MAMUJU, Mekora.id – Asosiasi Petani Kelapa Sawit (Apkasindo) Perjuangan dari tiga daerah di Sulawesi Barat (Sulbar), menggugat harga kelapa sawait yang anjlok da merugikan petani pada DPRD Sulbar. Pertemuan itu berlangsung di Ruang Komisi II, pada Selasa, (18/2/2025).
Ketua DPD Apkasindo Perjuangan Kabupaten Mamuju, Bustan P, menyampaikan selepas pemerintahan Gubernur pertama, tata kelola niaga sawit di Sulawesi Barat sampai ini jadi tidak jelas alias gelap. Hal itu setelah harga Tandan Buah Segar (TBS) dibeli perusahaan dengan harga rendah.
“Masalah ini telah menjadi persoalan sejak masa pemerintahan Anwar Adnan Saleh, yang membuat harga kelapa sawit dibeli sewenang-wenang oleh perusahaan,” kata pria yang akrab disapa Bung Bara ini.
Padahal kata dia, Pemerintah daerah bersama pabrik kelapa sawit (PKS) dari 14 perusahaan di Sulawesi Barat rutin menggelar rapat penentuan harga. Namun setelah di lapangan perusahaan nyatanya membeli dibawah harga yang telah disepakati.
Terlebih kata Bustan. P, tidak ada langkah yang diambil oleh pemerintah Provinsi perihal harga sawit di Sulbar yang dibeli murah. Kata dia, ini menimbulkan ketidak jelasan dan berbuntut kerugian yang dialami petani kelapa sawit.
“Bayangkan pak, setiap harga ditentukan di dalam rapat perusahaan selalu bilang ia. Tetapi setelah di lapangan, malah dibeli dengan seenaknya. Ini berulang setiap selesai rapat penentuan harga dan tidak tindakan dari Pemerintah,” ujarnya.
Harga TBS di Kabupaten tetangga lebih menyedihkan, menurut Ketua Apkasindo Perjuangan Mamuju Tengah, Sopliadi, selisih harga sawit yang dibeli perusahaan bisa selisih dibawa 800 Rupiah per kilogram dari harga pasaran.
“”Berdasarkan dengan keputusan saat ini harga sawit yang diterima petani jauh dari harapan, bahkan ada sampai 2.400 beda 800 dari harga pasaran yang ada saat ini,” ungkap Sopliadi.
Mirisnya, kata Sopliadi kondisi ini terus berulang setelah rapat penentuan harga antara pemerintah daerah, PKS, dan petani sawit selesai menyepakati harga TBS.
“Untuk itu kami datang ke DPRD untuk menjembatani permasalahan ini, sebab saat ini kami sudah tidak punya pilihan lain, karena perusahaan selalu melanggar kesepakatan setiap kali telah disepakati. Ini yang buat kami tidak punya pilihan lain,” jelasnya.
Menanggapi permasalahan yang dilaporkan, Anggota DPRD Sulbar dari Fraksi Partai Golkar, M. Khalil Qibran, menyebut perlu mencermati data terlebih dahulu. Hal itu agar tidak ada kekeliruan antara perbandingan harga di lapangan dengan perjanjian yang disepakati bersama.
Ia menyebut, permasalahan yang disampaikan perwakilan petani kelapa sawit itu akan menjadi bagian dari fokus komisinya. Namun begitu ia mengatakan perlu melakukan pencermatan terlebih dahulu untuk mengambil keputusan yang tepat.
“ini akan saya lanjutkan pada pimpinan terlebih dahulu untuk mencermati persoalan yang dilaporkan para petani kelapa sawit ini,” kata Khalil Qibran.
Selanjutnya, Khalil Qibran menyatakan akan melakukan penjadwalan kembali terkait Rapat Dengar Pendapat bersama. Komisi II juga berencana memanggil pihak OPD dan Perusahaan yang tergabung dalam PKS, termasuk Apkasindo Perjuangan dalam RPD itu.
“Kami akan menjadwalkan pemanggilan ulang untuk rapat dengar pendapat, nantinya OPD terkait bersama perusahaan dan perwakilan petani sawit akan kami panggil,” tutup politikus yang akrab disapa bro Galih ini.
