Breaking News
light_mode
Trending Tags
Beranda » HOME » ADVERTORIAL » Pemprov Sulbar Akan Percepat Penerapan Sistem Merit Diseluruh Instansi

Pemprov Sulbar Akan Percepat Penerapan Sistem Merit Diseluruh Instansi

  • account_circle mekora.id
  • calendar_month Selasa, 5 Mar 2024
  • comment 1 komentar
  • print Cetak

info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.

MAMUJU, mekora.id – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulawesi Barat (Sulbar) berkomitmen melakukan percepatan penerapan sistem merit di seluruh instansi Pemerintah Provinsi Sulbar.

Sistem merit adalah kebijakan dan manajemen Aparatur Sipil Negara (ASN) yang didasarkan pada kualifikasi, kompetensi, dan kinerja. Sistem ini juga merupakan bagian dari revolusi mental cetusan Presiden Jokowi.

Hal itu sampaikan Sekprov Sulbar Muhammad Idris saat menerima kunjungan Komisioner Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) Mustari Irawan di Rumah Jabatan Sekprov Sulbar, Senin (04/03/2024).

Muhammad Idris mengatakan, kehadiran komisioner KASN merupakan bagian dari monitoring terkait pelaksanaan merit sistem di Provinsi Sulbar.

“Merid sistem ASN itu menjadi salah satu hal yang fundamental untuk memastikan ASN itu semakin produktif,” kata Idris.

Menurutnya, program merit sistem menjadi program yang baik untuk memastikan ASN menjadi bagian dari proses memajukan daerah.

“Merit sistem ini tujuannya untuk memastikan ASN bekerja, ASN tidak terkontaminasi keputusan politik ASN harus tegak lurus menjalankan aturan, ASN harus bisa menjadi pribadi yang profesional oleh karena itu harus melakukan pengembangan,” ujarnya.

Komisioner KASN , Mustari Irawan mengatakan kunjungan yang dilakukan bersama timnya sifatnya khusus untuk melakukan penilaian terhadap penerapan merit sistem.

“Kunjungan ini sifatnya khusus sengaja kami datang ke Sulbar untuk bersama-sama Provinsi membangun sistem merit,” ujarnya.

Merit sistem menjadi salah satu program yang dicanangkan pemerintah, sehingga pihaknya mendorong setiap organisasi pemerintahan targetnya masuk kategori baik termasuk Sulbar.

“Jadi saya sengaja datang bersama tim nanti tim yang akan menilai kita masih punya waktu untuk bisa menuntaskan itu,” ucapnya.

Menurutnya, dengan komitmen dan instruksi yang disampaikan Sekprov Sulbar dapat mempercepat penerapan merit sistem di Sulbar.

“Semoga dengan kehadiran Sekprov, yang dibawah bisa melaksanakan apa yang diinstruksikan Karena kecenderungan pejabat berwenang jika sudah melakukan instruksi maka itu akan dilaksanakan oleh seluruh jajarannya,” tutupnya.

  • Penulis: mekora.id

Rekomendasi Untuk Anda

  • Jaringan Intra Pemerintah Sulbar

    Pemprov Sulbar dan Bank Sulselbar Bangun JIP di 6 Kabupaten, Untuk Perkuat Layanan Berbasis Elektorik

    • calendar_month Kamis, 10 Okt 2024
    • account_circle mekora.id
    • visibility 70
    • 0Komentar

    MAMUJU, Mekora.id – Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat (Pemprov Sulbar) bekerja sama dengan Bank Sulselbar memfasilitasi penyediaan perangkat Jaringan Intra Pemerintah (JIP) untuk enam kabupaten. Langkah ini sejalan dengan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), khususnya pasal 32 ayat (1) dan (3), yang mengatur tentang pentingnya JIP dalam pemerintahan. […]

  • Plt Direktur PDAM Mamuju

    Begini Alasan PDAM Mamuju Upah Karyawan Dibawah UMK

    • calendar_month Jumat, 17 Mei 2024
    • account_circle mekora.id
    • visibility 155
    • 0Komentar

    MAMUJU, mekora.id – Pelaksana tugas (Plt) Direktur Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Manakarra Mamuju, Jauharia Andi Syafruddin buka suara terkait upah minimum yang diberlakukan pada karyawan. Pada, Kamis (16/5/2024) kemarin. Hal itu menyusul, PDAM Mamuju di demo oleh karyawannya yang menuntut upah layak. Pekerja yang melakukan unjuk rasa bersama sejumlah mahasiswa, menilai Perusahaan Daerah […]

  • LMND soroti gaji PPPK Majene

    Gaji 2.530 PPPK Majene Mandek, LMND Desak Pemkab Bertanggung Jawab dan Tak Bertindak Sepihak

    • calendar_month Selasa, 3 Feb 2026
    • account_circle mekora.id
    • visibility 408
    • 0Komentar

    MAJENE, Mekora.id – Nasib pembayaran ribuan gaji Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) di Kabupaten Majene yang tidak menemui kejelasan memicu sorotan publik. Liga Mahasiswa Nasional Demokrasi (LMND) menyebut Hingga saat ini, ribuan PPPK yang telah menjalankan tugas pelayanan publik belum menerima haknya selama satu hingga dua bulan. Berdasarkan data yang dihimpun, sekitar 2.530 PPPK […]

  • Uang IRT di Limboro Polman Hilang

    Ditinggal ke Warung, Duit 14 Juta Milik IRT di Polman Raib

    • calendar_month Selasa, 10 Des 2024
    • account_circle mekora.id
    • visibility 122
    • 1Komentar

    POLMAN, Mekora.id – Kejadian tak mujur dialami oleh Ibu Rumah Tangga (IRT) bernama Sitti Fadhilah (53), warga Kecamatan Limboro, Polewali Mandar (Polman), Sulawesi Barat. Uang Rp 14 juta yang baru saja ditarik dari Bank, hilang di rumahnya. Kejadian itu terjadi, pada Selasa, (10/12/2024). Kapolsek Tinambung, Iptu Haspar, dalam keterangan tertulis menerangkan peristiwa itu bermula setelah […]

  • Sikap Politik WALHI untuk Pemilu 2024

    Sikap Politik WALHI Untuk Pemilu 2024, Pilah-Pilih-Pulih

    • calendar_month Rabu, 7 Feb 2024
    • account_circle mekora.id
    • visibility 114
    • 0Komentar

    MAMUJU, mekora.id – Menyikapi dinamika dan situasi politik yang belakangan ini terhadap Pemilu serentak 2024. Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) mengatakan manifesto politiknya. WALHI menyebut, dinamika yang terjadi belakangan ini merupakan kiblat kemunduran demokrasi, penyempitan ruang- ruang sipil, pembangkangan konstitusi dan pelanggengan praktik pengerukan sumber daya alam secara ugal-ugalan. “Memperhatikan kinerja pemerintah yang semakin jauh […]

  • Wawali Bontang Sebut Angka Kemiskinan Mengalami Penurunan Drastis

    Wawali Bontang Sebut Angka Kemiskinan Mengalami Penurunan Drastis

    • calendar_month Sabtu, 9 Agt 2025
    • account_circle zul
    • visibility 60
    • 0Komentar

    Mekora.id – Pemerintah Kota Bontang mencatat pencapaian penting dalam upaya pengentasan kemiskinan. Berdasarkan format data terbaru yang menggunakan kategori desil satu hingga sepuluh, Bontang resmi menyatakan bahwa desil satu yang mencerminkan kategori miskin ekstrem, kini sudah tidak ada lagi di seluruh kelurahan. Hal tersebut disampaikan Wakil Wali Kota Bontang, Agus Haris saat ditemui awak media di […]

expand_less