MAMUJU, Mekora.id – Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat memperkuat koordinasi pengelolaan pangan untuk menjaga ketersediaan pasokan dan mengantisipasi gejolak harga.
Upaya tersebut dilakukan melalui kegiatan Capacity Building dan Benchmarking Penguatan Pengelolaan Pangan yang diselenggarakan Badan Pangan Nasional (Bapanas) di Jakarta, Selasa (21/7/2026).
Kegiatan itu membahas sejumlah kebijakan nasional, mulai dari penguatan Cadangan Pangan Pemerintah (CPP), Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP), distribusi pangan antarwilayah, pengelolaan neraca pangan, hingga penguatan rantai pasok komoditas strategis.
Rombongan Sulawesi Barat dipimpin Asisten II Setda Sulbar Rahmat yang mewakili Gubernur Suhardi Duka. Turut hadir unsur Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) provinsi dan kabupaten, perangkat daerah terkait, Bank Indonesia Perwakilan Sulbar, serta pelaku usaha di sektor pangan.
Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik, dan Persandian (DiskominfoSS) Sulbar Muhammad Ridwan Djafar mengatakan, kegiatan tersebut menjadi kesempatan bagi pemerintah daerah untuk mempelajari kebijakan dan praktik pengelolaan pangan yang dapat diterapkan di Sulawesi Barat.
Menurutnya, koordinasi antarlembaga dibutuhkan agar pemerintah memiliki informasi yang memadai dalam menjaga pasokan dan mengendalikan harga.
Ridwan mengatakan, DiskominfoSS juga berperan dalam penyebarluasan informasi serta penguatan pengelolaan data pangan.
Dengan dukungan data yang akurat, masyarakat diharapkan dapat memperoleh informasi mengenai kondisi pangan secara cepat dan tepercaya.
“Kepercayaan publik terhadap pemerintah merupakan fondasi utama dalam mengendalikan laju inflasi, sekaligus memperkuat kolaborasi seluruh elemen masyarakat demi mewujudkan ketahanan pangan,” kata Ridwan.
Pemerintah berharap penguatan koordinasi dan data tersebut dapat mendukung pengambilan kebijakan pangan di tingkat provinsi maupun kabupaten.
