Gondol Maling

    • calendar_month Selasa, 14 Mei 2024
    • account_circle mekora.id
    • visibility 272
    • 0Komentar

    MAMUJU, mekora.id – Seorang petani penggarap sawah bernama Ridwan di Dusun Panambah, Desa Kalukku Barat, Kecamatan Kalukku, Kabupaten Mamuju, terpaksa meradang akibat 23 karung gabah miliknya di gondol maling disimpan. Menurut petani penggarap sawah itu, seusai panen dia menitip padi bagiannya itu di samping sebuah pabrik pada, Jumat, 10 Mei lalu dan disebut hilang pada […]

  • REI Sulbar

    Developer Pertanyakan BPHTB dan Retribusi PBG di Mamuju Belum Digratiskan

    • calendar_month Kamis, 21 Agt 2025
    • account_circle mekora.id
    • visibility 141
    • 0Komentar

    MAMUJU, Mekora.id – Dewan Pengurus Daerah (DPD) Real Estat Indonesia (REI) Sulawesi Barat menyoroti kebijakan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Mamuju yang masih memberlakukan pungutan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) serta retribusi Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) atau yang dulu dikenal dengan Izin Mendirikan Bangunan (IMB). Padahal, sesuai instruksi Presiden Prabowo Subianto, kedua pungutan tersebut […]

  • Ketua DPRD Sulbar

    DPRD Sulbar Terima DPRD Pare-Pare, Bahas Pencegahan Banjir

    • calendar_month Jumat, 19 Jan 2024
    • account_circle mekora.id
    • visibility 115
    • 0Komentar

    MAMUJU, mekora.id – DPRD Sulawesi Barat (Sulbar) menerima kunjungan kerja DPRD Kota Pare-Pare, di Rumah Aspirasi DPRD Provinsi Sulbar, Jumat (19/01/2024). Ketua DPRD Sulbar, Suraidah Suhardi bersam Ketua Komisi I Syamsul Samad menerima kunjungan tersebut. Ketua DPRD Sulbar Suraidah menyampaikan, tujuan kunjungan kerjasa tersebut untuk melakukan konsultasi terkait program pencegahan banjir di musim hujan. “Ini […]

expand_less