JATAM Nilai Para Kandidat di Debat Pilgub Sulbar Gagal Paham Soal Ancaman Krisis Lingkungan
- account_circle mekora.id
- calendar_month Jumat, 1 Nov 2024
- comment 1 komentar
- print Cetak
Debat Publik perdana, Cagub dan Cawagub Sulbar 2024.
info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.
MAMUJU, Mekora.id – Putaran debat perdana Pemilihan Gubernur (Pilgub) dan Wakil Gubernur Sulawesi Barat (Sulbar) dinilai mengesampingkan aspek lingkungan. Para kandidat dianggap gagal paham.
Jaringan Advokasi Tambang (JATAM) melalui, Juru Kampanye, Alfarhat Kasman, menyebut para Paslon gagal memahami aspek lingkungan. Hal itu kata dia, tergambar dari tidak adanya gagasan untuk melindungi kawasan dalam paparan para kandidat dalam debat Pilgub Sulbar yang berlangsung.
“Dalam putaran debat perdana calon gubernur dan wakil gubernur Sulawesi Barat ini, Sama sekali tidak memperlihatkan upaya serius dalam menghadapi persoalan krisis multidimensi yang diderita oleh warga,” kata Alfarhat.
JATAM mengkritik para Paslon yang dalam banyak kesempatan cenderung mengalihkan isu kerusakan lingkungan. Sebaliknya, mereka justru menyoroti praktik masyarakat kecil dalam menggarap lahan.
Padahal menurut Alfarat, lahan yang diperuntukkan bagi masyarakat umumnya berukuran kecil dan tidak menimbulkan dampak besar industri ekstraktif seperti pertambangan dan perkebunan sawit skala besar.
“Pada konteks ini, warga selalu di kambing hitamkan atas perusakan dan penghancuran yang terjadi. Paslon sama sekali tidak melihat bahwa yang menjadi penyebab utama atas perusakan dan penghancuran kawasan hutan adalah kegiatan industri ekstraktif baik itu pertambangan maupun perkebunan skala besar seperti sawit,” ungkap Alfarat.
JATAM menyoroti, para kandidat di Pilgub Sulbar yang enggan membahas ancaman industri ekstraktif dan perkebunan industri yang sedang terjadi. Padahal dua isu itu merupakan masalah pokok yang sering kali mengancam lingkungan hidup dan berbenturan dengan warga lokal.
Dia menyebut, pembahasan isu itu merupakan hal yang sangat penting. Sebab pengawasan yang lemah, kini berdampak pada konflik perusahaan ekstraktif (tambang dan perkebunan kelapa sawit) dengan masyarakat lokal yang sedang terjadi di Sulawesi Barat. Konflik-konflik itu menurut JATAM, kini sedang menggerogoti masyarakat desa. yang tersebar di hampir semua wilayah di Sulbar.
Dalam laporan JATAM, perusahaan ekstraktif seperti perusahaan tambang batu bara PT. Bonehau Prima Coal (BPC) di Desa Tamalea Tua, Kecamatan Bonehau, Mamuju, kini sedang konflik dengan masyarakat lokal. Permasalahan itu timbul akibat penggunaan jalan umum dan pengelolaan tambang yang berada di kawasan hutan produksi terbatas.
“Luas konsesi BPC sebesar 98 hektar, dan sekitar 80% konsesi ini berada dalam kawasan hutan produksi (HP) dan hutan produksi terbatas (HPT), tanpa adanya alas hukum izin pinjam pakai kawasan hutan (IPPKH),” ungkap Alfarat.
Sementara di Polewali Mandar, ada PT. Isco Polman Resources, perusahaan tambang untuk komoditas timbal dengan luas konsesi 199 hektar yang berada dalam kawasan hutan lindung.
PT. Isco Iron juga memiliki konsesi tambang bijih besi dengan luas 943 hektar, tidak mengantongi IPKKH.
Selain itu perusahaan ini juga memiliki wilayah izin usaha pertambangan (WIUP) Blok Pasiang, yang merupakan komoditas mineral kritis galena dengan luas konsesi 1.867 hektar.
“Fakta-fakta ini yang sama sekali tidak disebutkan oleh masing-masing Paslon. Mengingat pengusaha tambang tersebut berpotensi menjadi penyandang dana bagi paslon itu sendiri,” tutur Alfarhat.
Selain itu, masing-masing pasangan calon juga diduga terdeteksi pada industri ekstraktif baik itu secara langsung dan tidak langsung. Salah satunya dengan memberikan karpet merah bagi investasi di sektor bisnis kotor ini.
“Dari kondisi ini pula, kita dapat menyimpulkan pilkada ini hanya akan menjadi sumber bencana bagi warga Sulawesi barat,” pungkasnya.
- Penulis: mekora.id
Saluran Whatsapp
Google News
