Breaking News
light_mode
Trending Tags
Beranda » HOME » ADVERTORIAL » Ketua DPRD dan Dirlantas Polda Sulbar Bertemu, Bahas Keselamatan Berlalu Lintas

Ketua DPRD dan Dirlantas Polda Sulbar Bertemu, Bahas Keselamatan Berlalu Lintas

  • account_circle mekora.id
  • calendar_month Kamis, 23 Jan 2025
  • comment 0 komentar
  • print Cetak

info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.

MAMUJU, Mekora.id – Ketua DPRD Sulawesi Barat, Amalia Fitri, menerima kunjungan dari Direktur Lalu Lintas (Dirlantas) Polda Sulawesi Barat (Sulbar), Kombes Pol Wahid Kurniawan, di ruang kerja Kantor DPRD Sulbar. pada Kamis, (23/1/2025).

Dalam pertemuan yang berlangsung hangat ini, Kombes Pol Wahid Kurniawan memaparkan sejumlah program Ditlantas Polda Sulbar yang berfokus pada peningkatan keselamatan berlalu lintas. Ia juga menyampaikan apresiasi atas peran DPRD dalam mendukung kebijakan yang bertujuan untuk memperkuat budaya tertib lalu lintas di Sulawesi Barat.

“Sinergi antara Ditlantas Polda Sulbar dan DPRD sangat penting untuk membangun kesadaran masyarakat akan pentingnya keselamatan berlalu lintas. Dukungan legislatif menjadi kunci menjangkau masyarakat secara lebih luas,” ujar Kombes Pol Wahid Kurniawan.

Sementara Kasat PJR Ditlantas Polda Sulbar, AKBP Anindhita Rizal, yang turut hadir menambahkan berbagai langkah operasional telah disiapkan untuk menekan angka pelanggaran dan kecelakaan lalu lintas.

“Edukasi berkelanjutan sangat diperlukan agar terjadi perubahan perilaku di masyarakat dalam berlalu lintas,” ujar Anindhita.

Ketua DPRD Sulbar, Amalia Fitri Aras, menyambut positif langkah Ditlantas Polda Sulbar dan menegaskan komitmen legislatif dalam mendukung program yang bermanfaat bagi keamanan dan kesejahteraan masyarakat, termasuk di bidang lalu lintas.

“Kami mendukung penuh upaya Ditlantas Polda Sulbar dalam membangun budaya berlalu lintas yang aman. Kolaborasi seperti ini penting untuk menciptakan kesadaran masyarakat,” tuturnya.

Pertemuan ini ditutup dengan komitmen untuk terus menjalin kerja sama yang erat antara Ditlantas Polda Sulbar dan DPRD Sulbar dalam mewujudkan budaya berlalu lintas yang aman serta mendukung pembangunan daerah yang lebih baik.

  • Penulis: mekora.id

Rekomendasi Untuk Anda

  • Pemprov dan BPJPH Bertemu, Godok Pembangunan Kantor Layanan Jaminan Produk Halal di Sulbar

    Pemprov dan BPJPH Bertemu, Godok Pembangunan Kantor Layanan Jaminan Produk Halal di Sulbar

    • calendar_month Rabu, 14 Jan 2026
    • account_circle mekora.id
    • visibility 191
    • 0Komentar

    MAMUJU, Mekora.id — Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar) mendorong percepatan pembentukan Unit Pelaksana Teknis (UPT) Layanan Jaminan Produk Halal (JPH) guna mendekatkan layanan sertifikasi halal kepada masyarakat dan pelaku usaha daerah. Komitmen tersebut disampaikan saat Sekretaris Daerah Provinsi Sulbar, Junda Maulana, menerima audiensi Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) Kementerian Agama RI, di Ruang Sekda […]

  • Makan Gratis di SMP Negeri 1 Nosu

    Uji Coba Makan Gratis Giat Dilaksanakan Pemprov Sulbar, Kini di Mamasa

    • calendar_month Jumat, 15 Nov 2024
    • account_circle mekora.id
    • visibility 156
    • 1Komentar

    MAMASA, Mekora.id – Uji coba makan gratis kembali dilanjutkan oleh Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulawesi Barat (Sulbar). Kali ini dilaksanakan di pelosok, di SMP Negeri 1 Kecamatan Nosu, Kabupaten Mamasa, pad Kamis, (14/11/2024). Penjabat (Pj) Gubernur Sulawesi Barat (Sulbar), Bahtiar Baharuddin, mengatakan uji coba makan gratis ini akan dilaksanakan untuk semua wilayah di Sulawesi Barat. Hal […]

  • Pembatasan HP di Sekolah

    Pemprov Sulbar Berlakukan Pembatasan Siswa Bawa HP ke Sekolah, Berlaku Mulai 12 Februari 2026

    • calendar_month Jumat, 13 Feb 2026
    • account_circle mekora.id
    • visibility 374
    • 0Komentar

    MAMUJU, Mekora.id – Mulai pertengahan Februari 2026, Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat resmi membatasi penggunaan handphone (HP) di sekolah jenjang SMA, SMK, dan SLB negeri maupun swasta. Kebijakan ini tertuang dalam Surat Edaran Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Sulbar yang diterbitkan pada 12 Februari 2026, sebagai langkah strategis menekan distraksi digital sekaligus membentuk karakter siswa di era […]

  • Mahasiswa Indonesia ditahan Polisi Mesir

    Kronologi Mahasiswa Asal Mamuju dan Bandung Ditahan Polisi Kairo Mesir, Ternyata Sejak Maret 2025

    • calendar_month Minggu, 13 Apr 2025
    • account_circle mekora.id
    • visibility 457
    • 0Komentar

    MAMUJU, Mekora.id – Dua mahasiswa asal Indonesia yang menempuh studi di Universitas Al-Azhar, Kairo, Mesir, dilaporkan ditahan oleh otoritas Mesir sejak 12 Maret 2025. Mereka adalah Arjung (25), mahasiswa asal Desa Dungkait, Kecamatan Tapalang Barat, Kabupaten Mamuju, Sulawesi Barat, dan Muhammad Alwi Dahlan (24) asal Bandung, Jawa Barat. Arjung merupakan mahasiswa semester awal jurusan Syariah, […]

  • Peringatan Banjir ROB Sulbar

    BMKG Peringatkan Potensi Banjir ROB Untuk Pesisir Mamuju, Mateng, dan Pasangkayu

    • calendar_month Kamis, 4 Des 2025
    • account_circle mekora.id
    • visibility 259
    • 0Komentar

    MAMUJU, Mekora.id — Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) Stasiun Meteorologi Kelas II Tampa Padang mengeluarkan peringatan dini potensi banjir pesisir atau banjir rob yang berlaku mulai 4 hingga 9 Desember 2025. Peringatan ini disampaikan seiring terjadinya fenomena Bulan Perigee dan Bulan Purnama pada 4 Desember 2025. Dokumen resmi BMKG Tampa Padang yang dikeluarkan pada […]

  • Ketua AMPERA Mamuju, Angri

    Kadis PUPR Mamuju Dinilai Inkonsisten, AMPERA Desak APH Segera Usut Dugaan Korupsi Rujab Wabup

    • calendar_month Selasa, 27 Mei 2025
    • account_circle mekora.id
    • visibility 143
    • 5Komentar

    MAMUJU, Mekora.id – Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Mamuju disorot terkait dugaan inkonsistensi pernyataan mengenai proyek rehabilitasi Rumah Jabatan (Rujab) Wakil Bupati (Wabup) Mamuju. Ketua Aliansi Mahasiswa Pemuda Manakarra (AMPERA), Angri, menyampaikan bahwa perbedaan pernyataan tersebut menimbulkan kecurigaan publik dan mendesak Aparat Penegak Hukum (APH) untuk segera memeriksa dugaan korupsi, kolusi, […]

expand_less