Aliansi Mahasiswa di Sulbar Gotong Keranda Mayat ke DPRD, Tuntut Evaluasi Kinerja Pj Gubernur
- account_circle mekora.id
- calendar_month Jumat, 27 Sep 2024
- comment 0 komentar
- print Cetak
Mahasiswa Gotong Keranda Mayat ke Kantor DPRD Sulbar
info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.
MAMUJU, Mekora.id – Pelantikan anggota DPRD Sulawesi Barat diwarnai aksi unjuk rasa oleh puluhan mahasiswa yang tergabung dalam berbagai organisasi, Kamis (26/9/2024). Aksi ini dilakukan sebagai bentuk kekecewaan terhadap kebijakan Pj Gubernur Sulbar yang dianggap tidak memihak rakyat.
Dalam orasinya, massa aksi menuntut DPRD Sulbar untuk lebih tegas mengawasi APBD Perubahan yang dianggap bermasalah. Aksi unjuk rasa sempat memanas dengan terjadi saling dorong antara mahasiswa dengan aparat kepolisian dan SatPol-PP di pintu masuk gedung DPRD. Beberapa mahasiswa memaksa masuk untuk bertemu dengan anggota DPRD yang baru dilantik, namun dihalangi oleh petugas, hingga terjadi kericuhan.
Kericuhan tersebut berhasil diredakan setelah beberapa anggota DPRD keluar untuk menemui para mahasiswa dan mengajak mereka berdialog terkait tuntutan yang disampaikan.
“Kami sudah beberapa kali melakukan demo di kantor gubernur, tapi tidak pernah ditemui oleh Pj Gubernur. Karena itu, hari ini, bertepatan dengan pelantikan DPRD Sulbar, kami kembali berdemo dengan harapan tuntutan kami dapat disampaikan ke eksekutif,” kata Rijal, salah satu orator aksi.
Keranda Mayat, Simbol Kekecewaan
Dalam aksinya, mahasiswa membawa keranda mayat sebagai simbol kekecewaan terhadap kebijakan Pemprov Sulbar yang dinilai tidak mendengar aspirasi rakyat.
“Keranda mayat ini melambangkan matinya hati nurani pemerintah terhadap rakyatnya yang tidak mendengar aspirasi mereka,” tegas Rijal.
Tuntutan Mahasiswa
Dalam aksi tersebut, mahasiswa menyampaikan beberapa poin tuntutan penting, antara lain:
- Penghentian perubahan anggaran yang merusak program strategis.
- Kebijakan penanggulangan kemiskinan yang lebih efektif.
- Transparansi terkait biaya program beasiswa.
- Penertiban tambang yang dianggap cacat prosedur dan merusak lingkungan.
Setelah berdialog dengan anggota DPRD, para mahasiswa kemudian membubarkan diri dengan tertib.
- Penulis: mekora.id
Saluran Whatsapp
Google News
