MAMUJU, Mekora.id – Gubernur Sulawesi Barat Suhardi Duka mendorong Pertamina mengkaji pembangunan terminal bahan bakar minyak (BBM) di Sulbar menyusul meningkatnya antrean kendaraan di sejumlah SPBU.

Usulan tersebut disampaikan dalam pertemuan dengan jajaran manajemen PT Pertamina Patra Niaga Regional Sulawesi di ruang kerja gubernur, Senin (26/10/2026).

Tenaga Ahli Gubernur Bidang Kerja Sama Antar Lembaga, Hajrul Malik, mengatakan antrean BBM tidak semata-mata disebabkan oleh berkurangnya pasokan. Dalam pertemuan itu, Pertamina menjelaskan bahwa penyaluran BBM, termasuk BBM bersubsidi, justru mengalami peningkatan.

Namun, terjadi pergeseran sebagian pengguna BBM industri ke BBM bersubsidi sehingga permintaan di SPBU semakin besar.

“Pertamina menjelaskan bahwa pasokan tidak berkurang, bahkan penyaluran BBM subsidi meningkat. Akan tetapi, terjadi peralihan sebagian pengguna BBM industri ke BBM subsidi sehingga tekanan permintaan di SPBU semakin besar,” kata Hajrul.

Menurutnya, kondisi tersebut perlu dilihat sebagai persoalan distribusi dan tata kelola energi, bukan sekadar antrean kendaraan.

Karena itu, Suhardi Duka meminta Pertamina melakukan kajian komprehensif mengenai kemungkinan pembangunan terminal BBM atau depo penyimpanan dan distribusi di Sulawesi Barat.

“Pak Gubernur meminta Pertamina mengkaji secara serius apakah Sulawesi Barat sudah saatnya memiliki terminal BBM atau depo sendiri. Ini penting karena kebutuhan energi masyarakat terus berkembang,” ujar Hajrul.

Berdasarkan data yang disampaikan dalam pertemuan tersebut, Sulbar saat ini memiliki 42 SPBU, termasuk lima SPBU nelayan yang masih aktif.

Hajrul mengatakan, penguatan infrastruktur distribusi energi diperlukan karena BBM berkaitan langsung dengan aktivitas masyarakat, mulai dari nelayan, petani, pelaku UMKM, hingga sektor transportasi.

Meski demikian, rencana pembangunan terminal BBM masih membutuhkan kajian teknis, kelayakan ekonomi, kebutuhan pasokan, dan pertimbangan operasional Pertamina.

Pemprov Sulbar berharap kajian tersebut dapat memberikan kepastian mengenai kemungkinan pembangunan fasilitas penyimpanan dan distribusi BBM di daerah.