MAMUJU, Mekora.id – Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat (Pemprov Sulbar) mulai mendorong keterlibatan aparatur sipil negara (ASN) dalam digitalisasi penyaluran bantuan sosial (bansos). Langkah ini dilakukan untuk memperbaiki akurasi data sekaligus meminimalkan kesalahan penetapan penerima manfaat.

Upaya tersebut sejalan dengan pengembangan sistem Perlindungan Sosial (Perlinsos) yang dipaparkan Kementerian Sosial bersama Komite Percepatan Transformasi Digital Pemerintah.

Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik (KominfoSS) Sulbar Muhammad Ridwan Djafar mengikuti pemaparan sistem tersebut pada Jumat, (25/9/2026).

Salah satu fitur yang diperkenalkan adalah mekanisme sanggah bagi masyarakat yang merasa berhak menerima bantuan, tetapi belum terdata atau dinyatakan tidak layak dalam sistem.

Melalui portal Perlinsos, masyarakat dapat mengajukan sanggahan sekaligus memperbarui data secara mandiri atau dengan bantuan petugas yang ditunjuk sebagai Agen Perlinsos.

Sistem tersebut dirancang untuk mempercepat proses verifikasi dan pemutakhiran Data Terpadu Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN).

Dalam pemaparan yang diterima Ridwan, dicontohkan kasus seorang warga Bogor bernama Sri Dwi Riyati. Saat melakukan pendaftaran dengan bantuan Agen Perlinsos pada pukul 09.43 WIB, status awalnya dinyatakan tidak layak karena berada pada desil di atas batas program.

Setelah mengajukan sanggahan dan memperbarui data pada pukul 10.11 WIB, status kelayakannya berpotensi berubah pada pukul 10.22 WIB. Dengan demikian, proses perubahan tersebut tercatat berlangsung dalam waktu sekitar 11 menit.

“Sistem yang merubah kelayakan seseorang bisa atau tidak menerima bansos dengan mekanisme sanggah dalam waktu hanya 11 menit,” kata Ridwan.

Proses pendaftaran Agen Perlinsos juga dilakukan secara digital melalui sejumlah tahapan, mulai dari mengakses portal, mendaftar sebagai agen, verifikasi wajah, pengisian data diri hingga konfirmasi pendaftaran.

Ridwan mengatakan, pengembangan sistem ini sejalan dengan arahan Gubernur Sulbar Suhardi Duka yang mendorong ASN mengambil peran aktif sebagai agen pendamping di lapangan.

Keterlibatan ASN diharapkan membantu masyarakat dalam proses pemutakhiran data, sekaligus mengawal agar penyaluran bantuan sosial di Sulbar lebih tepat sasaran.

Dengan sistem digital dan pendampingan di lapangan, pemerintah daerah berharap persoalan ketidaksesuaian data penerima bansos dapat diminimalkan.