EVIAN-LES-BAINS, Mekora.id – Lanskap geopolitik global mencatatkan sejarah baru yang masif. Presiden Amerika Serikat (AS), Donald Trump, resmi menandatangani nota kesepahaman (MoU) damai dengan Iran di sela-sela agenda Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G7 di Evian-les-Bains, Prancis, Rabu (17/6/2026) malam waktu setempat.

Kesepakatan bilateral ini menandai deeskalasi besar setelah empat bulan lamanya kedua negara terlibat dalam konflik bersenjata yang turut menyedot atensi dunia, di mana AS bertindak sebagai penyokong utama Israel. Salah satu poin paling krusial dalam perjanjian ini adalah kesepakatan mutlak untuk membuka kembali Selat Hormuz—jalur urat nadi maritim yang sangat vital bagi pasokan energi global.

“Sudah diteken,” cetus Trump singkat kepada awak media saat meninggalkan Istana Versailles, usai menghadiri jamuan makan malam diplomatik bersama Presiden Prancis, Emmanuel Macron.

Menteri Luar Negeri Iran, Esmail Baghaei, menandaskan bahwa draf perjanjian bersejarah ini sengaja disusun secara paralel dalam dua bahasa resmi, yakni Inggris dan Farsi (Persia). Langkah ini diambil guna meminimalisir adanya bias interpretasi yang berpotensi memicu keretakan baru di masa mendatang.

“Ini menunjukkan tingkat transparansi tertinggi dalam komunikasi publik kami. Jika teks tersebut hanya ada dalam bahasa Inggris, dikhawatirkan akan muncul terjemahan yang subjektif atau berbeda di kemudian hari,” tegas Baghaei saat diwawancarai kantor berita pemerintah Iran, IRIB.

Komitmen Nuklir dan Dana Rekonstruksi Fantastis

Perjanjian yang dimediasi secara maraton ini memuat 14 poin kesepakatan bersama. Di bidang pertahanan, Teheran menegaskan kembali komitmennya bahwa Iran tidak akan pernah memiliki, memproduksi, atau mengembangkan senjata nuklir di bawah pengawasan ketat Badan Energi Atom Internasional (IAEA).

Sebagai kompensasi atas pemulihan hubungan ini, MoU tersebut juga menggarisbawahi adanya alokasi dana jumbo sebesar US$300 miliar atau setara kisaran Rp5.349 triliun (asumsi kurs Rp17.830 per dolar AS) untuk program rekonstruksi dan pembangunan kembali roda ekonomi Iran. Kendati demikian, Washington menegaskan bahwa pihak AS tidak diwajibkan untuk berkontribusi secara finansial terhadap pemenuhan dana tersebut, melainkan dibantu oleh sejumlah mitra regional.

Gedung Putih dalam pernyataan resminya melabeli perjanjian ini sebagai kebijakan “berbasis kinerja” (performance-based). Artinya, Teheran hanya akan menikmati seluruh insentif ekonomi dan pencabutan sanksi apabila mereka konsisten mematuhi pakta integritas yang telah disepakati.

Arsitektur Klausul: 14 Poin Inti MoU AS-Iran

Berdasarkan dokumen resmi yang dirilis Gedung Putih, berikut adalah garis besar arsitektur perjanjian 14 poin yang mengikat kedua belah pihak:

  1. Gencatan Senjata Total : Penghentian segera dan permanen atas seluruh operasi militer di semua front, termasuk pemulihan integritas teritorial dan kedaulatan Lebanon. Kedua negara berkomitmen menahan diri dari ancaman atau penggunaan kekerasan.
  2. Penghormatan Kedaulatan : AS dan Iran sepakat menghormati integritas wilayah masing-masing dan mengharamkan adanya intervensi atau campur tangan urusan dalam negeri.
  3. Tenggat Kesepakatan Akhir : Kedua pihak mengunci batas waktu maksimal 60 hari sejak penandatanganan untuk merumuskan kesepakatan final, dengan opsi perpanjangan atas persetujuan bersama.
  4. Pengakhiran Blokade Laut AS : Washington wajib memulai penghapusan blokade angkatan laut terhadap Iran secara bertahap dan menyelesaikannya total dalam waktu 30 hari, termasuk komitmen menarik mundur pasukan militer dari sekitar wilayah Iran.
  5. Pembukaan Selat Hormuz : Iran menjamin keamanan pelayaran kapal komersial tanpa biaya dari Teluk Persia ke Laut Oman. Pembersihan ranjau laut dan hambatan teknis ditargetkan rampung dalam 30 hari. Iran juga akan berdialog dengan Oman terkait tata kelola masa depan Selat Hormuz.
  6. Dana Pemulihan Ekonomi : Penyusunan rencana definitif bersama mitra regional untuk menyuntikkan dana sedikitnya USD 300 miliar bagi rekonstruksi ekonomi Iran, dibarengi dengan pemberian seluruh lisensi dan pembebasan izin yang diperlukan.
  7. Pencabutan Sanksi Massal : AS berkomitmen mengakhiri semua jenis sanksi terhadap Republik Islam Iran, baik sanksi sepihak primer-sekunder AS, maupun resolusi Dewan Keamanan PBB dan IAEA sesuai jadwal yang disepakati.
  8. Status Non-Nuklir Iran : Teheran mengunci komitmen untuk tidak memproduksi senjata nuklir dan sepakat menurunkan kadar pengayaan bahan baku nuklir di bawah pengawasan ketat IAEA.
  9. Gencatan Senjata Militer & Nuklir (Status Quo) : Selama masa transisi menuju kesepakatan final, Iran wajib mempertahankan status program nuklirnya saat ini (tidak menambah pengayaan), sementara AS dilarang menjatuhkan sanksi baru atau mengirim pasukan tambahan ke Timur Tengah.
  10. Keran Impor Minyak Dibuka : AS segera menerbitkan pembebasan sanksi untuk ekspor minyak mentah Iran, produk petroleum, serta layanan perbankan, asuransi, dan transportasi laut yang sempat dibekukan.
  11. Pencairan Aset Iran : AS berkomitmen mencairkan dan membuka kembali akses penuh terhadap seluruh dana milik Iran yang selama ini dibekukan di luar negeri melalui prosedur teknis yang dinegosiasikan.
  12. Garda Pemantau : Pembentukan mekanisme tim pemantau bersama secara khusus untuk mengawasi implementasi berkala dari MoU ini.
  13. Pintu Negosiasi Final : Pembukaan keran negosiasi kesepakatan akhir dijalankan secara bertahap, bergantung pada kepatuhan pelaksanaan poin-poin krusial (paragraf 1, 4, 5, 10, dan 11).
  14. Legitimasi Internasional : Kesepakatan akhir mutlak harus disahkan dan dipayungi hukum oleh Resolusi resmi Dewan Keamanan PBB.

Kendati teks MoU sudah terpampang gamblang di ruang publik, sejumlah analis hubungan internasional menilai pakta perdamaian dadakan antara Washington dan Teheran ini masih menyisakan banyak pekerjaan rumah di lapangan—terutama mengenai detail teknis verifikasi nuklir dan dinamika politik di internal Israel selaku sekutu dekat AS.