KPK Ingatkan Istri Pejabat di Sulbar Tidak Hidup Mewah
- account_circle mekora.id
- calendar_month Selasa, 8 Okt 2024
- comment 0 komentar
- print Cetak
Perwakilan KPK, Kumbul Kusdwidjanto Sudjadi.
info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.
MAMUJU, Mekora.id – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melaksanakan bimtek dalam rangka meningkatkan peran serta masyarakat pada upaya pemberantasan tindak pidana korupsi di Provinsi Sulawesi Barat, Selasa 8 Oktober 2024.
Kegiatan tersebut mengangkat tema “Peran Perempuan dalam Membangun nilai-nilai integritas melawan korupsi”.
Turut, hadir seluruh perwakilan forkopimda Sulbar, Dharma Wanita, PKK, Fatayat NU, Yayasan Karampuang, dan tamu undangan lainnya.
Ketua PW Nasyatul Aisyiyah Sulbar Rhena J. Tapion mengatakan melalui bimtek KPK ini diharap perempuan di Sulbar bisa mengambil peran penting dalam pemberantasan korupsi.
“Misalkan pada sektor pendidik bagaimana kita memberikan pelajaran atau edukasi kepada siswanya terkait bagaimana aktif dalam penggiat anti korupsi,” kata Rhena.
Apalagi, selama ini perempuan menjadi tameng terjadinya korupsi baik di daerah maupun pusat. Sebab perempuan atau istri pejabat yang hidup dengan kemewahan.
“Seharusnya kita sebagai perempuan dan istri menjadi penyelamat keluarga serta sebisa mungkin menghindari yang sifatnya berbau korupsi,” ungkapnya.
Sedangkan, Direktur Pembinaan Peran Serta Masyarakat, KPK RI Kumbul Kusdwidjanto Sudjadi mengungkapkan seluruh wilayah di Indonesia disasar dalam memberikan edukasi termasuk di Sulbar.
“Dalam pemberantasan korupsi semua sektor sudah disasar, kali ini mengambil peran perempuan dalam memberantas korupsi karena ternyata kasus-kasus korupsi ini banyak melibatkan juga keluarga,” bebernya.
Kasus korupsi juga banyak didorong dari kaum perempuan. Namun perempuan juga mempunyai peran penting membangun nilai integritas.
“Perempuan mempunyai kewajiban untuk menanamkan nilai-nilai kejujuran kepada anak-anaknya. Istri yang hidup mewah itu salah satu penyebab terjadinya korupsi. Jadi ini menjadi bagian pengingat bagi para istri pejabat di daerah,” ujarnya.
“Situasi di Sulbar masih relatif aman, meskipun ada beberapa laporan masuk 20 kasus. Makanya besok kita akan bimtek bersama OKP, LSM dan lembaga masyarakat untuk menyampaikan tatacara melaporkan ke KPK,” paparnya.
Sementara, mewakili Pj Gubernur Sulawesi Barat yang juga sebagai Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Sulbar Khaeruddin Anas menyampaikan langkah dalam mengantisipasi korupsi Pemprov Sulbar terus berkomitmen bersama KPK dalam membangun integritas anti korupsi.
“Ini salah satu hal yang membuat bahagia, karena kehadiran KPK di Sulbar untuk membangkitkan kembali semangat kita dalam anti korupsi,” ucap Khaeruddin.
Selain itu, program kerja Pemprov sudah disusun bersama dan masyarakat bisa menilai kinerja seperti pengelolaan anggaran Pemprov.
“Kita sekarang mengacu pada transparan dan akuntabel dalam pengelolaan anggaran. Ini paling penting,” tandasnya.
- Penulis: mekora.id
Saluran Whatsapp
Google News
