MAMUJU, Mekora.id – Realisasi fisik program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) di Kabupaten Mamuju dan Pasangkayu masih nol persen. Kondisi tersebut menjadi perhatian Gubernur Sulawesi Barat (Sulbar) Suhardi Duka saat memimpin rapat koordinasi percepatan program BSPS di Kantor Gubernur Sulbar, Selasa (4/8/2026).

Sulawesi Barat memperoleh alokasi 5.250 unit BSPS pada 2026 dengan nilai bantuan Rp20 juta per unit. Bantuan itu dibagi ke enam kabupaten, yakni Majene 1.014 unit, Mamuju Tengah 1.050 unit, Polewali Mandar 1.003 unit, Mamasa 706 unit, Mamuju 777 unit, dan Pasangkayu 700 unit.

Suhardi mengatakan, alokasi tersebut merupakan hasil upaya pemerintah provinsi mendapatkan tambahan bantuan dari pemerintah pusat.

“Kami berupaya mendapatkan alokasi dari pemerintah pusat. Alhamdulillah tahun 2026 Sulawesi Barat memperoleh sekitar 5.250 unit rumah untuk diperbaiki dengan bantuan Rp20 juta per unit,” kata Suhardi.

Namun, pelaksanaan di lapangan belum berjalan sesuai target. Dari kuota awal sebanyak 4.000 unit, realisasi fisik baru mencapai sekitar 1.090 unit. Sementara itu, Mamuju dan Pasangkayu belum mencatatkan realisasi.

“Ini saya lihat bahwa masing-masing kabupaten belum bisa menyelesaikan. Utamanya Mamuju, Pasangkayu masih nol. Saya minta ini menjadi perhatian kita,” tegasnya.

Kepala Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman (BP3KP) Sulawesi II, Recky Walter Lahope, menjelaskan seluruh kabupaten telah memperoleh kuota verifikasi. Namun, sebagian calon penerima tidak lolos pemeriksaan administrasi maupun teknis.

Kuota verifikasi yang diterbitkan meliputi Majene 1.008 unit, Mamasa 863 unit, Mamuju Tengah 903 unit, Polewali Mandar 1.124 unit, Pasangkayu 617 unit, dan Mamuju 680 unit.

Recky meminta pemerintah kabupaten segera mengusulkan calon penerima pengganti bagi warga yang tidak memenuhi persyaratan.

“Ini yang perlu untuk secepatnya dari pemerintah daerah melakukan pengusulan kembali untuk calon pengganti walaupun ada yang tidak lolos verifikasi,” jelasnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, Pertanahan, dan Perhubungan (Disperkimtanhub) Sulbar, Maddareski Salatin, mengatakan lebih dari 2.000 unit telah memperoleh persetujuan surat keputusan dari Direktorat Jenderal.

Ia menjelaskan, Sulbar awalnya mendapat kuota 4.000 unit, kemudian memperoleh tambahan 1.250 unit sehingga total bantuan mencapai 5.250 unit.

Menurut Maddareski, percepatan pelaksanaan menjadi penting karena capaian program tahun ini akan menjadi salah satu catatan pemerintah pusat dalam menentukan alokasi bantuan berikutnya.

“Ini menjadi barometer untuk bantuan tahun berikutnya. Kalau misalnya kita penuhi, pasti kan menjadi catatan dari pemerintah pusat melalui Kementerian PKP,” ujarnya.

Ia menyebut secara nasional pemerintah menargetkan 400 ribu unit BSPS pada 2026 dan memproyeksikan peningkatan hingga 2 juta unit pada tahun berikutnya.

Di Sulawesi Barat, jumlah rumah tidak layak huni diperkirakan masih mencapai 97 ribu unit. Sementara data by name by address yang telah teridentifikasi sekitar 12.729 rumah. Adapun backlog atau kekurangan kebutuhan rumah tercatat sekitar 13.674 unit.