Breaking News
light_mode
Trending Tags
Beranda » HOME » ADVERTORIAL » Diskominfo Sulbar Kencangkan Transformasi Digital Untuk Perkuat Kepercayaan Publik

Diskominfo Sulbar Kencangkan Transformasi Digital Untuk Perkuat Kepercayaan Publik

  • account_circle mekora.id
  • calendar_month Senin, 28 Jul 2025
  • comment 0 komentar
  • print Cetak

info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.

MAMUJU, Mekora.id – Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat terus menunjukkan komitmennya dalam memperkuat tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel melalui penguatan transformasi digital. Salah satu langkah konkret yang diambil adalah melalui pelaksanaan Rapat Konsolidasi Transformasi Dokumentasi dan Publikasi Digital yang digelar Diskominfo Sulbar di Hotel Maleo Town Square, Mamuju, pada Senin, (28/7/2025).

Kegiatan ini secara resmi dibuka oleh Pelaksana Harian (Plh.) Sekretaris Daerah Provinsi Sulbar, Herdin Ismail, yang menyampaikan pentingnya integrasi teknologi informasi dalam mendukung kinerja birokrasi modern dan meningkatkan keterlibatan publik.

Dalam sambutannya, Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik (Kominfo SP) Sulbar, Muhammad Ridwan Djafar, menegaskan bahwa rapat konsolidasi ini merupakan tindak lanjut dari arahan Gubernur Sulbar Suhardi Duka dan Wakil Gubernur Salim S Mengga, yang menekankan pentingnya digitalisasi birokrasi untuk menciptakan pemerintahan yang responsif, efektif, dan dekat dengan masyarakat.

“Transformasi digital bukan hanya soal teknologi, tetapi juga menyangkut perubahan budaya kerja birokrasi dan pola komunikasi pemerintah kepada publik,” kata Ridwan.

Dengan mengusung tema “Transparency, Inclusivity, and Creativity,” kegiatan ini menyoroti pentingnya kolaborasi antara sektor pemerintah, swasta, dan komunitas digital dalam memperkuat penyampaian informasi publik yang akurat dan konstruktif.

Menurut Ridwan, di era keterbukaan informasi saat ini, keberadaan dokumentasi dan publikasi digital yang kredibel dan komunikatif menjadi sangat penting dalam membangun kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Ia menekankan bahwa kolaborasi dengan para pelaku konten digital dan media sosial harus diperkuat sebagai upaya membentuk citra positif dan partisipatif.

“Kolaborasi antara pemerintah daerah dan para pelaku konten digital menjadi kunci utama untuk memperkuat hubungan antara pemerintah dan masyarakat. Pemerintah harus aktif dan jujur hadir di ruang digital,” tegas Ridwan.

Ia juga menyampaikan bahwa ke depan, produksi konten informasi oleh perangkat daerah harus mengedepankan pendekatan yang kreatif, informatif, serta mudah dipahami oleh publik. Namun demikian, ia mengingatkan bahwa konten yang baik tidak akan memberikan dampak jika tidak didistribusikan secara efektif.

“Konten resmi pemerintah harus menjadi mercusuar kebenaran, pencerah kebingungan, dan pemandu transformasi layanan,” tegasnya lagi.

Ridwan menambahkan bahwa sebagai bagian dari strategi distribusi konten, pihaknya akan mendorong keterlibatan aktif seluruh ASN maupun non-ASN untuk mem-follow, membagikan (share), dan memberikan dukungan (like) terhadap konten resmi pemerintah daerah melalui kanal-kanal digital yang tersedia.

“Konten bagus tapi tidak tershare dengan baik, hasilnya nol. Maka ke depan kami akan mendorong gerakan bersama dalam menyebarluaskan informasi resmi pemerintah. Harapan kami, kerja sama lintas sektor ini bisa terwujud dan menjadi gerakan bersama,” pungkasnya.

Melalui kegiatan ini, Diskominfo SP Sulbar berharap seluruh perangkat daerah dan mitra digital dapat lebih terarah dan terintegrasi dalam menghasilkan dokumentasi dan publikasi yang tidak hanya memenuhi standar informasi publik, tetapi juga mampu memperkuat partisipasi masyarakat dalam pembangunan daerah.

  • Penulis: mekora.id

Rekomendasi Untuk Anda

  • Pj Bupati Polman dilaporkan

    Pj Bupati Polman Dilaporkan ke Polda Sulbar atas Dugaan Tidak Bayar Seragam Linmas Rp 1,7 M

    • calendar_month Senin, 9 Des 2024
    • account_circle mekora.id
    • visibility 290
    • 0Komentar

    MAMUJU, Mekora.id – Penjabat (Pj) Bupati Polewali Mandar (Polman), Muhammad Ilham Borahima, dilaporkan ke Polda Sulawesi Barat (Sulbar) oleh penyedia seragam Linmas, CV. Karya Paloh, terkait dugaan tidak membayar pengadaan seragam Linmas senilai Rp 1,7 miliar. Pada, Senin, (9/12/2024). Laporan ini dilakukan oleh Direktur CV. Karya Paloh, Ekaveri Vadlianto, pada Senin, 9 Desember 2024, pukul […]

  • Rakerkonas Apindo 2025

    Gubernur Suhardi Duka Jadi Narasumber Utama di Rakerkonas Apindo 2025, Promosikan Potensi Investasi Sulbar

    • calendar_month Rabu, 6 Agt 2025
    • account_circle mekora.id
    • visibility 108
    • 0Komentar

    BANDUNG, Mekora.id — Gubernur Sulawesi Barat (Sulbar), Suhardi Duka, tampil sebagai salah satu pembicara utama dalam Rapat Kerja dan Konsultasi Nasional (Rakerkonas) ke-34 Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) yang digelar di Kota Bandung, Jawa Barat, Selasa, (5/8/2025). Kehadiran Gubernur Suhardi Duka di forum nasional bergengsi ini menjadi momentum strategis untuk memperkenalkan potensi investasi serta kekayaan sumber […]

  • Pemkot Bontang Targetkan Zero Kemiskinan 2029

    Pemkot Bontang Targetkan Zero Kemiskinan 2029

    • calendar_month Rabu, 23 Jul 2025
    • account_circle zul
    • visibility 147
    • 0Komentar

    Mekora.id – Wakil Wali Kota Bontang, Agus Haris, menegaskan komitmen kuat pemerintah dalam menurunkan angka kemiskinan dan pengangguran secara bertahap hingga mencapai nol pada tahun 2029. Pernyataan tersebut disampaikannya saat menghadiri kegiatan penyaluran Bantuan Pangan dari Perum Bulog Cabang Samarinda di Kelurahan Berbas Tengah, Selasa (22/7/2025), mewakili Wali Kota Neni Moerniaeni. Penyaluran bantuan beras bagi 4.139 […]

  • Tambang tanah jarang di Mamuju

    JATAM Sebut Pengusulan WIUP Tambang Tanah Jarang di Mamuju Ancam Ruang Hidup Warga Lokal

    • calendar_month Sabtu, 20 Jan 2024
    • account_circle mekora.id
    • visibility 278
    • 0Komentar

    MAMUJU, mekora.id – Rencana pengelolaan logam tanah jarang di Mamuju, Sulawesi Barat, disebut Jaringan Advokasi Tambang (JATAM) Nasional akan jadi ruang eksploitasi perluasan perusakan-penghancuran ruang hidup yang memiskinkan warga. Respon JATAM itu menyusul, Badan Geologi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mengusulkan izin wilayah izin usaha pertambangan (WIUP) untuk komoditas logam tanah jarang (LTJ) […]

  • Gubernur Sulbar Datangi KPK, Sebut 5 Poin Upaya Pencegahan Korupsi Dilakukan

    Gubernur Sulbar Datangi KPK, Sebut 5 Poin Upaya Pencegahan Korupsi Dilakukan

    • calendar_month Jumat, 8 Agt 2025
    • account_circle Beye
    • visibility 120
    • 0Komentar

    JAKARTA, Mekora.id – Gubernur Sulawesi Barat Suhardi Duka bersama jajarannya melakukan kordinasi di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Republik Indoneisa Kamis (7/8/2025). Turut, mendampingi Bupati Mamuju Sitti Sutinah Suhardi, Bupati Polman Syamsul Mahmud, Buati Majene Andi Sukri Tammalele, Bupati Mateng Arsal Aras, Bupati Mamasa Welem Sambolangi, dan Wakil Bupati Pasangkayu Herny Agus. Termasuk, Kepala Inspektorat Sulbar […]

  • Kades Tanambuah Diperiksa Inspektorat

    Dugaan Korupsi Kades Masuk Penyidikan, BPD Tanambuah Buka Posko Pengaduan

    • calendar_month Jumat, 26 Apr 2024
    • account_circle mekora.id
    • visibility 192
    • 0Komentar

    MAMUJU, mekora.id – Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Tanambuah tengah membuka posko pengaduan masyarakat buntut dari dugaan kasus korupsi yang melilit Kepala Desa. Ketua BPD Tanambuah, Masjidi menyebut, posko pengaduan itu merupakan upaya untuk merespon penyidikan kasus yang tengah dilakukan oleh Inspektorat Kabupaten Mamuju. “Dengan adanya posko pengaduan ini, kami berharap masyarakat merasa lebih nyaman dan […]

expand_less