Breaking News
light_mode
Trending Tags
Beranda » HOME » ADVERTORIAL » Gubernur Sulbar Serahkan Ranperda Pertanggungjawaban APBD 2024 ke DPRD, Realisasi Capai 99,81 Persen

Gubernur Sulbar Serahkan Ranperda Pertanggungjawaban APBD 2024 ke DPRD, Realisasi Capai 99,81 Persen

  • account_circle mekora.id
  • calendar_month Selasa, 24 Jun 2025
  • comment 2 komentar
  • print Cetak

info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.

MAMUJU, Mekora.id – Gubernur Sulawesi Barat, Suhardi Duka, secara resmi menyerahkan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 2024 kepada DPRD Sulbar, Selasa (24/6/2025). Penyerahan ini menjadi penegasan komitmen pemerintah provinsi dalam mewujudkan tata kelola keuangan yang transparan dan akuntabel.

Dalam pidatonya, Suhardi Duka menyampaikan bahwa penyusunan Ranperda tersebut merujuk pada hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI yang kembali memberikan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas laporan keuangan Pemprov Sulbar tahun anggaran 2024.

“Kinerja pengelolaan APBD Sulawesi Barat 2024 telah diaudit dan dinyatakan memuaskan, baik dari sisi penerimaan maupun pengeluaran,” ujar SDK, sapaan akrabnya.

Realisasi APBD Nyaris Sempurna

Gubernur menjelaskan, dari target pendapatan sebesar Rp 1,92 triliun, realisasi yang dicapai mencapai Rp 1,91 triliun atau 99,81 persen. Sementara itu, realisasi belanja dan transfer mencapai Rp 1,84 triliun dari target Rp 1,88 triliun, atau 97,62 persen.

Pencapaian ini menjadi indikator efektivitas pengelolaan fiskal di Sulawesi Barat sepanjang tahun 2024.

Surplus dan SILPA Tinggi

Lebih lanjut, Suhardi mengungkapkan bahwa Pemprov Sulbar mencatat surplus keuangan sebesar Rp 76,57 miliar, yang digunakan untuk menutup defisit pembiayaan daerah senilai Rp 35,38 miliar.

Sisa lebih perhitungan anggaran (SILPA) 2024 pun tercatat sebesar Rp 41,19 miliar, yang berasal dari komponen PAD, pendapatan transfer, dan lain-lain pendapatan yang sah.

Harapan SDK: DPRD Segera Bahas dan Sahkan Ranperda
Suhardi berharap DPRD Sulbar dapat segera membahas Ranperda tersebut agar disahkan menjadi dasar hukum resmi dalam rangka pertanggungjawaban pengelolaan APBD tahun anggaran 2024.

“Kami ingin Ranperda ini segera disepakati demi peningkatan tata kelola pemerintahan dan percepatan pembangunan daerah,” tutupnya.

  • Penulis: mekora.id

Rekomendasi Untuk Anda

  • Laka Lantas Mahasiswi di Kalukku

    Seorang Mahasiswi Tewas Terlindas Bus di Jalan Poros Kalukku Mamuju

    • calendar_month Jumat, 20 Okt 2023
    • account_circle mekora.id
    • visibility 198
    • 2Komentar

    MAMUJU, mekora.id – Kecelakaan lalu lintas (Laka Lantas) terjadi di Jl. Trans Sulawesi di Galung Lemo, Desa Beru-beru, Kecamatan Kalukku, Kabupaten Mamuju, Sulawesi Barat, Jumat (20/10/2023) sore. Dalam kecelakaan di Kalukku itu, satu orang perempuan bernama Nur Aisyah Putri (23) tewas ditempat, setelah dilindas mobil bus. Kapolsek Kalukku, IPTU Judtson Betteng, mengatakan kejadian naas itu […]

  • Demo Mamasa

    Mamasa Kembali Bergejolak, Pemda Didemo Didesak Lunasi Siltap dan Aktifkan BPJS 21 Ribu Warga

    • calendar_month Kamis, 23 Jan 2025
    • account_circle mekora.id
    • visibility 310
    • 0Komentar

    MAMASA, Mekora.id – Ratusan massa yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat Mamasa Bersatu kembali menggelar aksi unjuk rasa di Kantor DPRD Kabupaten Mamasa, Sulawesi Barat, pada Rabu (22/1/2024). Massa menuntut penyelesaian berbagai masalah yang dinilai mengabaikan hak masyarakat, seperti tunggakan Penghasilan Tetap (Siltap) bagi aparat desa dan penghentian BPJS Kesehatan untuk ribuan warga. Presidium aksi, Taufik […]

  • Astra Agro Lestari dilaporankan Petani Sawit

    Petani Sawit Lapor Raksasa Astra Grup ke Kejati Sulbar, Diduga Rampas Lahan dan Mengemplan Pajak

    • calendar_month Kamis, 5 Jun 2025
    • account_circle mekora.id
    • visibility 399
    • 1Komentar

    MAMUJU, Mekora.id – Perusahaan sawit raksasa dari  Astra Agro Lestari Tbk (AAL) Grup yang beroperasi Donggala, Sulawesi Tengah, dilaporkan ke Kejaksaan Tinggi (Kejati) atas berbagai dugaan penyerobotan hutan lindung yang telah menyeberang ke Wilayah Pasangkayu, Sulawesi Barat. Kamis, (5/6/2025) siang. Laporan itu dilayangkan oleh Asosiasi Petani Sawit Pasangkayu (APSP) melalui kuasa hukumnya, Hasri dari kantor […]

  • Satgas 4+1 Pemprov Sulbar Berhasil Tangani 9085 Bayi dan 1054 Bayi Bebas Stunting

    Satgas 4+1 Pemprov Sulbar Berhasil Tangani 9085 Bayi dan 1054 Bayi Bebas Stunting

    • calendar_month Minggu, 27 Agt 2023
    • account_circle mekora.id
    • visibility 182
    • 1Komentar

    MAMUJU, mekora.id – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulawesi Barat (Sulbar) melalui Satuan tugas (Satgas) Penanganan 4+1 masalah Sulbar berhasil menekan stunting 1.054 anak. Hal ini tidak lepas dari kerja kolaboratif antar OPD. Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan Sulbar Indahwati Nursyamsi mengatakan, dengan terbentuknya Satgas Penanganan 4+1 , termasuk masalah stunting mampu menggerakkan semua OPD Pemprov […]

  • Muhammad Zain Dilantik Pj Bupati Mamasa

    Muhammad Zain Kembali Jabat Pj Bupati Mamasa, Janji Tindaklanjuti RS Kondosapata

    • calendar_month Senin, 13 Jan 2025
    • account_circle mekora.id
    • visibility 305
    • 1Komentar

    MAMUJU, Mekora.id – Muhammad Zain Penjabat (Pj) Bupati Mamasa resmi memperpanjang masa baktinya untuk bumi kondosapata setelah dilantik kembali oleh Pj Gubernur Sulbar, Bahtiar Baharuddin, di Aula kantor Gubernur, di Jl. Abdul Malik Pattana Endeng, Mamuju, Senin, (13/1/2025) sore. Muhammad Zain yang diperpanjang masa jabatannya dianggap mampu menjalankan tugas dengan sukses, termasuk pelaksanaan Pemilu dan […]

  • Dinkes Sulbar Luncurkan “Si Pandai Jafungkes”, Sistem Digital Pendampingan ASN Fungsional Kesehatan

    Dinkes Sulbar Luncurkan “Si Pandai Jafungkes”, Sistem Digital Pendampingan ASN Fungsional Kesehatan

    • calendar_month Jumat, 29 Agt 2025
    • account_circle Beye
    • visibility 98
    • 0Komentar

    MAMUJU, Mekora.id – Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Barat meluncurkan inovasi digital bertajuk “Si Pandai Jafungkes” (Sistem Pendampingan dan Konsultasi Jabatan Fungsional Kesehatan). Terobosan ini hadir untuk mendampingi Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam pengelolaan karier jabatan fungsional secara lebih transparan, akuntabel, dan sesuai aturan, Jumat (29/8/2025). Inovasi ini merupakan bagian dari Proyek Perubahan Pelatihan Kepemimpinan Administrator […]

expand_less