MAMUJU, Mekora.id – Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar) menghadapi tekanan fiskal dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2026. Anggaran yang sebelumnya diproyeksikan mencapai sekitar Rp2,1 triliun kini turun menjadi Rp1,6 triliun.

Penurunan tersebut disampaikan Gubernur Sulbar Suhardi Duka saat menyerahkan Nota Keuangan dan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) APBD 2026 dalam rapat paripurna DPRD Sulbar, Selasa (9/9/2025) malam.

Suhardi Duka menjelaskan, berkurangnya kapasitas anggaran daerah dipengaruhi kebijakan pemerintah pusat yang tidak lagi mengalokasikan Dana Alokasi Khusus (DAK) fisik. Selain itu, Dana Alokasi Umum (DAU) dipangkas 16,5 persen dan Dana Bagi Hasil (DBH) berkurang hingga 74,6 persen.

Kondisi tersebut, kata dia, membuat pemerintah daerah harus lebih realistis dalam menentukan program pembangunan.

“Ini memang berat bagi daerah. PAD kita hanya kisaran Rp600 miliar. Kita sih, maunya bikin jalan, pengentasan kemiskinan, peningkatan pendidikan, tapi kalau uang tidak ada, kita mau apa?” ujar Suhardi Duka.

Di tengah keterbatasan tersebut, Kepala Bapperida Sulbar Junda Maulana menilai situasi fiskal harus menjadi momentum untuk memperkuat kualitas perencanaan pembangunan.

Menurutnya, keterbatasan anggaran tidak boleh membuat pemerintah kehilangan arah. Sebaliknya, setiap program harus dirancang lebih matang agar manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat.

“Situasi fiskal yang dihadapi saat ini memang sangat menantang, namun bukan berarti kita kehilangan arah. Justru dalam kondisi seperti inilah peran perencanaan menjadi semakin krusial,” kata Junda.

Ia memastikan Bapperida Sulbar akan mengawal pengalokasian anggaran agar setiap rupiah dalam APBD 2026 diarahkan pada program prioritas dengan tetap mengedepankan efisiensi dan efektivitas.

“Kami percaya bahwa keterbatasan bukanlah penghalang, melainkan pemicu untuk berpikir lebih tajam, bertindak lebih bijak, dan melayani lebih tulus,” tambahnya.

Junda optimistis pembangunan daerah tetap dapat berjalan melalui kolaborasi seluruh pemangku kepentingan, meskipun pemerintah harus bekerja dengan ruang fiskal yang lebih terbatas.

Penyerahan Nota Keuangan dan Ranperda APBD 2026 tersebut selanjutnya menjadi dasar pembahasan antara pemerintah provinsi dan DPRD Sulbar sebelum ditetapkan menjadi peraturan daerah. (**)