Warga Botteng Tutup Akses TPA Adi-Adi Mamuju, DLHK Dituntut 2 Poin
- account_circle mekora.id
- calendar_month 1 jam yang lalu
- comment 0 komentar
- print Cetak
Jalan masuk TPA Adi-adi di Botteng, Mamuju disegel Warga.
info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.
MAMUJU, Mekora.id – Warga Desa Botteng, Kecamatan Simboro, Kabupaten Mamuju, Sulawesi Barat, menutup akses jalan menuju Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Adi-Adi, Minggu (19/4/2026).
Aksi tersebut dilakukan sebagai bentuk protes terhadap Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK) Kabupaten Mamuju yang dinilai belum merealisasikan sejumlah janji kepada masyarakat sejak TPA tersebut beroperasi.
Penutupan jalan diprakarsai oleh Himpunan Pemuda Mahasiswa Botteng (HIPMAB) bersama warga setempat. Mereka menilai selama ini masyarakat hanya menerima dampak negatif tanpa mendapatkan manfaat yang dijanjikan.
Perwakilan pemuda, Muh Ikram, mengatakan aksi ini merupakan akumulasi kekecewaan warga terhadap pemerintah daerah.
“Kami hanya menagih janji yang pernah disampaikan kepada orang tua kami. Dulu dijanjikan manfaat, tapi hari ini yang kami rasakan justru dampak buruk, seperti pencemaran lingkungan dan gangguan kesehatan,” ujarnya.
Ia menegaskan, warga meminta agar tidak ada lagi aktivitas pembuangan sampah ke TPA Adi-Adi sebelum seluruh persoalan diselesaikan.
“Kami minta DLHK tidak lagi melakukan pembuangan sampah sebelum ada penyelesaian yang jelas,” tegasnya.
Dua Tuntutan Warga
Dalam aksi tersebut, warga menyampaikan dua tuntutan utama kepada pemerintah daerah, yakni:
1. Penyediaan mesin pengolahan sampah daur ulang
2. Penyediaan mobil pengangkut sampah untuk wilayah sekitar
Menurut Ikram, masyarakat tidak menolak keberadaan TPA, namun menuntut keadilan serta manfaat nyata bagi warga terdampak.
“Kami tidak menolak pembangunan. Tapi kami menolak jika hanya dijadikan tempat pembuangan tanpa ada manfaat bagi masyarakat,” katanya.
Aksi Berlanjut Hingga Tuntutan Dipenuhi**
Warga menyatakan akan terus menutup akses jalan menuju TPA Adi-Adi hingga tuntutan mereka dipenuhi.
Bahkan, mereka mengancam akan menggelar aksi yang lebih besar jika pemerintah tidak segera merespons.
“Kalau tidak ada keseriusan, kami pastikan DLHK dan kantor Bupati Mamuju akan menjadi lautan manusia,” tutupnya.
- Penulis: mekora.id
Saluran Whatsapp
Google News
Saat ini belum ada komentar