MAMUJU, Mekora.id – Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar) menghadapi penyempitan ruang fiskal pada 2027 menyusul rencana pengurangan transfer ke daerah (TKD) sekitar Rp156 miliar.

Gubernur Sulbar Suhardi Duka mengatakan, pemerintah pusat telah menetapkan alokasi TKD secara nasional sebesar Rp735 triliun. Meski transfer ke daerah berkurang, ia meminta pemerintah daerah tetap memastikan kebutuhan masyarakat terakomodasi melalui program pembangunan yang dibiayai langsung pemerintah pusat.

Menurut SDK, pembangunan tidak harus selalu dikelola pemerintah provinsi atau kabupaten selama manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat.

“Bagi saya, apakah dikelola oleh provinsi atau kabupaten, yang kami inginkan adalah pembangunannya. Siapa pun yang mengelola, tidak ada masalah, sepanjang itu turun ke daerah dan dimanfaatkan oleh masyarakat,” kata SDK saat ditemui di Kantor Gubernur Sulbar, Senin (26/10/2026).

Ia mencontohkan program bedah rumah yang nilainya di Sulbar mencapai sekitar Rp100 miliar. Selain itu, terdapat Instruksi Jalan Daerah (IJD) yang diharapkan mendukung pembangunan infrastruktur jalan, meskipun pengelolaannya berada di pemerintah pusat.

SDK juga menyinggung bantuan bibit kakao. Pada 2025, Pemprov Sulbar menganggarkan pengadaan bibit karena belum ada bantuan dari pemerintah pusat.

Namun, pada 2026, pemerintah pusat mengalokasikan sekitar 10 juta bibit kakao untuk Sulbar. Dari jumlah tersebut, sekitar tiga juta bibit disebut telah tersedia.

Karena adanya dukungan tersebut, Pemprov Sulbar tidak lagi menganggarkan pengadaan bibit kakao melalui APBD.

Ia juga menjelaskan bahwa sejumlah program strategis, seperti Sekolah Rakyat dan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDMP), mendapat pembiayaan langsung dari pemerintah pusat.

Untuk Sekolah Rakyat, pemerintah daerah antara lain berperan dalam penyediaan lahan. Sementara pengelolaan, modal, dan gaji manajemen KDMP ditanggung pemerintah pusat.

“Kalau KDMP itu dikelola langsung oleh pusat. Bahkan gaji manajemennya ditanggung oleh pusat, modalnya juga oleh pusat. Kita tidak masuk dalam kewenangan itu,” ujarnya.

Meski demikian, SDK mengakui pengurangan TKD menjadi tantangan bagi kemampuan daerah membiayai pembangunan melalui APBD.

Ia bahkan menggambarkan kondisi anggaran provinsi yang semakin terbatas.

“APBD sudah tidak ada, tinggal gaji pegawai saja,” pungkasnya.