Breaking News
light_mode
Trending Tags
Beranda » OPINI » Suhardi Duka, Orang Biasa Melek Politik, Sukses

Suhardi Duka, Orang Biasa Melek Politik, Sukses

  • account_circle mekora.id
  • calendar_month Kamis, 23 Jan 2025
  • comment 0 komentar
  • print Cetak

info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.

Suhardi Duka (SDK) menutup tahun 2024 selaksa berpendar laron-laron. Setelah ia maklumkan ucapan selamat dan pujian dari segala arah untuknya, letupan kembang api di bibir pantai Manakarra, Mamuju, di malam akhir tahun seolah pelengkap kebahagiaan SDK.

Oleh : Sarman SHD, (Penulis dan Wartawan Utama)

Ketabahan seorang kader telah ditunjukkan Suhardi Duka (SDK) di masa Almalik Pababari memimpin Golkar Kabupaten Mamuju. Kesetiannya di partai pohon beringin itu mengantarnya jadi Ketua DPRD Kabupaten Mamuju dan Bupati Mamuju dua periode kemudian: 2005 s.d. 2015.

Hasrat SDK perlahan mendaki menapaki tangga teratas partai bahkan di level provinsi, hanya sampai Ketua Harian Golkar: posisi ketiga di bawah dua punggawa partai.

SDK seolah tak beruntung di posisi itu lantarannya ada Anwar Adnan Saleh (AAS) dan Haji Hamzah Hapati Hasan (H4), punggawa partai dimaksud. Keduanya dengan jabatan top, Gubernur Sulawesi Barat dan Ketua DPRD Sulawesi Barat.

Awal perubahan pun datang. Tahun 2010 seiring menatap periode lima tahun kedua Bupati Mamaju, SDK banting setir. Ketika itu Partai Demokrat digdaya di tangan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).

Meski pendatang baru di palagan politik nasional, Demokrat bersama SBY kekuatan dan ikon baru. Ini seolah bertemunya ruas dan buku.

Pemilu 2024 dua kemenangan kembar diraih: Demokrat memenangi Pileg dan SBY unggul di Pilpres.

Fakta politik itu membuat Suhardi Duka di daerah kian kepincut. Embrio meninggalkan Golkar beralih ke Demokrat, mulai terlihat di saat yang sama AAS dan H4 kian lengket.

Haji Aras Tammauni yang menjemput partai Bintang Mercy itu seiring terbentuknya DOB Sulawesi Barat. Dimulai tahun 2006 dan memimpinnya hingga 2012.

Masuknya SDK di Demokrat Sulawesi Barat pascapemilu 2009 dan akhirnya menggantikan posisi Aras Tammauni pada 2012, adalah awal karir politik SDK gemilang.

Sejak 2012 ke 2017, Aras Tammauni cukup menjadi Ketua Majelis Pertimbangan Partai Demokrat. Sementara SDK memantapkan diri Ketua DPD Partai Demokrat Sulawesi Barat.

Suhardi Duka ikut membantu perjuangan Aras Tammauni menjadikan Mamuju Tengah sebagai Daerah Otonomi Baru (DOB).

Mengawinkan agenda politik daerah antara SDK dan Aras begitu cukup harmonis dan prospek.

Walau seorang bupati, SDK rela wilayah kekuasaannya di Kabupaten Mamuju menciut dengan keluarnya wilayah Mamuju bagian tengah jadi kabupaten baru.

Jalan Baru SDK

Kesetiaan kader tak lekang oleh waktu. Perpisahan dengan Almalik dan Aras kemudian.

Sebagai Ketua DPRD Mamuju periode 2000 s.d. 2005 menguatkan harapan SDK maju ke Pilkada Mamuju. Waktu itu merupakan pemilihan langsung oleh Rakyat yang pertama di Mamuju pascaotonomi daerah yang berlaku efektif pada 2001.

Pada Pilkada Mamuju 2005 adalah pertarungan senior dan yunior. SDK yang didukung partai Demokrat bersama sejumlah partai kecil lainnya, melawan petahana Almalik yang didukung partai Golkar, partai mayoritas di Mamuju kala itu.

Kemenangan SDK atas seniornya, Almalik Pababari, kian menjelaskan kepiawaian SDK meracik langkah politiknya.

Pilkada berikutnya pada 2010 kian mengokohkan posisi SDK, dan di periode kepemimpinannya yang kedua cukup mudah baginya meyakinkan Aras Tammauni untuk bergeser di Partai Demokrat Sulawesi Barat.

Tahun 2012, terkonfirmasi ke SDK belum lama ini, awal mula memimpin Partai Demokrat Sulawesi Barat.

Kekalahan dua kali beruntun trah Almalik di Pilkada Mamuju memunculkan cibiran kemudian dari pihak keluarga Aras dan Almalik, terkait lengsernya Aras di partai Demokrat dengan memberi karpet merah kepada SDK memimpin partai itu.

Keyakinan SDK sanggup membawa partai Demokrat ke puncak ia buktikan pada Pemilu Legislatif (Pileg) di tahun 2014, dan puncaknya pada Pileg 2019.

Pemilu 2019, partai Demokrat mendepak kekuasaan Golkar di parlemen yang selama Sulbar ada selalu memenangi perolehan kursi di parlemen.

Awal Seteru Berujung Pisah Jalur

Pileg 2019 adalah puncak penyatuan kekuatan Aras dan SDK. Di Mamuju misalnya, Demokrat mengirim 3 kadernya ke parlemen. Di Mamuju Tengah, setelah dua kali ikut pemilu pascapemekaran kabupaten pada 2013, Demokrat rebut dua kursi.

10 kursi di parlemen Sulawesi Barat melangkahi perolehan kursi Golkar dengan selisih satu kursi. Itu artinya, kejayaan Golkar selama 10 tahun lebih saat itu direbut Demokrat.

Duduknya kader Demokrat jadi Ketua DPRD Sulawesi Barat — konsekuensi pemenang atau peraih kursi terbanyak — justru menyisakan tak sekadar cerita menarik, tapi sekalian awal perpisahan Aras dan SDK.

Haji Aras Tammauni hengkang dari Demokrat pada 1 Oktober 2019. Kepindahannya ke salah satu partai tertua di Indonesia, Partai Golkar, tak sekadar pengobat kekecewaannya di Demokrat.

Langsung menjadi ketua DPD Partai Golkar adalah posisi teranyar. Dengan begitu, sebagai politisi, sejak di Golkar, Aras dan SDK setara.

Kekecewaan Aras atas penunjukan St. Suraidah Suhardi jadi Ketua DPRD Sulbar periode 2019-2024, menihilkan prestasi Amalia Fitri Aras Tammauni yang meraih suara lebih besar dari Suraidah Suhardi sesuai hasil Pileg 2019, ditengarai pemantik kekecewaan Aras terhadap Ketua DPD Demokrat, SDK.

SDK yang lebih memilih anaknya, Suraidah ketimbang Amalia Fitri yang catatan raihan suara pribadinya 22.622 dari Dapil Mateng, jauh mengungguli perolehan suara pribadi Suraidah Suhardi yakni 9.820 di Dapil Mamuju.

Bagi kubu Aras tempo itu, kader Demokrat Amalia yang seharusnya didapuk partai ini ke posisi ketua parlemen Sulawesi Barat bukan Suraidah.

Pascapemilu atau setelah penentuan ketua parlemen itulah keretakan keduanya terjadi.

Kemarahan Aras Tammauni menemukan kemenangannya kemudian. Meski harus menunggu masa lima tahun dalam periode pemilu legislatif.

Pada Pileg 2024, Partai Golkar yang dipimpin Aras Tammauni berhasil mengalahkan Partai Demokrat.

Dari 45 kursi di DPRD Sulbar, Golkar mengantongi 10 kursi di bawah Demokrat, 8 kursi. Ini berarti kader Golkar yang mengisi kursi Ketua DPRD Sulbar. Kini giliran Amalia Fitri Aras, meski perolehan suara pribadinya tak sebesar sewaktu lima tahun lalu. Suraidah Suhardi, wakil Demokrat di dewan, jadi Wakil Ketua 1 DPRD Sulbar.

Belajar dari Kekalahan 2017

Kekalahan sangat tipis atas Ali Baal Masdar (ABM) pada Pilgub Sulbar 2017 tak menyurutkan langkah politik SDK.

Dua tahun setelah itu, Pileg 2019 adalah gambaran gamblang — dengan tanpa jabatan formal di pemerintahan sekalipun — bagaimana SDK bangkit dari kekalahan.

Membawa partai Demokrat juara di Pileg Sulbar 2019 menjadikan dirinya kian fenomenal dalam berpolitik.

Gubernur ABM dengan partai Gerindra sebagai pengusung utamanya di pilgub, hanya mampu meraih kursi pileg di tataran tengah, 6 kursi.

ABM, bersama istrinya, Andi Ruskati yang ketua Gerindra Sulbar tak mampu mengkapitalisasi posisinya selaku penguasa untuk memenangi pileg atau mengukuhkan Gerindra juara. Ini semacam anomali.

Kenyataan lain, SDK mampu meraih satu kursi ke Senayan: Anggota DPR RI dengan raihan suara pribadi lumayan banyak, 64.817 suara.

Kemenangan ‘Treble’ yang Tertunda

Di level provinsi, baik pileg 2019 maupun pileg 2024, SDK bersama Demokrat tak mampu membukukan kemenangan trebel. Meraih kursi ke Senayan, raih kursi terbanyak di parlemen tapi kalah di pilgub.

Di 2024, setali tiga uang. Ia berhasil mengunci kursi ketiga untuk DPR RI dari Dapil Sulbar dengan perolehan suara meningkat dibanding pileg lima tahun lalu, memenangi pilgub, tapi disalip Golkar sebagai dominasi pemilik kursi di parlemen Sulbar.

Catatan kemenangan lengkap jika ditambah dengan keunggulan anak sulungnya, St. Sutinah SDK (41 tahun) di Pilkada Mamuju lalu. Kemenangan Tina — sapaannya — di Pilkada 2024 ini bersama Yuki Permana adalah masa jabatannya lima tahun kedua.

Di pileg dan pilkada lima tahun terakhir ini masih belum lepas dari persaingan SDK (Demokrat) dan Aras (Golkar).

Kemenangan Golkar atas Demokrat di DPRD Sulbar, tentulah jauh lebih berarti kemenangan SDK di Pilgub 2024 lalu. Termasuk mengalahkan rivalnya ABM yang berpasangan dengan Arwan Aras Tammauni.

Meraih kemenangan di atas 40 persen yang tandem dengan Mayjen (Purn) Salim S. Mengga (JSM), sementara tiga pasangan lawannya hanya berbagi suara 55 persen lebih dari hampir 1 juta pemilih dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pilgub Sulbar 2024.

Satu kelemahan SDK — kalau boleh disebut begitu — dari 6 kabupaten di Sulbar, dalam pilkada serentak kemarin itu, 4 kabupaten dimenangi kader Golkar.

  • Penulis: mekora.id

Rekomendasi Untuk Anda

  • Tenaga kontrak Mamuju di DPRD Mamuju

    Tenaga Kontrak Demo, Kantor DPRD Mamuju Kosong

    • calendar_month Senin, 15 Sep 2025
    • account_circle mekora.id
    • visibility 89
    • 0Komentar

    MAMUJU, Mekora.id – Ratusan tenaga kontrak Kabupaten Mamuju kembali melanjutkan aksi unjuk rasa mereka di Gedung DPRD Mamuju, Senin (15/9/2025). Namun sesampainya di sana, mereka justru mendapati gedung megah wakil rakyat itu dalam keadaan sepi tanpa kehadiran satu pun anggota dewan. Para pengunjuk rasa yang sedianya ingin menyampaikan aspirasi terkait nasib mereka yang belum terakomodir […]

  • Kepala Perwakilan Bank Indonesia (BI) Sulawesi Barat

    BI Laporkan Permintaan Uang Pada Masa Pemilu di Sulbar Naik Drastis Hingga 125 M

    • calendar_month Selasa, 13 Feb 2024
    • account_circle mekora.id
    • visibility 152
    • 1Komentar

    MAMUJU, mekora.id – Permintaan dan peredaran uang pada masa Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 di Sulawesi Barat (Sulbar), dilaporkan Bank Indonesia (BI) naik drastis mencapai Rp 125 Miliar. Kepala Perwakilan BI Sulawesi Barat, Gunawan Purbowo mengatakan, Permintaan uang itu naik dari tahun sebelum Pemilu pada kisaran Rp 80 miliar menjadi Rp 125 miliar. Nilai itu naik 56 […]

  • RTRW Sulbar

    DPRD dan Pemprov Akan Revisi Perda RTRW Sulbar

    • calendar_month Minggu, 17 Mar 2024
    • account_circle mekora.id
    • visibility 63
    • 0Komentar

    MAMUJU, mekora.id – DPRD Sulawesi Barat (Sulbar) dan Pemprov Sulbar berencana akan merevisi Peraturan Daerah (Perda) tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW). Hal itu setelah dua lembaga tersebut sepakat untuk membentuk panitia khusus (Pansus). Kamis (14/03/2024). Dalam rapat Pansus yang dilaksanakan di ruang komisi II, DPRD Sulbar dan Pemprov Sulbar menyepakati akan melakukan studi banding […]

  • Rekomenasi PAN Pilkada Mamuju

    PAN Sebut 3 Nama Dapat Rekomendasi Untuk Pilkada Mamuju

    • calendar_month Selasa, 14 Mei 2024
    • account_circle mekora.id
    • visibility 90
    • 0Komentar

    MAMUJU, mekora.id – Setelah mengumumkan rekomendasi untuk Pemilihan Gubernur (Pilgub) Sulawesi Barat (Sulbar), Partai Amanat Nasional (PAN) juga menyebut telah mengeluarkan rekomendasi untuk Pilkada Mamuju 2024 ini. Ketua Badan Pemenangan Pemilu (Bappilu) DPW PAN Sulbar, Munandar Wijaya mengatakan, rekomendasi itu mencantumkan nama untuk tiga figur yang akan diusung di Pilkada Mamuju. “Jadi DPP juga sudah […]

  • Teminal Simbuang

    Jelang Arus Mudik, Ditlantas Polda Sulbar Periksa Kelengkapan Sopir di Terminal Simbuang

    • calendar_month Kamis, 4 Apr 2024
    • account_circle mekora.id
    • visibility 58
    • 1Komentar

    MAMUJU, mekora.id – Jelang arus mudik lebaran 2024, Ditlantas dan Biddokkes Polda Sulbar melakukan pemeriksaan kelengkapan sopir bus dan melakukan pemeriksaan kesehatan untuk para supir dan pemudik di terminal tipe A Simbuang, Mamuju, Kamis (04/04/2024). Dirlantas Polda Sulbar Kombes, Pol Valentinus Asmoro mengatakan, sebelum memulai operasi pengamanan arus mudik, pihaknya terlebih dahulu melakukan pemetaan pada […]

  • Gedung Radioterapi RSUD Sulbar

    Fakta Baru Radioterapi RSUD Sulbar, Proyek 19,4 Miliar Ternyata 6 Kali Pindah Tangan 

    • calendar_month Senin, 8 Jul 2024
    • account_circle mekora.id
    • visibility 125
    • 2Komentar

    MAMUJU, mekora.id – Setelah heboh plafon gedung Radioterapi milik Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Regional Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar) ambruk, kini muncul fakta baru diungkap oleh  Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sulawesi Barat (Sulbar). Proyek dengan anggaran Rp 19,4 miliar tahun 2023 itu, ditemukan indikasi melawan hukum. Hal itu setelah Asisten Perdata dan Tata Usaha Negara (Asdatun) […]

expand_less