MAMUJU, Mekora.id – Ratusan mahasiswa yang tergabung dalam Cipayung Plus Sulawesi Barat (Sulbar) menggelar aksi unjuk rasa di depan Kantor DPRD Sulawesi Barat, Selasa (23/6/2026).
Aksi yang mengusung tagar #SelamatkanIndonesia itu menjadi wadah bagi mahasiswa untuk menyuarakan berbagai persoalan nasional maupun daerah yang dinilai tidak berpihak kepada rakyat.
Massa aksi berasal dari sejumlah organisasi mahasiswa yang tergabung dalam Cipayung Plus Sulbar, di antaranya LMND, HMI, GMNI, PMII, KAMMI, GMKI, dan IMM.
Koordinator aksi, Diky, mengatakan demonstrasi tersebut merupakan hasil konsolidasi organisasi mahasiswa se-Sulawesi Barat sebagai respons atas berbagai kebijakan pemerintah yang dinilai menimbulkan keresahan di tengah masyarakat.
“Kami turun ke jalan untuk menyuarakan kepentingan rakyat dan merespons berbagai kebijakan yang dinilai tidak berpihak kepada masyarakat, baik di tingkat nasional maupun daerah,” ujarnya.
Dalam pernyataan sikapnya, Ketua DPD IMM Sulbar, Albar, menyoroti sejumlah persoalan nasional yang dinilai berdampak terhadap kondisi ekonomi dan demokrasi di Indonesia. Menurutnya, pemerintah perlu segera mengambil langkah konkret untuk memperbaiki kondisi ekonomi masyarakat yang semakin tertekan.
Selain menolak perluasan kewenangan Polri dan meminta TNI kembali fokus pada fungsi pertahanan negara, mahasiswa juga mendesak pemerintah melakukan evaluasi menyeluruh terhadap Program Makan Bergizi Gratis (MBG), mengaudit secara terbuka program Koperasi Desa Merah Putih (KDMP), menurunkan harga BBM, menstabilkan nilai tukar rupiah, serta mempercepat pengesahan RUU Perampasan Aset.
“Harga-harga bahan pokok melonjak, lapangan pekerjaan semakin sulit, dan daya beli masyarakat terus menurun. Pemerintah harus segera melakukan perbaikan,” kata Albar.
Mahasiswa juga meminta pemerintah menjalankan amanat Pasal 33 UUD 1945 dengan memastikan pengelolaan sumber daya alam dilakukan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.
Di tingkat daerah, mahasiswa menyoroti rencana penambangan Logam Tanah Jarang (LTJ) di Kabupaten Mamuju yang dinilai berpotensi mengancam ruang hidup masyarakat pesisir dan petani.
Selain itu, massa aksi turut menyoroti keberadaan program Koperasi Desa Merah Putih yang dinilai belum berjalan efektif dan membutuhkan evaluasi menyeluruh agar benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat desa.
Mahasiswa juga menyatakan penolakan terhadap rencana pembangunan batalion militer di Sulawesi Barat. Mereka menilai anggaran negara seharusnya lebih diprioritaskan untuk sektor pendidikan, kesehatan, dan pelayanan dasar masyarakat.
“Untuk apa hadirnya barak militer di Sulbar? Kenapa militer terus diperbanyak?” ujar Sekretaris DPD GMNI Sulbar, Yudi, saat berorasi.
Selain itu, tingginya angka stunting di Sulawesi Barat yang masih berada di jajaran tertinggi secara nasional turut menjadi sorotan. Mahasiswa mendesak pemerintah menghadirkan program yang lebih tepat sasaran dan menyentuh akar persoalan di masyarakat.
Persoalan pendidikan juga menjadi perhatian dalam aksi tersebut. Mahasiswa meminta pemerintah meningkatkan akses pendidikan bagi anak tidak sekolah dan anak putus sekolah yang jumlahnya masih cukup tinggi di Sulawesi Barat.
Mereka juga mendorong penguatan sektor pertanian dan kelautan sebagai tulang punggung ekonomi masyarakat Sulbar, termasuk memberikan kepastian hukum terhadap lahan-lahan masyarakat yang selama ini berada dalam kawasan hutan lindung.
Tak hanya itu, massa aksi meminta evaluasi terhadap pemberlakuan Undang-Undang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (HKPD), khususnya terkait pembatasan belanja pegawai yang dinilai berdampak pada nasib sejumlah PPPK di Sulawesi Barat.
Ketua Badko HMI Sulbar, Ridwan, menilai sejumlah kebijakan pemerintah saat ini lebih menguntungkan kelompok tertentu dibanding masyarakat luas.
“Rakyat yang menanggung dampaknya. Karena itu kami mendesak pemerintah mencabut kebijakan-kebijakan yang tidak berpihak kepada kepentingan masyarakat,” tegasnya.
Mahasiswa juga mendesak pemerintah menciptakan ruang aman bagi perempuan serta menyelesaikan berbagai persoalan sosial yang masih terjadi di Sulawesi Barat.
Mereka menegaskan akan terus mengawal berbagai kebijakan yang dianggap tidak berpihak kepada rakyat.
“Kami bukan gerakan yang mudah lelah. Selama kebijakan masih menjauhi kepentingan rakyat, kami akan terus menyuarakannya,” tegas Ketua LMND Sulbar, Ramli.
Hingga berita ini diterbitkan, massa aksi Cipayung Plus Sulbar masih bertahan di depan Kantor DPRD Sulawesi Barat.
